Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026 Mencapai 5,61% (yoy), Naik Signifikan Dibanding Kuartal I-2025 yang 4,87%
ORBITINDONESIA.COM - Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,61% (yoy), naik signifikan dibanding pertumbuhan kuartal I-2025 yang 4,87% (yoy).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) kuartal I-2026 mencapai Rp 6.187,2 triliun, sementara PDB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.447,7 triliun.
Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen dengan kontribusi terbesar dengan total kontribusi sebesar 82,65%
Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52% (yoy) masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 54,26% terhadap PDB. PMTB tumbuh 5,96% dan berkontribusi ke PDB 28,29%. Ekspor tumbuh 0,9% dengan kontribusi 21,22%.
Konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% dengan kontribusi ke PDB 6,72%. Konsumsi pemerintah tumbuh signifikan didorong realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR, serta belanja barang dan jasa terutama pada program MBG.
Angka 5,61% pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 terdengar memukau, dan pemerintah pasti tidak akan menyia-nyiakan momen ini. Tapi membaca lebih dalam, fondasi pertumbuhan itu perlu dicurigai atau ditelisik lebih dalam: konsumsi rumah tangga yang jadi motor utama berjalan di atas daya beli yang belum pulih.
Konsumsi pemerintah melonjak 21,81% sebagian besar karena THR dan MBG (pengeluaran siklikal dan program yang sendirinya sudah diakui pemerintah penuh celah korupsi), sementara ekspor hanya tumbuh 0,9%.
Pengangguran memang turun tipis, tapi porsi pekerja formal justru menyusut ke 40,58%. Artinya lebih banyak orang bekerja dalam kondisi rentan, tanpa jaminan, tanpa kepastian.
Di saat yang sama, rupiah tembus Rp17.435/USD dan analis memperkirakan bisa menyentuh Rp17.550 dalam pekan ini. Tekanan ini tidak bisa dipisahkan dari ketergantungan impor energi yang akut, sementara nelayan Pati turun ke jalan karena BBM nonsubsidi naik dua kali lipat dan janji harga khusus untuk kapal di atas 30 GT tak kunjung direalisasikan.
Ratusan nelayan Pati, Jawa Tengah, kemarin menggelar unjuk rasa di alun-alun, menyuarakan protes atas kenaikan harga BBM nonsubsidi dari Rp 17.000 menjadi Rp 30.000 per liter. Mayoritas kapal nelayan di Juwana memiliki ukuran di atas 30 gross ton (GT), sehingga dilarang menggunakan BBM subsidi.
Kondisi tersebut membuat mereka sepenuhnya bergantung pada BBM nonsubsidi dengan harga yang terus naik, yang membuat mereka tak mampu melaut karena bakal tekor. Mereka menuntut janji pemerintah yang akan menyediakan BBM khusus bagi kapal nelayan di atas 30 GT dengan harga Rp 10.000 sampai Rp 13.600.
Pantura Jawa kehilangan 65,8% garis pantainya dalam 24 tahun dalam rupa abrasi yang mengancam tambak, infrastruktur, dan penghidupan jutaan orang, dan ini nyaris tidak masuk dalam kalkulasi ekonomi manapun.
Satu-satunya harapan yang tidak bisa diabaikan: konsumsi domestik masih bergerak, investasi (PMTB) tumbuh hampir 6%, dan jika korupsi di MBG benar-benar ditindak serius, bukan cuma diakui, maka program itu masih bisa menjadi instrumen redistribusi yang bermakna bagi yang paling membutuhkan.***
