Keir Starmer Mundur: Krisis Partai Buruh, Pajak Naik, Reformasi Inggris Melonjak
ORBITINDONESIA.COM – Keir Starmer mengumumkan rencana mengundurkan diri sebagai PM Inggris setelah dua tahun berkuasa. Keputusan ini datang ketika popularitasnya jatuh tajam, dan Partai Buruh dihukum pemilih dalam pemilu lokal 2026.
Nominasi pemimpin baru dibuka 1 Juli, dan Inggris diproyeksikan memiliki perdana menteri baru pada September. Di balik jadwal itu, publik membaca satu pesan: krisis kepercayaan telah mencapai titik tanpa jalan kembali.
Starmer naik pada 2024 dengan kemenangan Partai Buruh yang disebut terbaik dalam lebih dari dua dekade. Kemenangan itu mengakhiri 14 tahun pemerintahan Konservatif, dan memunculkan harapan perubahan cepat pada biaya hidup.
Namun bulan madu berlangsung singkat. Dalam sebulan setelah pemilu, persetujuan bersih Starmer turun dari plus tujuh ke nol, dan 52% responden Ipsos menilai Inggris bergerak “ke arah yang salah”.
Di saat yang sama, YouGov mencatat dukungan bersih Starmer di angka -48 pada skala mereka. Angka itu dipakai media sebagai penanda bahwa Starmer menjadi salah satu pemimpin paling tidak populer pada fase awal pemerintahannya.
Tekanan tidak hanya datang dari oposisi seperti Reform UK pimpinan Nigel Farage. Tekanan juga mengeras dari dalam, ketika faksi parlemen Partai Buruh memberi sinyal tidak lagi menjamin dukungan.
The Times melaporkan Ed Miliband mendorong Starmer mulai “merencanakan pengunduran dirinya” sejak April. Pada akhir pekan sebelum pengumuman, beberapa menteri senior disebut mengonfirmasi mereka tidak akan membelanya.
Kata kunci dari krisis ini adalah “lubang hitam” fiskal. Dalam pidato awalnya, Starmer mengklaim menemukan defisit £22 miliar dan menyiapkan “keputusan tidak populer” untuk menutupnya.
Keputusan itu mewujud menjadi kenaikan pajak penghasilan dan dividen 2%, kenaikan pajak asuransi nasional bagi pemberi kerja, serta pajak properti. Aliansi Pembayar Pajak menyebut antara Juli 2024 hingga November 2025 ada pajak baru atau kenaikan pajak lama setiap sepuluh hari.
Masalahnya bukan sekadar pajak naik. Masalahnya adalah janji perubahan biaya hidup tidak terasa, padahal publik baru saja melewati penurunan standar hidup era Konservatif.
Krisis energi dan inflasi sejak 2022 membuat rumah tangga Inggris sensitif pada setiap kebijakan yang terasa seperti pengetatan. Ketika Starmer mengumumkan pemotongan kesejahteraan besar-besaran, narasi “Buruh berbeda” runtuh di ruang keluarga.
Ia memang membatalkan sebagian pemotongan setelah kemarahan publik, termasuk soal tunjangan bahan bakar musim dingin bagi pensiunan. Namun pembatalan itu justru memperkuat kesan pemerintah tidak punya kompas kebijakan yang stabil.
Dari kiri, Starmer dituduh melanjutkan pengetatan. Pemimpin Partai Hijau Zack Polanski merangkum sentimen itu: “Starmer terpilih karena menjanjikan perubahan, dan yang kami lihat hanyalah sedikit perubahan.”
Dari kanan, Starmer terseret isu kebebasan berpendapat dan penanganan kerusuhan anti-imigrasi akhir 2024. Ratusan orang ditangkap karena unggahan anti-imigran, sementara pelaku kekerasan disebut dibebaskan lebih awal untuk mengosongkan penjara.
Konflik terbuka dengan Elon Musk di X memperlebar panggung kontroversi. Dorongan RUU Keamanan Online memicu kritik bahwa negara sedang mengeraskan kontrol atas ujaran, bukan menyelesaikan akar kriminalitas.
Wakil Presiden AS J.D. Vance bahkan disebut menegur langsung Starmer soal “pelanggaran kebebasan berpendapat” yang berdampak pada perusahaan teknologi Amerika. Teguran semacam itu jarang muncul setajam ini di hubungan trans-Atlantik, dan menjadi amunisi politik bagi lawan Starmer.
Di saat yang sama, Starmer dinilai gagal menurunkan imigrasi ilegal. Kombinasi “tegas pada ujaran, lemah pada perbatasan” menjadi bingkai yang mudah dijual Reform UK.
Hasilnya terlihat di pemilu lokal. Buruh kehilangan 187 kursi dewan lokal pada tahun sebelumnya, lalu kehilangan lebih dari 1.400 kursi pada pemilu Mei 2026, sementara Reform UK meraih setidaknya 1.200 kursi.
Di isu Palestina, Starmer juga terjepit. Ia meninggalkan garis pro-Palestina era Jeremy Corbyn, menolak menyerukan gencatan senjata pada akhir 2023, dan sempat menegaskan hak Israel memutus listrik serta air ke Gaza.
Ketika kemudian berbalik mendukung gencatan senjata dan solusi dua negara, publik yang sudah kecewa membaca itu sebagai manuver terlambat. Partai Hijau memanfaatkan celah ini, menjadikan Palestina isu sentral untuk menggaet pemilih Muslim dan progresif.
Polanski menyebut Palestina menjadi “salah satu elemen dalam surat suara”, bahkan dengan kata “genosida” untuk menegaskan urgensi moral. Di Manchester, narasi itu ikut mengantar kemenangan dalam pemilihan sela yang memberi sinyal pergeseran basis pemilih.
Skandal juga mempercepat erosi legitimasi. Kasus Peter Mandelson, duta besar AS yang diberhentikan karena hubungan dengan Jeffrey Epstein, merusak citra “pembersihan etik” yang selama ini dijual Starmer.
Email yang menyebut Epstein sebagai “sahabat terbaik” dan dorongan “pembebasan dini” membuat publik sulit percaya bahwa penunjukan itu sekadar kelalaian. Pengunduran diri kepala staf Morgan McSweeney menambah kesan bahwa pusat kekuasaan Buruh rapuh dan reaktif.
Pengunduran diri Starmer lebih tepat dibaca sebagai kegagalan membangun kontrak sosial baru setelah era Konservatif. Ia menang karena publik lelah, tetapi ia memerintah seolah publik masih punya cadangan kesabaran.
Di atas kertas, argumentasi “lubang hitam fiskal” terdengar rasional. Namun dalam politik demokrasi, rasionalitas tanpa empati ekonomi harian hanya akan terdengar seperti alasan teknokrat yang dingin.
Starmer juga terjebak di politik simbol. Ketika negara merasa miskin, simbol yang paling mudah meledak adalah pajak, tunjangan, dan kebebasan bicara.
Reform UK tumbuh bukan semata karena Farage kuat, tetapi karena ruang representasi terbuka lebar. Buruh kehilangan bahasa untuk menjelaskan pengorbanan, sementara publik kehilangan alasan untuk percaya pengorbanan itu adil.
Di sayap kiri, kekecewaan pada Palestina dan kesejahteraan mendorong migrasi suara ke Partai Hijau. Di sayap kanan, isu imigrasi dan kebebasan berpendapat mengalirkan energi ke Reform UK.
Ini bukan hanya soal kebijakan yang gagal, tetapi soal identitas politik yang kabur. Starmer terlihat ingin memuaskan semua pihak, dan akhirnya tidak benar-benar dimiliki siapa pun.
Nama Andy Burnham muncul karena ia dipandang lebih “membumi” dan tidak terlalu dekat dengan elit London. Jika Buruh ingin bertahan, mereka harus memilih pemimpin yang mampu mengembalikan rasa keterhubungan, bukan sekadar disiplin pesan.
Keir Starmer mundur ketika indikator politik, ekonomi, dan moral bertemu dalam satu simpul ketidakpercayaan. Pajak naik, kesejahteraan dipotong, kebebasan diperdebatkan, dan skandal mempercepat keruntuhan.
Inggris kini menunggu pemimpin baru, tetapi pertanyaannya lebih besar dari sekadar nama pengganti. Bisakah Partai Buruh menawarkan perubahan yang terasa adil, atau justru mengulang siklus harapan tinggi yang berakhir pada kemarahan massal?
(Orbit dari berbagai sumber, 29 Juni 2026)
