Target Ekspor Ekonomi Kreatif Turun Rp23 Triliun, Legislator Pertanyakan Arah Kebijakan
ORBITINDONESIA.COM – Anggota DPR RI, Putra Nababan, menyoroti penurunan target kinerja sektor ekonomi kreatif pada 2026 yang dinilainya mencerminkan sikap pesimistis pemerintah.
Penurunan target nilai ekspor hingga Rp23 triliun dan berkurangnya serapan tenaga kerja sebanyak 1,34 juta orang dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran publik apabila tidak dijelaskan secara terbuka dan komprehensif.
“Saya agak khawatir dengan sikap pesimis ini. Target ekspor 2026 justru turun Rp23 triliun dan tenaga kerja berkurang 1,34 juta. Ini angka yang serius. Jangan sampai publik memaknainya seolah akan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan pada 2026,” ujar Putra Nababan dalam rapat kerja bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.
Ia menegaskan, dalam praktik dunia usaha, penetapan target semestinya bersifat progresif dan meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, penurunan target perlu disertai penjelasan yang utuh, terutama karena disampaikan di awal tahun anggaran.
Putra juga mengingatkan bahwa pada 2025 sektor ekonomi kreatif mampu menyerap sekitar 27 juta tenaga kerja dengan nilai ekspor mencapai 29,21 miliar dolar AS. Namun, besarnya serapan tenaga kerja tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan para pekerja.
“Kalau dihitung kasar, rata-rata pendapatan per orang hanya sekitar Rp16 juta per tahun. Artinya, meski tenaga kerja terserap besar, nilai ekonomi yang dibawa pulang masih sangat tipis. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain itu, ia menyoroti ketimpangan arah investasi di sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, aliran investasi justru lebih banyak masuk ke subsektor yang tidak padat karya, seperti aplikasi dan digital, sementara subsektor padat karya seperti kuliner, fesyen, dan kriya relatif tertinggal.
“Subsektor aplikasi itu low labor, pekerjanya sedikit. Berbeda dengan kuliner, fesyen, dan kriya yang menyerap banyak tenaga kerja. Tapi justru investasi besar mengalir ke sektor yang minim tenaga kerja,” ungkap Legislator DKI Jakarta I ini. ***
