Perundingan AS-Iran di Swiss dan Selat Hormuz: Gencatan Senjata Rapuh
ORBITINDONESIA.COM – Perundingan AS-Iran di Swiss dibuka di bawah bayang-bayang Selat Hormuz dan gencatan senjata Lebanon yang goyah. Iran mengklaim menutup Selat Hormuz usai serangan Israel di Lebanon selatan, sementara militer AS menyanggah dan menyebut lalu lintas tetap berjalan. Di titik ini, diplomasi tampak seperti lomba cepat antara meja perundingan dan ledakan di lapangan.
Pembicaraan Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan dimulai Minggu (21/06) di Swiss, dengan agenda nuklir Iran dan gencatan senjata di Lebanon. Wakil Presiden AS JD Vance terbang ke Swiss pada Sabtu (20/06) malam, dan menyatakan ingin ada kemajuan pada dua topik itu. Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menlu Abbas Araghchi sudah lebih dulu tiba.
Pakistan ikut masuk panggung, dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif disebut akan menghadiri pembicaraan menurut kantornya kepada BBC. Islamabad selama konflik bertindak sebagai mediator dan pernah menjadi tuan rumah negosiasi AS-Iran. Kehadiran Pakistan memberi sinyal bahwa perundingan ini tidak sekadar bilateral, melainkan desain stabilisasi kawasan.
Awal pekan ini, presiden AS dan Iran menandatangani kesepakatan awal untuk mengakhiri perang, termasuk di Lebanon, dan berlaku segera. Dokumen itu juga memuat komitmen pembicaraan lanjutan untuk kesepakatan final dalam 60 hari. Namun, jeda 60 hari itu justru membuka ruang sabotase dari para aktor yang merasa dirugikan.
Klaim Iran tentang penutupan Selat Hormuz adalah alarm geopolitik dengan dampak global, karena jalur ini vital bagi energi dan perdagangan. Militer AS membantah, tetapi bantahan tidak otomatis menurunkan premi risiko pasar. Dalam konflik modern, persepsi sering bergerak lebih cepat daripada verifikasi.
Di Lebanon, seorang pejabat AS mengatakan Israel dan Hizbullah menyepakati gencatan senjata pada Jumat (19/06). Pengumuman itu datang setelah serangan udara Israel di Lebanon selatan yang menewaskan 47 orang, menurut laporan Kementerian Kesehatan Lebanon. Angka korban itu memperlihatkan mengapa “gencatan senjata” terasa seperti istilah administratif, bukan realitas kemanusiaan.
Militer Israel membenarkan gencatan senjata berlaku, tetapi segera menegaskan pasukan akan “terus bergerak untuk melenyapkan ancaman yang datang seketika”. Tim SAR di Nabatieh bahkan menyebut sedikitnya 12 serangan udara terjadi setelah gencatan senjata dinyatakan berlaku pukul 16.00 waktu setempat. Ini menandakan celah definisi, karena setiap pihak bisa mengklaim “respons defensif” atas pelanggaran pihak lain.
Hizbullah tidak memberi konfirmasi resmi, namun Sekjen Sheikh Naim Qassem menyatakan “rencana untuk melenyapkan Hizbullah telah gagal”. Di saat yang sama, Hizbullah mengklaim menjebak pasukan Israel di Lebanon selatan dan menghancurkan tiga tank dengan rudal kendali. Klaim ini memperkuat narasi ketahanan, sekaligus menaikkan taruhan bagi Israel untuk tidak terlihat “mundur” di depan publiknya.
Data korban memperjelas skala eskalasi, karena Lebanon melaporkan 47 tewas dan 97 terluka dalam serangan udara terbaru, termasuk perempuan dan anak-anak. Rincian korban di Nabatieh menyebut sembilan tewas di Harouf, tujuh di Haboush, dan enam di al-Duweir termasuk satu anak. Ketika angka-angka ini berulang, gencatan senjata kehilangan daya persuasi di mata warga yang mengungsi.
Konflik lebih luas juga tercermin dari pendudukan sekitar 5% wilayah Lebanon selatan oleh Israel, untuk mendorong Hizbullah menjauh dari perbatasan utara Israel. Sejak perang terbaru meletus, Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.900 orang tewas dan lebih dari 11.600 luka-luka. Statistik ini mengubah perundingan Swiss dari negosiasi teknis menjadi ujian moral dan politik bagi semua pihak.
Inti masalahnya bukan sekadar apakah AS dan Iran bisa menandatangani teks yang rapi, melainkan apakah mereka mampu mengendalikan sekutu dan faksi garis keras. Artikel ini menegaskan kesepakatan Trump sangat bergantung pada kemampuan menahan kelompok garis keras, sesuatu yang “hampir tidak terlihat di lapangan”. Dalam bahasa sederhana, dokumen damai kalah cepat dari dinamika perang.
Teheran menuduh Trump gagal meredam Israel, dan Menlu Abbas Araghchi menyebut Israel menginginkan “perang abadi”. Ia juga memperingatkan setiap pelanggaran komitmen MoU “akan ditimpakan sebagai tanggung jawab AS”. Itu adalah taktik negosiasi sekaligus ancaman reputasi, karena Washington bisa diposisikan sebagai penjamin yang tidak berdaya.
Dari sisi AS, JD Vance mengatakan keadaan “mulai membaik” dan situasi “sedikit melambat”, serta tujuan utamanya membuat kawasan “aman dan stabil”. Tetapi optimisme ini berhadapan dengan fakta serangan pasca-gencatan senjata dan retorika ekstrem di Israel. Ketika narasi pejabat berbenturan dengan suara ledakan, publik cenderung percaya pada yang terdengar, bukan yang dijanjikan.
Di Israel, tekanan domestik terhadap Netanyahu untuk melanjutkan operasi melawan Hizbullah menjadi faktor kunci. Pernyataan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, “Lebanon harus dibakar…,” memperlihatkan bagaimana emosi politik bisa menyalip kalkulasi strategis. Jika elite mengubah duka menjadi mandat balas dendam, ruang kompromi menyempit drastis.
Karena itu, perundingan AS-Iran di Swiss dan isu Selat Hormuz tidak bisa dibaca terpisah dari Lebanon. Selat Hormuz adalah tombol eskalasi ekonomi, sedangkan Lebanon adalah tombol eskalasi militer dan opini publik. Keduanya saling mengunci, dan membuat setiap pelanggaran kecil berpotensi menjadi krisis besar.
Pembicaraan Swiss menawarkan kemungkinan jeda, tetapi jeda bukanlah damai jika serangan tetap berjalan dan definisi “pelanggaran” terus diperdebatkan. Departemen Luar Negeri AS menyebut pembicaraan langsung Lebanon-Israel akan digelar lagi di Washington pekan depan, namun Presiden Lebanon Joseph Aoun menuntut “gencatan senjata menyeluruh” agar perundingan bermakna. Ini adalah pengingat bahwa diplomasi tanpa penghentian kekerasan hanya memindahkan konflik dari medan perang ke ruang konferensi.
Jika Selat Hormuz benar-benar menjadi alat tekan, dunia akan melihat betapa rapuhnya stabilitas global terhadap satu titik sempit di peta. Jika gencatan senjata Lebanon terus dilanggar, publik kawasan akan menyimpulkan bahwa perjanjian hanya menunda pemakaman berikutnya. Pertanyaannya, berapa banyak “penundaan” yang masih bisa ditoleransi sebelum semua pihak kehilangan alasan untuk percaya pada kata damai.
(Orbit dari berbagai sumber, 25 Juni 2026)
