HUT Bhayangkara ke-80 dan Presisi Polri: Transformasi atau Narasi?
ORBITINDONESIA.COM – HUT Bhayangkara ke-80 kembali menempatkan Presisi Polri sebagai kata kunci yang paling sering disebut publik saat menilai kinerja Polri di era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ali Ramadhan, intelektual muda NU dan penulis buku tentang Listyo Sigit, menyebut perubahan Polri kini menyentuh budaya organisasi, mekanisme kerja, dan orientasi pelayanan.
Setiap peringatan Hari Bhayangkara selalu menjadi momen evaluasi, karena polisi tidak hanya diukur dari seremoni melainkan dari pengalaman warga sehari-hari. Di titik ini, klaim transformasi harus bertemu dengan realitas: apakah layanan makin cepat, aduan ditangani lebih adil, dan kepercayaan publik benar-benar naik.
Dalam artikel ini, narasi utama datang dari Ali Ramadhan yang menilai Presisi sebagai kerangka perubahan mendasar. Ia menekankan bahwa reformasi bukan “kosmetik”, melainkan menyasar kultur institusi dan cara kerja yang lebih proaktif serta humanis.
Ali Ramadhan menyebut Presisi (Predictive, Responsibility, Fair Transparency) sebagai mesin penggerak transformasi Polri sejak awal kepemimpinan Listyo Sigit. Ia menyatakan, “Breakthrough melalui Presisi bukan sekadar slogan, tetapi pergeseran paradigma yang fundamental,” karena mendorong Polri lebih profesional, modern, terbuka, dan berorientasi layanan.
Secara konseptual, kata “predictive” menuntut polisi membaca pola, bukan menunggu kejadian, sedangkan “responsibility” menekankan akuntabilitas pada tindakan. Sementara “fair transparency” berjanji pada keterbukaan yang adil, tetapi justru di sini tantangan paling berat karena menyangkut disiplin internal dan kontrol publik.
Ali juga mengaitkan transformasi Polri dengan agenda pembangunan nasional, dengan argumen bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat program pemerintah berjalan. Ia menilai Polri lebih efektif menjalankan fungsi kamtibmas melalui pendekatan humanis dan basis kepercayaan publik.
Namun, efektivitas institusi keamanan tidak cukup diukur dari niat dan desain program, melainkan dari indikator yang bisa diverifikasi. Publik biasanya mencari ukuran yang konkret: penurunan keluhan layanan, konsistensi penegakan hukum, dan transparansi penanganan kasus yang menyentuh kepentingan luas.
Di sinilah narasi transformasi perlu diuji dengan data eksternal, misalnya tren kepuasan layanan, survei kepercayaan, atau audit kinerja yang terbuka. Tanpa itu, Presisi berisiko dipahami sebagai branding yang kuat, tetapi sulit dibedakan dari reformasi yang benar-benar mengubah perilaku organisasi.
Meski demikian, klaim “pergeseran dari reaktif ke proaktif” memberi petunjuk arah yang tepat bagi institusi kepolisian modern. Polri yang problem-solving akan lebih relevan ketika konflik sosial, kejahatan siber, dan dinamika politik lokal menuntut respons cepat sekaligus terukur.
Pernyataan Ali Ramadhan menunjukkan bahwa dukungan intelektual terhadap Polri kini mengambil bentuk pembelaan berbasis konsep, bukan sekadar loyalitas simbolik. Ini penting, karena reformasi institusi besar biasanya membutuhkan koalisi legitimasi: dukungan internal, penerimaan publik, dan narasi yang membuat perubahan terasa masuk akal.
Tetapi justru karena narasi Presisi sangat dominan, ruang kritis harus diperlebar agar reformasi tidak berhenti pada retorika. Jika “fair transparency” menjadi janji, maka transparansi harus hadir pada wilayah paling sensitif: penanganan pelanggaran etik, konflik kepentingan, dan kasus yang menyita perhatian publik.
HUT Bhayangkara ke-80 semestinya tidak hanya memproduksi pujian, melainkan juga daftar pekerjaan rumah yang jelas dan terukur. Transformasi yang matang adalah transformasi yang berani diaudit, karena kepercayaan publik tumbuh dari konsistensi, bukan dari perayaan.
Ali Ramadhan berharap semangat reformasi lewat Presisi diteruskan agar tidak berhenti sebagai program jangka pendek, melainkan menjadi budaya kerja. Harapan itu masuk akal, karena perubahan institusi hanya bertahan jika menjadi kebiasaan, bukan instruksi musiman.
Pertanyaan akhirnya sederhana tetapi menentukan: seberapa jauh warga bisa merasakan Polri yang lebih adil, lebih terbuka, dan lebih melayani dalam pengalaman paling sehari-hari. Jika HUT Bhayangkara ke-80 adalah momen refleksi, maka ukuran keberhasilannya bukan pada slogan yang diulang, melainkan pada rasa aman yang benar-benar pulang bersama publik.
(Orbit dari berbagai sumber, 31 Agustus 2026)
