Safari Politik Jokowi Perkuat PSI di Bandung Bekasi
ORBITINDONESIA.COM – Safari politik Jokowi ke Bandung dan Bekasi kembali menegaskan kedekatannya dengan PSI menjelang konsolidasi partai. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyebut Jokowi hadir sebagai pemateri Rakorda, sekaligus menegaskan statusnya sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
Agenda utama safari politik Jokowi adalah menghadiri Rakorda DPD PSI Kota Bandung dan DPD PSI Kabupaten Bekasi pada 26–27 September 2026. PSI menyebut kunjungan ini sebagai konsolidasi internal untuk memperkuat struktur dan menguatkan semangat kader.
Dalam pernyataan kepada Kompas.com, Ahmad Ali menyampaikan bahwa Jokowi kini resmi menjadi bagian PSI melalui posisi Ketua Dewan Pembina. Waketum PSI Andy Budiman menambahkan bahwa Jokowi akan berkeliling untuk membantu kerja-kerja penguatan organisasi.
Rangkaian turun gunung Jokowi tidak berdiri sendiri, karena sejak pertengahan 2026 ia sudah hadir di Rakorda PSI Lampung dan NTT. Pola ini menunjukkan konsolidasi berulang di titik-titik strategis, dari kota besar hingga wilayah timur Indonesia.
Bandung dan Bekasi bukan sekadar lokasi acara, karena keduanya adalah simpul demografis dan politik penting di Jawa Barat. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai lumbung suara nasional, sehingga penguatan mesin partai di sana punya efek berantai bagi daya saing PSI.
Kehadiran Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina memberi PSI aset yang tidak dimiliki banyak partai muda, yakni figur dengan rekam jejak elektoral nasional. Namun aset ini juga membawa konsekuensi, karena publik akan menilai PSI bukan hanya lewat program, tetapi juga lewat bayang-bayang politik Jokowi.
PSI menyebut Jokowi memberi semangat dan memperkuat struktur, yang berarti fokus mereka berada pada kaderisasi, kepengurusan, dan jejaring daerah. Dalam politik Indonesia, konsolidasi struktur sering lebih menentukan daripada kampanye digital semata, karena suara tetap dipanen lewat kerja lapangan.
Di sisi lain, safari politik mantan presiden selalu memunculkan pertanyaan tentang batas antara peran negarawan dan peran partisan. Jokowi kini bergerak terang sebagai pembina partai, sehingga narasi “netral pasca-kekuasaan” sulit dipertahankan, meski itu sah dalam sistem demokrasi.
Safari politik Jokowi untuk PSI dapat dibaca sebagai upaya mempercepat pematangan partai yang selama ini diasosiasikan dengan anak muda dan isu-isu perkotaan. Dengan Jokowi, PSI seperti mendapat jalan pintas menuju legitimasi, tetapi jalan pintas sering menuntut biaya politik yang tidak kecil.
Ketika partai bertumpu pada magnet figur besar, risiko terbesar adalah ketergantungan dan penyempitan ruang gagasan. PSI harus membuktikan bahwa konsolidasi bukan sekadar mengumpulkan massa, melainkan membangun kapasitas kader, platform kebijakan, dan disiplin organisasi.
Jokowi juga membawa narasi kerja konkret, yang terlihat saat ia meninjau kerusakan dan menyerahkan bantuan bagi korban gempa Flores di Pulau Palue. Namun kerja kemanusiaan dan kerja politik dalam satu rangkaian perjalanan dapat bercampur di mata publik, sehingga transparansi motif menjadi penting.
Safari politik Jokowi ke Bandung dan Bekasi memperlihatkan bahwa PSI sedang menegaskan diri sebagai partai yang ingin naik kelas melalui konsolidasi struktur dan dukungan figur nasional. Pertanyaannya, apakah PSI mampu mengubah energi Jokowi menjadi institusi yang mandiri, bukan sekadar kendaraan popularitas.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menilai siapa yang hadir di panggung Rakorda, tetapi juga apa yang ditawarkan setelah lampu acara padam. Jika konsolidasi ini melahirkan kerja nyata dan kader yang kuat, demokrasi diuntungkan, tetapi jika hanya mempertebal kultus figur, politik kita kembali berputar di lingkar yang sama. (Orbit dari berbagai sumber, 29 September 2026)
