Demo Mahasiswa Tolak MBG dan Militerisme, Ultimatum 5x24 Jam
ORBITINDONESIA.COM – Demo mahasiswa menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut evaluasi kebijakan ekonomi kembali membesar di banyak kota, dari Jakarta hingga Semarang. Di Istana Wakil Presiden, perwakilan BEM UBK memberi ultimatum 5x24 jam kepada pemerintah, sambil menyorot tudingan militerisme di ruang sipil.
Rangkaian demonstrasi mahasiswa berlangsung sejak 12–15 Juni, dengan isu utama evaluasi MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), harga BBM, dan revisi UU Polri. Aksi menyebar dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Medan, Semarang, hingga Makassar dan Malang.
Di Jakarta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima perwakilan mahasiswa pada Senin pukul 17.25 dan berdialog tertutup sekitar satu jam. Koordinator aksi, Muhammad Abdi, menyebut Wapres mencatat poin tuntutan, termasuk soal MBG dan KDMP yang dinilai janggal.
Mahasiswa UBK menegaskan tenggat 5x24 jam, dengan ancaman aksi berjilid jika tidak ada progres hingga Jumat, 19 Juni. Mereka bahkan menyebut pemerintah berpotensi “cacat legitimasi moral” bila mengabaikan tuntutan.
Di jalanan, ruang demokrasi tampak bernegosiasi dengan logika keamanan. Polisi mengakui membatasi pergerakan massa karena “tamu negara” dan alasan kondusif, sembari menegaskan unjuk rasa “bisa di mana saja”.
Gelombang aksi kali ini memperlihatkan keseragaman isu lintas kota, dengan MBG sebagai simbol pertarungan arah anggaran dan prioritas negara. Di Yogyakarta, mahasiswa UII menyebut MBG berbasis APBN “hanya memperkaya yang sudah kaya” dan mendesak penghentian total untuk evaluasi.
Di Medan, aksi #menujuindonesiagagal membawa daftar tuntutan yang mengaitkan energi, ekonomi nasional, RUU Polri, anggaran pendidikan, hingga lingkungan dan agraria. Massa bahkan membawa replika keranda sebagai metafora kematian keadilan kebijakan, sekaligus memperkuat daya visual protes.
Di Bandung, tuntutan mengerucut pada empat poin: evaluasi MBG, penolakan perubahan RUU Kepolisian, penahanan laju kenaikan harga BBM serta pelemahan rupiah, dan penolakan militerisasi ruang publik. Aksi berakhir setelah ada lemparan petasan, yang menunjukkan betapa tipis jarak antara demonstrasi damai dan eskalasi lapangan.
Di Semarang, jargon “Menyambut Reformasi Jilid II” menandai perubahan nada: dari koreksi kebijakan menuju kritik sistemik. Aliansi BEM Semarang Raya merumuskan “Panca Tuntutan Rakyat” yang menautkan stabilitas BBM dan rupiah dengan pengembalian fungsi TNI-Polri, evaluasi MBG-KDMP, reforma agraria, dan penghentian KKN.
Di Jakarta, negara merespons dengan kombinasi dialog elite dan pengerahan aparat. Polda Metro Jaya menyiagakan 5.955 personel gabungan, sementara pemblokiran jalan sempat memacetkan arus dan menahan ambulans sebelum dibuka sementara.
Di titik ini, MBG dan KDMP tidak lagi dibaca sebagai program teknokratis, tetapi sebagai ujian tata kelola dan akuntabilitas belanja negara. Ketika mahasiswa meminta penghentian sementara untuk evaluasi, yang mereka tuntut sebenarnya adalah transparansi: siapa vendor, bagaimana distribusi, dan bagaimana pengawasan.
Pemerintah, melalui Plt Sekretaris Wapres Al Muktabar, menegaskan aspirasi diterima dalam dialog interaktif dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Namun, frasa “sesuai kewenangan” juga menjadi pagar, karena tuntutan publik sering melampaui batas institusional satu kantor.
Demo mahasiswa kali ini tampak seperti koreksi terhadap gaya pemerintahan yang dianggap terlalu yakin pada program besar, tetapi kurang menjelaskan rincian dan risiko. Ketika program seperti MBG dipersepsikan sebagai pemborosan atau “memperkaya yang sudah kaya”, masalahnya bukan semata program, melainkan defisit komunikasi dan audit publik.
Ultimatum 5x24 jam memperlihatkan strategi baru: tekanan politik berbasis tenggat, bukan sekadar orasi. Tetapi tenggat juga mengandung jebakan, karena kebijakan negara jarang bisa berubah cepat tanpa data, proses, dan koordinasi lintas kementerian.
Isu militerisme dan revisi UU Polri menjadi benang merah yang mengubah demo ekonomi menjadi demo demokrasi. Pembatasan rute, barikade, dan alasan “tamu negara” memperkuat kesan bahwa kebebasan berpendapat masih ditimbang dengan kepentingan protokoler.
Di sisi lain, aksi yang diwarnai petasan atau pembakaran ban memberi celah delegitimasi gerakan. Jika mahasiswa ingin memenangi opini publik, disiplin non-kekerasan menjadi modal yang sama pentingnya dengan argumentasi.
Yang paling menarik adalah pergeseran dari tuntutan kampus ke tuntutan rakyat, terlihat dari istilah “Pantura” dan partisipasi masyarakat sipil. Ini mengingatkan bahwa mahasiswa sering menjadi sensor awal, tetapi resonansinya bergantung pada apakah keresahan itu juga dirasakan dapur-dapur rumah tangga.
Gelombang demonstrasi mahasiswa menolak MBG, KDMP, dan militerisme menunjukkan satu pesan: publik ingin negara yang bisa menjelaskan, bukan hanya menjalankan. Dialog di Istana memberi ruang harapan, tetapi pengerahan ribuan personel dan pembatasan rute memperlihatkan demokrasi yang masih mudah tegang.
Jika pemerintah yakin programnya benar, maka audit terbuka, data penerima, dan mekanisme pengawasan harus dipertontonkan seterang mungkin. Jika mahasiswa yakin kritiknya berdasar, maka disiplin aksi damai dan ketajaman data harus mengalahkan simbol-simbol kemarahan.
Pertanyaannya kini sederhana, tetapi menentukan arah: apakah negara memilih mendengar sebagai kebiasaan, atau mendengar hanya ketika jalanan menjadi ramai. Jawaban atas itu akan menentukan apakah “Reformasi Jilid II” tetap slogan, atau berubah menjadi kenyataan sosial. (Orbit dari berbagai sumber, 20 Juni 2026)
