Kebingungan atas Kesepakatan Perdagangan Malaysia-AS Setelah Klaim 'Batal dan Tidak Berlaku' Dicabut
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Malaysia terpaksa membela diri atas kesepakatan tarif yang banyak digembar-gemborkan dengan Amerika Serikat, setelah seorang menteri menarik kembali klaim sebelumnya bahwa perjanjian tersebut telah dinyatakan "batal dan tidak berlaku" oleh putusan Mahkamah Agung AS.
Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menandatangani kesepakatan tersebut pada bulan Oktober, menjanjikan investasi dan pembelian barang-barang Amerika senilai US$240 miliar, termasuk daging sapi dan pesawat terbang, sebagai imbalan atas akses berkelanjutan ke pasar konsumen terbesar di dunia dengan tarif 19 persen.
Namun empat bulan kemudian, status kesepakatan tersebut diragukan setelah putusan Mahkamah Agung AS pada bulan Februari yang menyatakan Presiden Donald Trump telah bertindak tidak konstitusional dengan menggunakan kekuasaan darurat untuk memberlakukan tarif "Hari Pembebasan"-nya.
Pemerintah Malaysia terpaksa membela, setelah seorang menteri menarik kembali klaim sebelumnya bahwa perjanjian tersebut telah dinyatakan "batal demi hukum" oleh putusan Mahkamah Agung AS.
“Itu tidak ditangguhkan. Itu sudah tidak ada lagi, itu batal demi hukum,” katanya seperti dikutip oleh harian berbahasa Inggris lokal, The Star.
Pada Minggu malam, kementeriannya sendiri telah mengeluarkan koreksi. Menteri tersebut telah "salah bicara," katanya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Para pejabat dari Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia tidak segera menanggapi permintaan klarifikasi dari This Week in Asia.
Peristiwa ini memberikan amunisi baru kepada oposisi yang sudah mencurigai kesepakatan tersebut.
Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional Takiyuddin Hassan mengatakan pada hari Senin bahwa pernyataan Johari tidak menyelesaikan pertanyaan yang belum terjawab tentang komitmen apa yang telah dibuat Malaysia, mana yang mengikat, dan apa dampaknya bagi industri ekspor negara itu, yang menyumbang lebih dari tiga perempat dari output ekonomi tahunan Malaysia.***
