PDIP Bantah Tudingan BEM Bersatu soal Tiyo Ardianto
ORBITINDONESIA.COM – PDIP membantah tudingan BEM Bersatu tentang dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan tokoh partai dalam aksi mahasiswa. Said Abdullah menegaskan tidak ada keterlibatan PDIP dalam menggerakkan massa, baik sebagai kader maupun sebagai organisasi.
Pernyataan itu muncul setelah BEM Bersatu menyoroti relasi personal dan jejak fasilitas yang dinilai mengarah ke jejaring politik tertentu. Nama Tiyo Ardianto, eks Ketua BEM UGM, disebut menjadi salah satu penggerak aksi yang memantik kecurigaan.
Rahmat Djimbula dari BEM Bersatu menyebut kendaraan Fortuner yang dipakai Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni. Siti disebut berelasi keluarga dengan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso dan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, yang pernah masuk tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
BEM Bersatu juga mengaitkan dugaan itu dengan kehadiran politikus PDIP Andi Widjajanto di tengah massa. Mereka menilai rangkaian sinyal tersebut patut dicermati karena berpotensi menjadi penunggangan gerakan mahasiswa.
Di sisi lain, Said Abdullah menolak tafsir bahwa kemunculan figur tertentu otomatis mewakili PDIP. Ia menegaskan arahan ketua umum partai adalah tidak terlibat dalam demonstrasi dan tidak menggunakan cara-cara penggerakan massa.
Isu “penunggangan” gerakan mahasiswa selalu sensitif karena menyentuh dua ruang sekaligus, yaitu kebebasan sipil dan kalkulasi kekuasaan. Saat satu nama dikaitkan dengan kendaraan, keluarga, dan forum diskusi tokoh, publik cepat menarik garis lurus ke partai politik.
Namun, bukti kedekatan sosial tidak otomatis menjadi bukti komando politik. Said menilai pengaitan Fortuner dan jejaring besanan dengan PDIP “tidak make sense,” karena relasi keluarga tidak identik dengan instruksi organisasi.
Said juga menekankan satu argumen yang sulit dibantah, yaitu mahasiswa tidak mudah “diperintah.” Dalam banyak demonstrasi, motifnya sering berlapis, mulai dari keresahan kebijakan, solidaritas, hingga dinamika internal kampus dan organisasi.
Meski begitu, BEM Bersatu mengangkat persoalan yang relevan untuk kesehatan demokrasi, yaitu transparansi pendanaan dan fasilitas. Tuntutan mereka meminta sterilisasi gerakan mahasiswa dari intervensi politik praktis menjadi standar etik yang seharusnya bisa diuji secara terbuka.
Dalam konferensi pers, BEM Bersatu juga menegaskan mereka menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena mengalihkan fokus publik. Mereka sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan tata kelola harus tepat sasaran dan akuntabel.
Di titik ini, perdebatan tidak lagi sekadar soal siapa dekat dengan siapa. Perdebatan bergeser menjadi soal bagaimana gerakan mahasiswa menjaga legitimasi, sementara partai politik menjaga jarak agar kritik publik tidak terkesan sebagai operasi terselubung.
Detikcom menyebut sudah menghubungi Tiyo untuk konfirmasi, namun belum ada balasan hingga berita ditulis. Ketiadaan klarifikasi dari figur yang dituding membuat ruang spekulasi tetap terbuka dan mudah dipolitisasi oleh kubu mana pun.
Yang paling berbahaya dari polemik PDIP vs BEM Bersatu bukanlah tudingan itu sendiri, melainkan kabut informasi yang menyertainya. Ketika bukti yang beredar lebih banyak berupa asosiasi, publik cenderung memilih keyakinan politik ketimbang verifikasi.
PDIP diuntungkan bila mampu menunjukkan konsistensi, yakni tidak memanfaatkan aksi mahasiswa sebagai alat tawar. Tetapi bantahan saja tidak cukup kuat bila tidak dibarengi dorongan transparansi yang sama kerasnya, termasuk menolak kader “menempel” pada aksi untuk panggung personal.
Di sisi lain, BEM Bersatu perlu menjaga agar kritik tidak berubah menjadi delegitimasi sesama mahasiswa. Jika standar etiknya adalah anti-penunggangan, maka verifikasi data, keterbukaan sumber, dan kehati-hatian menyebut nama harus menjadi disiplin utama.
Gerakan mahasiswa hidup dari kepercayaan publik, bukan dari kedekatan elite. Begitu publik melihat adanya fasilitas, jejaring, atau forum yang beririsan dengan kepentingan kekuasaan, tuntutan substantif bisa kalah oleh kecurigaan prosedural.
Polemik dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan tokoh PDIP memperlihatkan satu pelajaran besar tentang politik Indonesia, yaitu kecurigaan tumbuh cepat saat transparansi lambat. Bantahan Said Abdullah menutup pintu komando partai, tetapi belum menutup pintu pertanyaan publik tentang jejaring, fasilitas, dan motif.
Pada akhirnya, yang perlu dijaga bukan hanya jarak partai dari aksi, tetapi juga integritas aksi dari godaan partai. Jika mahasiswa ingin tetap menjadi suara rakyat, dan partai ingin tetap dipercaya, keduanya harus berani menjawab satu pertanyaan yang sama, siapa yang membiayai, memfasilitasi, dan diuntungkan. (Orbit dari berbagai sumber, 22 Juni 2026)
