Mahfud Minta Prabowo Buka Dalang Demo Berbayar
ORBITINDONESIA.COM – Isu demo berbayar kembali meledak setelah Prabowo Subianto mengaku tahu “siapa yang bayar-bayar demo”. Mahfud MD menantang Prabowo untuk menyebut nama dan bukti, agar tudingan terhadap mahasiswa dan BEM tidak berubah menjadi stigma politik.
Pernyataan Prabowo disampaikan di Gorontalo, ketika ia memperingatkan pihak yang disebut membayar demonstran. Ia bahkan menirukan pengakuan demonstran yang disebut dibayar Rp200 ribu, namun tanpa merinci siapa aktornya.
Sehari setelah itu, Mahfud berbicara di Sleman dan meminta Presiden “terang-terangan” menyebut siapa yang dibayar dan siapa yang membayar. Mahfud menilai, jika ada tuduhan mobilisasi uang, publik berhak mendapat penjelasan yang bisa diuji.
Di saat yang sama, muncul pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) terkait penerimaan uang Rp20 juta dalam aksi beberapa waktu lalu. Mahfud menyebut ini menyedihkan, meski ia mengakui praktik semacam itu bukan hal baru dalam sejarah gerakan mahasiswa.
Dalam politik modern, klaim “saya tahu dalangnya” sering bekerja sebagai sinyal kekuasaan, bukan sebagai pembuktian. Kalimat itu menegaskan kontrol, tetapi meninggalkan ruang kabut yang mudah diisi prasangka.
Masalahnya, kabut ini menempel langsung pada mahasiswa sebagai subjek yang paling mudah dituduh. Ketika tudingan dibiarkan tanpa nama dan bukti, publik cenderung menyamaratakan kritik sebagai pesanan.
Mahfud membandingkan kritik mahasiswa yang menyebut kebijakan, kasus, dan institusi secara spesifik. Ia menilai kritik yang menyebut “MBG” dan isu korupsi adalah contoh keberatan yang bisa diperdebatkan secara terbuka, bukan dibalas dengan label “dibayar”.
Pengakuan uang Rp20 juta di UBK menunjukkan satu hal: praktik transaksional memang bisa terjadi di pinggiran gerakan. Namun satu contoh tidak otomatis membatalkan legitimasi ribuan suara lain yang turun dengan alasan yang nyata.
Mahfud mengingatkan sejarah infiltrasi, termasuk kisah “intel mahasiswa” yang merangkap aktivis pada masa lalu. Ia menyamakan pola itu dengan fenomena buzzer hari ini, yakni operasi opini yang membaur dalam ruang publik.
Di titik ini, pernyataan Prabowo seharusnya tidak berhenti sebagai peringatan, melainkan menjadi pintu pembenahan. Jika negara benar tahu aliran uang, maka negara juga punya kewajiban membongkar jejaringnya secara legal.
Tanpa pembongkaran, yang terjadi justru perang narasi yang merusak demokrasi deliberatif. Kritik kebijakan berubah menjadi debat moral, seolah-olah yang penting bukan isi tuntutan, melainkan “siapa yang membayar”.
Di banyak negara, tuduhan pendanaan aksi biasanya ditangani lewat audit, penelusuran transaksi, dan penegakan hukum pendanaan politik ilegal. Indonesia pun punya perangkat hukum untuk menjerat suap, gratifikasi, atau pendanaan gelap, tetapi perangkat itu hanya berguna bila fakta dibuka.
Mahfud tepat menekan tombol yang sering dihindari penguasa: sebutkan nama, atau hentikan insinuasi. Dalam demokrasi, tuduhan tanpa bukti bukan kewaspadaan, melainkan cara halus untuk mendelegitimasi oposisi sosial.
Jika Prabowo benar memiliki data, membukanya justru akan menguatkan wibawa negara. Publik akan melihat bahwa pemerintah tidak anti-kritik, tetapi anti-manipulasi.
Namun jika klaim itu hanya retorika panggung, risikonya besar bagi mahasiswa dan BEM. Mereka bisa dipaksa bertahan bukan pada substansi kritik, melainkan pada pembuktian bahwa mereka “tidak dibayar”.
Mahfud juga memberi catatan penting tentang “arus kecil” yang mudah ditunggangi. Gerakan mahasiswa bisa pecah oleh BEM tandingan, konflik internal, dan perang pengaruh yang sengaja dipelihara.
Karena itu, mahasiswa perlu disiplin pada transparansi gerakan dan akuntabilitas internal. Ketika gerakan bersih, ruang untuk fitnah mengecil, dan ruang untuk debat kebijakan membesar.
Pernyataan Prabowo tentang dalang demo berbayar dan tantangan Mahfud untuk buka-bukaan adalah ujian bagi etika kekuasaan. Negara tidak boleh menggantung tuduhan di udara, karena yang jatuh bukan hanya reputasi mahasiswa, tetapi juga kepercayaan publik pada demokrasi.
Jika uang memang mengalir, bongkar jalurnya dan adili pelakunya, bukan sekadar mengancam dari mimbar. Jika tidak ada bukti yang bisa diuji, maka yang perlu diperbaiki adalah cara negara merespons kritik.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan “siapa yang membayar”, melainkan “mengapa tuntutan itu muncul” dan “apa yang harus dibenahi”. Demokrasi bertahan bukan karena semua orang setuju, tetapi karena kebenaran diperlakukan sebagai sesuatu yang harus dibuktikan, bukan sekadar diumumkan.
(Orbit dari berbagai sumber, 2 Juli 2026)
