Ahmad Gaus AF: S.D. Darmono, Pengusaha sebagai Investor Peradaban
Oleh Ahmad Gaus AF, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta
ORBITINDONESIA.COM - Dalam wacana klasik, pengusaha hanya dipandang sebagai pemburu laba, pencipta lapangan kerja, atau pembayar pajak. Paradigma ini runtuh di tangan S.D. Darmono, pendiri dan Chairman PT Jababeka Tbk, pengembang kawasan industri terbesar di Asia Tenggara seluas 5.600 hektare di Cikarang, Jawa Barat.
Baginya, bisnis bukan semata-mata mesin ekonomi; Business is a tool for planting value. Bisnis diarahkan untuk membangun peradaban bangsa—dengan nasionalisme sebagai visi utama.
Darmono menolak anggapan bahwa pemerintah adalah satu-satunya aktor pembangunan. Pengusaha punya tanggung jawab memperkuat kedaulatan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Ia membangun kawasan industri terintegrasi, kota mandiri, dan President University—kampus internasional di jantung Jababeka yang didirikan pada 2004.
Meski profit jangka pendeknya lebih rendah daripada pabrik atau ruko, Darmono memilih investasi jangka panjang, yakni generasi berkarakter, berbudi pekerti, berpengetahuan luas, dan berdaya saing global.
Ia dan para koleganya sesama pengusaha mengalokasikan dana untuk sekolah, pusat pelatihan, dan ruang publik yang menciptakan budaya unggul. Kawasan industri Jababeka menjadi laboratorium peradaban, di mana orang tidak hanya memiliki kemampuan teknik, tapi juga disiplin, etos kerja, tanggung jawab, dan sikap saling menghormat.
Pembangunan sebuah kawasan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia merupakan proyek kolektif yang melibatkan pemerintah sebagai perancang kebijakan, kampus sebagai pemasok sumber daya manusia dan inovasi baru dari riset-riset mendalam, dan pengusaha sebagai penyedia ruang praktik di kampus dan pabrik.
Darmono merancang konsep ABG (Academy - Business - Government) di Jababeka sebagai tiga pilar yang saling mendukung untuk mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tanpa keterlibatan akademisi, industri akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, dan tanpa dukungan pemerintah, pengusaha akan menghadapi hambatan birokrasi yang tidak efisien. Sinergi itu akan melahirkan sumber daya manusia yang kompeten melalui pendidikan vokasi atau universitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Sejalan dengan kebutuhan itu, pengusaha perlu aktif mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai unggul, dan membangun budaya kampus yang sejalan dengan etos masyarakat industri yang menekankan ilmu pengetahuan, disiplin, tanggung jawab, dan kreativitas. Pengusaha menjadi bagian dari civitas akademika yang ikut membentuk karakter generasi muda. Dengan cara seperti itu, pengusaha bukan lagi sekadar investor modal, tetapi investor peradaban.
Seorang pengusaha boleh saja dikagumi karena kekayaannya. Namun, penghargaan yang lebih abadi diberikan kepada mereka yang berkontribusi pada kualitas moral bangsa. Sebab ekonomi bisa naikturun, pabrik bisa berpindah, kota bisa bangkrut, modal bisa bergerak lintas negara, “tapi karakter manusialah yang akan menentukan arah peradaban untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan,” ujar Darmono.
Dengan visi nasionalisme, ia bertekad mengembangkan 100 kota baru (smart city) semacam Jababeka di seluruh Indonesia. Seratus kota baru itu akan menciptakan 100 juta lapangan kerja. Saat ini visi itu telah mulai mewujud dalam beberapa proyek strategis yang tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia.
Kota Jababeka menjadi cetak biru (blueprint) pertama yang sukses menggabungkan kawasan industri raksasa dengan pusat pendidikan (President University) dan kesehatan, dan saat ini sedang bertransformasi menjadi Kota Wisata Industri dan kawasan berbasis transportasi modern (Transit Oriented Development).
Kota lainnya adalah Kawasan industri Kendal (Jawa Tengah), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung (Banten), dan KEK Morotai (Maluku Utara). Beberapa kota yang masuk dalam radar pengembangan untuk mencapai target 100 kota mandiri ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.
Dalam bukunya, Bringing Civilization Together, S.D. Darmono menyatakan ingin menjadikan kota bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat peradaban yang harmonis dan mandiri. Kota yang baik adalah kota yang mampu menyatukan berbagai latar belakang.
Dalam konsep 100 Kota Mandiri, setiap kota baru dirancang untuk memiliki identitas budaya yang kuat. Kota-kota ini bukan sekadar beton, tapi ruang di mana orang dari berbagai etnis dan negara (investor/ekspatriat) berinteraksi secara damai.
Pria bernama lengkap Setyono Djuandi Darmono dan lahir di Yogyakarta pada 26 April 1945 ini menekankan pariwisata sebagai industri yang paling efektif untuk menyatukan orang-orang dari latar belakang budaya, agama, dan etnis yang berbeda. Dengan berkunjung ke tempat bersejarah, orang akan belajar menghargai perbedaan dan mengurangi konflik global.
Ia tampaknya ingin menyampaikan pesan bahwa perdamaian dunia dapat dicapai jika setiap bangsa saling mengenal melalui pertukaran budaya dan pariwisata, yang pada akhirnya membawa kemakmuran bersama.
Belajar dari Borobudur, Darmono menggunakan keberhasilan restorasi dan pengelolaan kawasan candi yang dipimpinnya itu sebagai contoh bagaimana warisan masa lalu bisa menjadi magnet bagi peradaban modern.
Pembangunan fisik (infrastruktur), harus berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai luhur budaya setempat. Kekayaan budaya dan alam Indonesia adalah magnet wisata dunia yang harus dikelola bersama untuk kesejahteraan rakyat.
Budaya, menurut Darmono, bukan hanya warisan, tapi aset ekonomi yang jika dikemas dengan baik dapat menarik investasi global. Industri pariwisata yang kuat akan menciptakan ekosistem bisnis baru bagi masyarakat lokal, dari UMKM hingga hotel berbintang. Maka banyak dari target 100 kota mandiri yang digagas Darmono berbasis pariwisata (seperti Tanjung Lesung dan Morotai).
Tujuannya, dengan membawa wisatawan dunia ke kota-kota baru ini, peradaban global bertemu dan ekonomi masyarakat lokal tumbuh pesat tanpa perlu bergantung pada Jakarta.
“Human Processing Factory”
Salah satu pemikiran S.D. Darmono yang menarik adalah apa yang ia sebut “human processing factory”. Ini adalah metafora teknis untuk menggambarkan bahwa Indonesia (atau kota/kawasan) harus berkelakuan seperti “pabrik manusia”. Produksi utamanya bukan hanya barang, tetapi manusia yang memiliki wawasan pengetahuan, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur.
Pendirian kampus dan kawasan industri adalah investasi di “mesin” yang memproses manusia—bukan cuma mesin pabrik, tapi juga kurikulum, kultur kerja, dan sistem pembinaan. Istilah human processing factory itu tidak bermaksud menjadikan manusia sebagai robot. Tetapi bahwa kawasan industri, kampus, dan lingkungan kerja adalah “pabrik” yang memproses manusia, bukan hanya menghasilkan produk, tetapi juga membentuk kualitas manusianya.
Jadi dalam konteks human processing factory, Indonesia bukan hanya punya bahan baku (manusia muda, tenaga kerja, intelektual), tetapi harus belajar untuk mengolah bahan baku manusia itu menjadi sumber daya manusia unggul melalui pendidikan, karakter, dan budi pekerti.
Dengan demikian, human processing factory tidak menyeramkan, justru menghormati manusia. Manusia dilihat sebagai aset bernilai tinggi, yang harus dirancang dan diolah dengan cara yang terstruktur dan beretika, bukan dieksploitasi.
Human processing factory bukan metafora yang mekanistik, tetapi filosofis. “Semua kawasan industri, kampus, dan institusi kerja seharusnya dirancang seperti pabrik yang memproses manusia menjadi lebih baik,’ ujar S.D. Darmono, yang dikenal sebagai tokoh yang sangat nasionalis dan berperan sebagai "jembatan" antara pemerintah, pengusaha pribumi, dan investor asing.
Dengan begitu, maka pengusaha bukan hanya mengelola pabrik, tetapi mengelola proses pembentukan manusia. Di sinilah pengusaha bisa benarbenar disebut sebagai investor peradaban. Mari kita tunggu, pengusaha mana lagi yang siap menjadi investor peradaban berikutnya.***
