Toto Izul Fatah: Jika Jokowi Ketua Umum PSI - Uji Pesona dan Elektabilitas
Oleh Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
ORBITINDONESIA.COM - Suka atau tidak, PSI sulit dipisahkan dari kekuatan personal Joko Widodo. Sejak awal, perjalanan partai ini ditopang dua hal. Pertama, kerja organisasi dan kedua, daya tarik Jokowi yang saat itu masih menjabat Presiden.
Meskipun, kedekatan PSI dengan figur populer seperti Jokowi belum otomatis menjamin suara yang cukup. Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau 2,81 persen. Sehingga, belum cukup untuk mencapai ambang batas parlemen empat persen dan belum berhasil mengirim wakil ke DPR RI.
Karena itu, pekerjaan rumah PSI tetap besar. Partai ini harus memperkuat struktur sampai tingkat bawah, membangun mesin yang bekerja di luar musim pemilu, dan menyiapkan calon anggota legislatif yang dikenal serta dipercaya pemilih di daerahnya.
Popularitas seorang tokoh dapat membuka pintu perhatian, tetapi jaringan partai dan kandidatlah yang harus mengubah perhatian itu menjadi suara.
Di sinilah pertanyaan tentang kepemimpinan Jokowi menjadi menarik. Mengapa ia tidak langsung mengambil posisi ketua umum PSI? Apalagi, dalam konteks per hari ini, Jokowi masih menjadi figur yang paling diandalkan mengangkat nama partai ini ke ruang publik.
Posisi ketua umum itu juga penting untuk menguji seberapa kuat pesona Jokowi masih bisa "dijual". Juga penting, untuk mengukur seberapa kokoh magnet Jokowi hari ini dalam menyumbang elektabilitas PSI.
Kaesang Pangarep adalah ketua umum, sementara Ahmad Ali menjabat ketua harian. Namun, keduanya belum memiliki jangkauan dan pengenalan publik yang setara dengan Jokowi. Apalagi, belum memiliki daya tarik elektoral buat partai yang teruji.
Sehingga, kehadiran Jokowi dalam berbagai kegiatan PSI memperlihatkan bahwa partai ini masih sangat mengandalkan daya dorong personalnya.
Pada 26 September 2026, Jokowi menghadiri Rakorda PSI di Kota Bandung. Dalam acara itu, ia menunjukkan kartu tanda anggota PSI dan menyatakan telah bergabung sejak Oktober 2025. Ia juga menyampaikan pesan kepada kader partai.
Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa Jokowi tidak sekadar memberi dukungan dari jauh. Ia juga turun langsung menyapa dan menggerakkan kader.
Daya tarik Jokowi memang masih punya dasar. Menjelang akhir masa jabatannya, survei Indikator Politik Indonesia pada 22–29 September 2024 mencatat sekitar 75 persen responden puas terhadap kinerjanya.
Meskipun, kepuasan publik di akhir masa jabatannya tidak otomatis mampu dikonversi menjadi alasan publik memilih PSI.
Gambaran hasil tersebut mengingatkan bahwa pengaruh seorang mantan presiden tidak otomatis berubah menjadi dukungan elektoral yang besar. Terlebih, jika yang diuji adalah pilihan terhadap partai.
Jika Jokowi menjadi ketua umum, manfaat terbesarnya mungkin terletak pada kemampuannya menyatukan perhatian publik, memperkuat disiplin kader, dan membuat PSI lebih mudah dikenali. Ia punya pengalaman membangun citra politik yang dekat dengan masyarakat dan menjangkau pemilih lintas kelompok.
Namun, PSI juga harus memastikan bahwa kehadirannya memberi nilai tambah baru. Ia bukan sekadar menjadi kendaraan bagi popularitas seorang tokoh, melainkan partai dengan gagasan, kader, dan kerja yang bisa dirasakan.
Tantangannya berat. Sejumlah partai besar telah mendorong ambang batas parlemen lima persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Usulan itu belum menjadi ketentuan final. Ambang batas untuk Pemilu 2024 adalah empat persen, sementara Mahkamah Konstitusi telah meminta agar aturan untuk Pemilu 2029 dan seterusnya diubah dengan mempertimbangkan sejumlah persyaratan.
Namun, jika angka lima persen kelak ditetapkan, PSI harus menaikkan perolehan dari 2,81 persen pada 2024 menjadi setidaknya lima persen. Kenaikan sekitar 2,19 poin persentase, atau hampir 78 persen dibandingkan capaian sebelumnya.
Itulah sebabnya, menjadi ketua umum akan menjadi ujian politik yang nyata bagi Jokowi. Ia tidak cukup hanya mengisi panggung kampanye atau menghadiri konsolidasi.
Ia perlu membantu membangun organisasi yang kuat, mendorong kader daerah bekerja konsisten, serta membuat pemilih melihat alasan yang meyakinkan untuk memilih PSI.
Magnet personal bisa mengundang orang untuk menoleh; kerja partailah yang menentukan apakah mereka akan mencoblos.
Jika PSI berhasil menembus parlemen, Jokowi akan menunjukkan bahwa pengaruh politiknya masih dapat diterjemahkan menjadi kekuatan organisasi dan suara nasional.
Jika gagal, tentu itu menjadi pukulan besar bagi proyek politik PSI dan mengurangi daya tawar Jokowi di tingkat nasional. Bukan mustahil juga, ini akan menjadi awal Jokowi masuk pada fase karir politik yang mulai suram, redup dan tenggelam.
Hari ini, Jokowi mungkin masih menjadi magnet terbesar PSI. Tetapi Pemilu 2029 akan menguji apakah magnet itu cukup kuat untuk menarik jutaan suara tambahan.
Jakarta, Oktober 2026
