Protes Biaya Hidup Prancis Menular ke Eropa, Kota-Kota Membara
ORBITINDONESIA.COM – Protes biaya hidup Prancis berubah menjadi kerusuhan dan merembet ke Italia, Belgia, Portugal, hingga Albania. Data Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebut hampir 2.400 orang ditangkap dan hampir 1.000 polisi terluka setelah demonstrasi 17 Oktober.
Di jalanan, tuntutan soal harga kebutuhan dan layanan publik bercampur dengan amarah yang sulit dikendalikan. Reuters melaporkan bentrokan, penjarahan, dan pembakaran ikut muncul di sejumlah kota Eropa, meski skalanya berbeda.
Gelombang unjuk rasa ini dipicu oleh kenaikan biaya hidup dan rasa bahwa negara gagal melindungi daya beli warga. Di Prancis, demonstran menolak kenaikan harga dan penurunan kualitas layanan publik, sementara pemerintah menyebut situasi sebagai eskalasi kekerasan.
Yang membuatnya menonjol adalah pemantik awal dari kalangan pelajar SMA, lalu meluas menjadi mobilisasi lintas kelompok. Dalam hitungan hari, isu “cost of living crisis” menjelma menjadi bahasa protes yang dipahami luas di Eropa.
Di Portugal, krisis perumahan menjadi inti amarah, karena harga rumah dilaporkan meningkat dua kali lipat sejak 2017. Di Albania, kemarahan diarahkan pada dugaan korupsi, minimnya pekerjaan, dan kualitas pendidikan yang buruk.
Prancis menjadi episentrum karena kombinasi massa besar dan kegagalan pengendalian keamanan. Pemerintah memperkirakan sekitar 550.000 orang turun ke jalan, sementara balai kota di Limoges dilaporkan terbakar hingga sebagian atapnya runtuh.
Kerusuhan memperlihatkan pola yang berulang: demonstrasi damai di siang hari, lalu kekerasan dan penjarahan ketika kerumunan terpecah. Di Marseille, sekelompok massa berpakaian hitam menerobos balai kota dan mencoret dinding dengan grafiti anarkis.
Di Italia, bentrokan di Milan menunjukkan gejala serupa, dengan polisi menembakkan gas air mata saat demonstran melempar batu. Reuters melaporkan meriam air digunakan di area Piazza Duomo, dan penjarahan terjadi ketika aparat mencoba memukul mundur massa.
Penangkapan di Italia dilaporkan mencapai 28 orang, dengan aksi menyebar ke Bologna, Brescia, Bergamo, dan Turin. Perdana Menteri Giorgia Meloni menegaskan garis batasnya: berunjuk rasa adalah hak, tetapi menjadikan kota medan pertempuran bukan hak.
Belgia mengalami protes yang sebagian terinspirasi dari Prancis, dengan ratusan orang turun di Brussels. Kelompok mahasiswa menyoroti biaya pendidikan yang meningkat dan reformasi yang dikhawatirkan membuat kuliah makin tak terjangkau.
Portugal memperlihatkan sisi yang lebih “struktural” dari krisis, yakni perumahan yang melambung sementara upah tertinggal. Puluhan ribu orang berdemonstrasi di Lisbon, dan aktivis sempat mendirikan kamp tenda di Porto sebelum dibubarkan polisi.
Albania menambahkan dimensi politik yang lebih telanjang, karena tuntutan mengarah pada pengunduran diri PM Edi Rama. Laporan menyebut polisi sempat melepaskan peluru karet, menandakan ketegangan yang lebih dekat pada krisis legitimasi.
Di Prancis, Presiden Emmanuel Macron mengecam “kegagalan antisipasi dan intelijen” oleh otoritas. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez bahkan mengakui polisi “kehilangan kendali,” dan menyatakan sempat mengajukan pengunduran diri menurut laporan Reuters.
Namun Macron menolak pengunduran diri itu dan memilih jalur koreksi internal melalui transparansi evaluasi dan metode operasional baru. Keputusan ini menyiratkan pemerintah ingin terlihat tegas sekaligus tidak membuka ruang kekosongan komando saat krisis.
Gelombang protes ini bukan sekadar tentang harga roti, sewa rumah, atau bensin, tetapi tentang rasa ditinggalkan oleh kebijakan. Ketika biaya hidup naik lebih cepat daripada upah dan layanan publik terasa menurun, “kontrak sosial” terdengar seperti jargon kosong.
Kekerasan memang tidak dapat dibenarkan, tetapi ia sering muncul ketika kanal partisipasi dipercaya tidak lagi efektif. Penjarahan dan pembakaran menjadi gejala bahwa sebagian massa tidak lagi mengejar negosiasi, melainkan pertunjukan kemarahan.
Yang mengkhawatirkan adalah efek menularnya, karena kemarahan ekonomi mudah melintasi batas negara di era media sosial. Inspirasi dari Prancis ke Belgia menunjukkan bagaimana narasi “kita juga mengalami hal yang sama” dapat mempercepat mobilisasi.
Pemerintah di berbagai negara tampak terjebak pada dua pilihan yang sama-sama berisiko: menekan dengan aparat atau mengalah dengan subsidi. Tanpa reformasi yang menyentuh akar, seperti perumahan terjangkau, upah layak, dan layanan publik yang pulih, siklus protes akan berulang.
Di sisi lain, oposisi politik dapat memanfaatkan kekacauan untuk menekan pemerintah, seperti tuntutan pemecatan menteri di Prancis. Jika krisis ekonomi dipolitisasi tanpa solusi, jalanan akan terus menjadi panggung pertarungan legitimasi.
Eropa sedang menyaksikan bagaimana krisis biaya hidup dapat berubah menjadi krisis ketertiban, lalu merembet menjadi krisis kepercayaan. Angka penangkapan yang tinggi dan korban luka di Prancis menjadi pengingat bahwa negara modern pun bisa kewalahan ketika frustrasi publik menumpuk.
Pertanyaannya kini bukan hanya bagaimana membubarkan massa, melainkan bagaimana mencegah alasan mereka muncul kembali. Jika harga, rumah, dan pendidikan terus terasa jauh, berapa lama lagi sebelum “demo” berubah menjadi kebiasaan politik harian?
(Orbit dari berbagai sumber, 26 Oktober 2026)
