Kongres AS Melemah: Trump, Polarisasi, dan Krisis Legislasi
ORBITINDONESIA.COM – Kongres AS melemah di tengah polarisasi, ketika Presiden Donald Trump kian sering memotong jalur legislasi lewat perintah eksekutif. Sindiran Will Rogers di Capitol terdengar relevan lagi: tiap kali Kongres membuat lelucon, jadilah undang-undang, dan tiap kali membuat undang-undang, jadilah lelucon.
Di dalam Gedung Capitol, patung-patung mengenang tokoh besar Amerika, termasuk Will Rogers, komentator sosial sekaligus aktor yang pernah menyindir Kongres. Humor itu kini terasa nyata bagi hampir 9 dari 10 warga Amerika yang mengaku tidak puas terhadap Kongres.
Carl Hulse, koresponden utama Washington The New York Times, menyebut kebencian pada Kongres sebagai “hobi nasional” Amerika. Namun ia menegaskan frustrasi publik bukan sekadar emosi sesaat, melainkan akumulasi dari lembaga yang kian sulit bekerja.
Hulse yang meliput Capitol Hill sejak era Reagan menyimpulkan Kongres hari ini “rusak total” karena minim kerja sama antarpihak. Ia bahkan menyebut kariernya seperti meliput “kemunduran Kongres” dari tahun ke tahun.
Padahal, Konstitusi memberi Kongres kekuasaan besar melalui Pasal I, dari anggaran hingga perang. Menurut Hulse, sebagian Partai Republik justru “menyerahkan” wewenang itu ke eksekutif, terutama soal tarif dan kewenangan perang.
Masalahnya bukan hanya Presiden Trump, melainkan preseden yang ditinggalkan. Ketika Kongres melepas sebagian kuasa, kata Hulse, kuasa itu nyaris tidak pernah kembali, siapa pun presiden berikutnya.
Secara formal, Partai Republik menguasai Senat dan DPR, tetapi legislasi tetap sering macet. Kongres ke-119 bahkan meloloskan lebih sedikit rancangan undang-undang dibanding banyak pendahulunya, menandai gejala gridlock yang makin kronis.
Meski begitu, beberapa produk tetap berdampak besar, termasuk mega-bill pajak Partai Republik yang memangkas pajak sekitar 4,5 triliun dolar AS dalam 10 tahun. Ada pula RUU perumahan bipartisan yang baru disahkan, menunjukkan kompromi masih mungkin tetapi jarang.
Kongres juga akan diingat karena penutupan sebagian pemerintahan terkait pendanaan keamanan dalam negeri. Episode ini mempertegas betapa agenda dasar negara pun bisa tersandera tarik-menarik politik.
Dalam isu strategis, Kongres kerap dilewati, baik dalam kebijakan dagang maupun eskalasi konflik dengan Iran. Trump juga menekan Kongres agar mengikuti kehendaknya, termasuk mendorong perombakan aturan pemilu federal.
Situasi Senat makin tidak pasti karena gangguan kepemimpinan dan dinamika internal. Artikel menyebut mantan pemimpin mayoritas Mitch McConnell dirawat berminggu-minggu dan Senator Lindsey Graham wafat mendadak bulan ini, memicu kekosongan pengaruh dan negosiasi.
Hulse menilai problem struktural makin berat dibanding 1985, saat banyak veteran Perang Dunia II masih menjadi anggota Kongres dan membawa pengalaman hidup yang menenangkan konflik. Kini, distrik yang makin tergerrymander dan margin kursi yang ketat membuat insentif untuk berkompromi semakin kecil.
Soal siapa yang salah, jari telunjuk bergerak ke mana-mana. Senator Peter Welch dari Demokrat menyebut DPR “kacau,” sementara Senator Katie Britt dari Republik menuduh Demokrat lebih memilih “berpolitik” ketimbang melayani rakyat.
Senator Chris Coons dari Demokrat memberi diagnosis lain: “suara terbesar di ruangan,” Trump, justru melawan Kongresnya sendiri. Konflik internal koalisi penguasa ini membuat legislasi semakin sulit diprediksi.
Sarah Binder dari Brookings menyebut cabang legislatif “sedang kesulitan,” sedangkan Philip Wallach dari American Enterprise Institute menyebutnya “termarjinalkan.” Keduanya menekankan akar masalah: presiden makin kuat, sementara Kongres terbiasa menyerahkan kewenangan.
Binder menilai otoritas besar seperti “power of the purse” dan hak menyatakan perang sering dibiarkan menguap selama beberapa dekade, bukan hanya di era Trump. Ia menyebut “memori otot” bernegosiasi dan membuat undang-undang masih ada, tetapi sudah mengalami atrofi.
Wallach melihat perubahan lebih psikologis dan kultural pada anggota Kongres. Banyak anggota kini memaknai pekerjaan sebagai mendukung Gedung Putih bila sehaluan, atau menghambat bila berseberangan, bukan menyelesaikan masalah publik lewat koalisi.
Dalam masa jabatan saat ini, Trump telah mengeluarkan lebih dari 260 perintah eksekutif, menurut artikel, dan dua presiden sebelumnya juga melakukan hal serupa. Banjir kebijakan lewat jalur eksekutif membuat publik bertanya: apa yang sebenarnya dikerjakan Kongres.
Wallach mengingatkan bahwa Kongres memang sulit populer bahkan saat bekerja baik, karena proses legislasi mirip “pembuatan sosis” yang tampak tidak sedap dipandang. Namun Binder menolak memberi kelonggaran, karena tumpukan masalah nasional menuntut aksi nyata.
Binder menunjuk utang publik sekitar 30 triliun dolar AS dan ancaman krisis pendanaan Jaminan Sosial bila tidak segera ditangani. Ia juga menyoroti mahalnya biaya perumahan, dan menyimpulkan kemarahan publik adalah reaksi yang wajar.
Namun Binder juga mengakui ekspektasi publik sering tidak realistis. Untuk meloloskan kebijakan besar dibutuhkan mayoritas bipartisan yang lebar, dan itu sangat sulit di Amerika yang terpolarisasi dengan faksi-faksi tajam di tiap partai.
Kongres AS melemah bukan semata karena “politik kotor,” melainkan karena insentif politik modern mendorong pertunjukan ketimbang perundingan. Ketika kemenangan elektoral ditentukan oleh basis yang paling keras, kompromi berubah dari alat menjadi stigma.
Yang paling berbahaya adalah normalisasi penyerahan kewenangan, karena itu mengubah keseimbangan konstitusional tanpa amendemen apa pun. Saat presiden mengambil ruang melalui tarif, perang, dan regulasi, Kongres perlahan menerima peran sebagai komentator, bukan pengarah.
Partai yang sedang berkuasa sering menganggap penguatan presiden menguntungkan dalam jangka pendek. Tetapi logika Hulse tajam: presiden berikutnya tidak akan mengembalikan kekuasaan yang sudah terlanjur direbut, sehingga kerugian itu bersifat permanen.
Di sisi lain, publik juga ikut membentuk lingkaran setan, karena menghukum kompromi dan memberi panggung pada konflik. Kongres yang dipilih dari distrik aman hasil gerrymandering cenderung lebih takut pada pemilih primer daripada pemilih umum.
Jika kebijakan besar semakin diproduksi lewat perintah eksekutif, demokrasi perwakilan berubah menjadi demokrasi dekret yang rapuh. Setiap pemerintahan bisa membatalkan kebijakan pendahulunya, dan ketidakpastian itu menghantam ekonomi, investasi, serta kepercayaan sosial.
Optimisme Wallach bahwa Kongres bisa mereformasi diri patut dicatat, karena sejarah Amerika memang berisi fase-fase pembaruan institusional. Tetapi pembaruan itu biasanya lahir dari krisis, dan pertanyaannya: seberapa besar krisis yang dibutuhkan agar Kongres kembali berfungsi.
Binder mengaku optimis sebagai pribadi, tetapi tidak terlalu berharap pada Kongres dalam waktu dekat karena masalahnya berakar dan cenderung “ditendang ke masa depan.” Semakin lama ditunda, semakin mahal biaya politik dan sosial untuk memperbaikinya.
Wallach lebih berharap jika melihat sejarah panjang, karena Kongres pernah berubah bentuk berkali-kali selama dua abad. Ia yakin suatu saat lembaga itu bisa “beregenerasi” dan kembali menjadi pusat pengambilan keputusan.
Pertaruhannya bukan sekadar reputasi Kongres, melainkan keseimbangan kekuasaan yang menjaga demokrasi tetap stabil. Jika rakyat terus bertanya “apa kerja Kongres,” mungkin pertanyaan berikutnya lebih genting: kapan wakil rakyat berhenti menjadi penonton dan kembali menjadi pembuat arah. (Orbit dari berbagai sumber, 30 Juli 2026)
