Keruntuhan Itu Nyata - Gencatan Senjata Lebanon Menandai Kekalahan Strategis Bersejarah Bagi Washington dan Tel Aviv
Oleh Dr. Ramzy Baroud
ORBITINDONESIA.COM - Gencatan senjata di Lebanon diumumkan pada hari Kamis oleh Presiden AS Donald Trump, tetapi kenyataannya menceritakan kisah yang sangat berbeda. Gencatan senjata itu bukanlah hasil diplomasi Amerika, atau perhitungan strategis Israel. Itu dipaksakan—sebagian besar sebagai akibat dari tekanan Iran yang berkelanjutan.
Washington, Tel Aviv, dan sekutu mereka—termasuk beberapa di Lebanon sendiri—akan terus menyangkal kenyataan ini. Mengakui peran Iran berarti mengakui bahwa preseden bersejarah telah ditetapkan: untuk pertama kalinya, kekuatan yang menentang Amerika Serikat dan Israel telah berhasil memaksakan syarat pada keduanya.
Ini bukan perkembangan kecil. Ini adalah keretakan strategis. Tetapi ini bukan satu-satunya perubahan mendasar yang sedang berlangsung: pendekatan Israel terhadap perang dan diplomasi itu sendiri sedang berubah.
Setelah gagal meraih kemenangan melalui kekerasan yang luar biasa, Israel semakin mengandalkan diplomasi paksa untuk memaksakan hasil politik. Selama dua hingga tiga dekade terakhir, strategi Israel ini menjadi sangat jelas: mencapai melalui diplomasi apa yang gagal mereka terapkan di medan perang.
"Diplomasi" sebagai Perang
‘Diplomasi’ Israel tidak sesuai dengan makna konvensional istilah tersebut. Ini bukan negosiasi antara pihak yang setara, atau upaya perdamaian yang tulus. Sebaliknya, ini adalah diplomasi yang dipadukan dengan kekerasan: pembunuhan, pengepungan, blokade, pemaksaan politik, dan manipulasi sistematis terhadap perpecahan internal dalam masyarakat yang saling bertentangan. Ini adalah diplomasi sebagai perpanjangan perang dengan cara lain.
Demikian pula, konsepsi Israel tentang ‘medan perang’ pada dasarnya berbeda. Penargetan warga sipil dan infrastruktur sipil secara sengaja bukanlah hal yang insidental, atau sekadar ‘kerusakan tambahan’; itu adalah inti dari strategi itu sendiri.
Tidak ada tempat yang lebih jelas daripada di Gaza. Setelah genosida yang sedang berlangsung, sebagian besar wilayah Gaza telah hancur lebur, dengan perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 90 persen dari seluruh Gaza telah hancur. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perempuan dan anak-anak secara konsisten menyumbang sekitar 70 persen dari seluruh korban di Gaza.
Ini bukan kerusakan tambahan. Ini adalah penghancuran yang disengaja terhadap populasi sipil, tindakan genosida yang dirancang untuk memaksa perpindahan massal dan membentuk kembali realitas politik dan demografis yang menguntungkan Israel.
Logika yang sama meluas di luar Gaza. Logika ini membentuk perang Israel di Lebanon melawan Hizbullah dan konfrontasi yang lebih luas dengan Iran.
Amerika Serikat, sekutu utama Israel, secara historis beroperasi dalam paradigma yang serupa. Dari Vietnam hingga Irak, populasi sipil, infrastruktur, dan bahkan lingkungan itu sendiri telah menanggung beban perang Amerika.
Model yang Goyah
Seringkali diperdebatkan bahwa Israel beralih ke 'diplomasi' setelah penarikan paksa dari Lebanon selatan pada tahun 2000 di bawah tekanan perlawanan. Meskipun momen ini sangat penting, ini bukanlah awal.
Preseden sebelumnya ada. Intifada Pertama (1987–1993) menunjukkan bahwa pemberontakan rakyat yang berkelanjutan tidak dapat dihancurkan hanya dengan kekerasan. Terlepas dari represi Israel yang luas, pemberontakan tersebut tetap bertahan.
Dalam konteks inilah Perjanjian Oslo muncul—bukan sebagai proses perdamaian sejati, tetapi sebagai jalur penyelamat strategis. Melalui Oslo, Israel mencapai secara politis apa yang tidak dapat dipaksakan secara militer: penenangan pemberontakan, pelembagaan fragmentasi politik Palestina, dan transformasi Otoritas Palestina menjadi mekanisme kontrol internal.
Sementara itu, perluasan pemukiman (Yahudi di Tepi Barat) semakin cepat, dan Israel menuai legitimasi global karena tampil sebagai negara yang 'mencari perdamaian'.
Namun, dua dekade terakhir telah mengungkap keterbatasan model ini. Dari Lebanon pada tahun 2006 hingga perang berulang di Gaza (2008–09, 2012, 2014, 2021, dan genosida yang sedang berlangsung sejak 2023), Israel gagal meraih kemenangan strategis yang menentukan. Konfrontasi berkelanjutan dengan Hizbullah dan Iran semakin menggarisbawahi kegagalan ini.
Israel tidak hanya gagal mencapai tujuan militer yang dinyatakannya, tetapi juga gagal menerjemahkan kekuatan senjata yang luar biasa—bahkan genosida—menjadi keuntungan politik yang langgeng.
Beberapa orang menafsirkan ini sebagai pergeseran menuju perang abadi di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tetapi penafsiran ini tidak lengkap.
Perang Abadi?
Netanyahu memahami bahwa perang-perang ini tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu. Namun mengakhirinya tanpa kemenangan akan membawa konsekuensi yang lebih besar: runtuhnya doktrin pencegahan Israel dan, berpotensi, terurainya proyek dominasi regionalnya yang lebih luas.
Dilema ini menyerang jantung ideologi Zionis, khususnya konsep 'Tembok Besi' Ze'ev Jabotinsky—keyakinan bahwa kekuatan yang luar biasa dan tak henti-hentinya pada akhirnya akan memaksa perlawanan penduduk asli untuk menyerah.
Saat ini, premis tersebut sedang diuji—dan terbukti tidak tepat. Netanyahu berulang kali menggambarkan perang saat ini sebagai perang eksistensial, sebanding signifikansinya dengan tahun 1948—perang yang mengakibatkan pembersihan etnis Palestina selama Nakba dan pembentukan Israel.
Memang, persamaannya tidak dapat disangkal: pengungsian massal, teror sipil, penghancuran sistematis, dan dukungan Barat yang tak tergoyahkan—dahulu dari Inggris, sekarang dari Amerika Serikat.
Namun ada perbedaan penting: Perang 1948 menyebabkan terciptanya Israel; perang saat ini adalah tentang kelangsungan hidupnya sebagai proyek kolonial pemukim eksklusif.
Dan di sinilah letak paradoksnya: semakin lama perang ini berlanjut, semakin terungkap ketidakmampuan Israel untuk mengamankan hasil yang menentukan. Namun mengakhirinya tanpa kemenangan berisiko kekalahan bersejarah—tidak hanya bagi Netanyahu, tetapi juga bagi fondasi ideologis negara Israel itu sendiri.
Masyarakat Israel tampaknya menyadari taruhannya. Jajak pendapat sepanjang tahun 2024 dan 2025 menunjukkan dukungan yang luar biasa di kalangan Yahudi Israel untuk melanjutkan kampanye militer di Gaza dan konfrontasi dengan Iran dan Lebanon. Wacana publik membingkai dukungan ini dalam hal 'keamanan' dan 'pencegahan'. Tetapi realitas yang mendasarinya lebih dalam: pengakuan kolektif bahwa proyek supremasi militer yang telah lama ada sedang goyah.
Setelah gagal menaklukkan Gaza meskipun terjadi genosida, Israel sekarang mencoba mencapai melalui manuver diplomatik apa yang tidak dapat diperolehnya melalui perang. Usulan untuk pengawasan internasional, pasukan stabilisasi, dan struktur pemerintahan yang dipaksakan dari luar semuanya merupakan variasi dari pendekatan ini.
Tetapi upaya-upaya ini kemungkinan besar tidak akan berhasil. Gaza tidak lagi terisolasi. Dimensi regional konflik telah meluas, menghubungkan Lebanon, Iran, dan aktor-aktor lain ke dalam front yang lebih luas dan saling terkait.
Keseimbangan Bergeser
Di Lebanon, Israel telah berulang kali dipaksa untuk melakukan pengaturan gencatan senjata bukan karena pilihan, tetapi karena gagal mengalahkan Hizbullah atau mematahkan kehendak rakyat Lebanon.
Dinamika ini meluas ke Iran. Menyusul agresi bersama terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari, baik Amerika Serikat maupun Israel terpaksa menerima kerangka kerja de-eskalasi setelah gagal mencapai hasil yang cepat atau menentukan.
Harapan bahwa Iran dapat dengan cepat digoyahkan—meniru model Irak atau Libya—ternyata ilusi. Sebaliknya, konfrontasi tersebut mengungkapkan batasan eskalasi militer dan memaksa kembalinya negosiasi.
Inilah inti dari dilema Israel saat ini. Diplomasi, dalam model ini, bukanlah alternatif untuk perang—melainkan jeda di dalamnya. Alat sementara yang digunakan untuk berkumpul kembali sebelum fase konfrontasi berikutnya.
Tetapi dalam kasus Israel, 'diplomasi' agresif ini semakin menjadi satu-satunya alat yang tersedia, justru karena strategi militernya gagal memberikan kemenangan.
Lebanon seharusnya menjadi pengecualian—sebuah medan pertempuran di mana Israel dapat mengisolasi dan mengalahkan Hizbullah. Sebaliknya, itu menjadi bukti lebih lanjut dari kegagalan strategis.
Upaya untuk memisahkan front—Gaza, Lebanon, Yaman, Iran—telah runtuh. Iran secara eksplisit mengaitkan keterlibatan diplomatiknya dengan perkembangan di front lain, memaksa Israel ke dalam keterikatan strategis yang lebih luas yang tidak dapat dikendalikannya.
Ini menandai pergeseran yang mendalam. Pilar-pilar dasar strategi Israel—kekuatan yang luar biasa, fragmentasi musuh, kontrol narasi, dan rekayasa politik—tidak lagi berfungsi seperti dulu.
Namun Netanyahu terus memproyeksikan kemenangan, menyatakan keberhasilan secara berkala, menggunakan taktik pencegahan, dan membingkai perang yang sedang berlangsung sebagai pencapaian strategis.
Tetapi narasi-narasi ini terdengar hampa. Realitasnya, yang semakin jelas bagi para pengamat di seluruh wilayah dan sekitarnya, adalah bahwa keseimbangan akhirnya bergeser.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, lintasan sejarah tidak lagi berpihak pada Israel. ***
