Protes No Kings Jelang Pemilu Paruh Waktu AS 2026

France 24

France 24

Internasional

ORBITINDONESIA.COM – Protes No Kings menjelang pemilu paruh waktu AS 2026 menggema di Atlanta, saat massa menuding ancaman terhadap demokrasi dan hak pilih. Di bawah papan besar “Defending Democracy”, Kelsea Bond menegaskan negara harus bekerja untuk kelas pekerja, bukan para miliarder.

Di sebuah taman di midtown Atlanta, Kelsea Bond berbicara pada awal aksi “No Kings”, salah satu dari banyak aksi serupa di seluruh Amerika Serikat. Aksi ini berlangsung ketika publik bersiap menuju bilik suara pada 3 November untuk pemilu paruh waktu.

Bond menyerukan masyarakat yang berpihak pada kelas pekerja, bukan pada segelintir orang superkaya. Seruan itu disambut teriakan setuju, termasuk dari peserta yang membawa poster “In 2026: Dump Trump”.

Bond adalah anggota Dewan Kota Atlanta, sekaligus organisator buruh yang berusia 33 tahun. Ia juga anggota Democratic Socialists of America (DSA), kelompok politik progresif yang bukan partai, dan pernah maju sebagai kandidat independen untuk District 2.

Dalam lanskap Demokrat, DSA sering mendorong isu progresif yang memicu ketegangan dengan arus utama partai. Namun Bond menegaskan fokusnya kini pada isu pemersatu para pengkritik Donald Trump, yaitu perlindungan demokrasi dan hak pilih.

Bond menuding Partai Republik di Georgia, yang lama berkuasa, telah berulang kali melemahkan hak suara. Ia menyebut ancaman penggambaran ulang distrik pemilihan untuk menguntungkan Republik sebagai contoh tekanan politik terhadap pemilih.

Konteks nasionalnya juga penting, karena beberapa negara bagian menggambar ulang distrik kongres pada tahun yang sama. Langkah itu terjadi setelah putusan Mahkamah Agung AS pada 29 April yang memungkinkan redistricting di tengah siklus dan membuka peluang keuntungan partisan.

Di Georgia, para pemimpin legislatif Republik sempat menolak upaya redistricting menjelang pemilu karena takut reaksi pemilih. Namun Demokrat khawatir isu itu akan kembali diangkat setelah pemilu, ketika sorotan publik mereda.

Label “No Kings” sendiri merujuk pada kemarahan publik setelah Trump, pada Februari 2025, mengunggah gambar AI dirinya sebagai raja di sampul palsu majalah “Time”. Bagi penyelenggara, simbol itu menandai penolakan terhadap gaya politik yang dianggap otoriter dan menormalisasi kultus individu.

Penyelenggara menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa besar, melainkan strategi mobilisasi pemilih. Kimberly Diemert dari 50501 Georgia menyebut tujuan utamanya adalah engagement komunitas agar warga antusias dan mau memilih, idealnya lebih awal.

Strateginya dibuat taktis, yaitu memecah acara massa menjadi pertemuan kecil di lokasi komunitas. Dari sana, peserta dapat “diantar berjalan” ke tempat pemungutan suara, sekaligus mengajak tetangga agar memilih bersama.

Di Atlanta, sekitar 300 orang berjalan kira-kira satu mil dari Piedmont Park menuju Gereja St. Mark’s. Polisi mengamankan rute dan menahan lalu lintas, sementara band jalanan memimpin iring-iringan dengan musik yang membangkitkan semangat.

Suasananya menantang, tetapi tidak mengancam, karena ada nenek-nenek hingga balita dalam stroller. Namun pesan politiknya keras, dengan poster yang mengecam berbagai kebijakan Trump, termasuk dengan bahasa vulgar.

ICE menjadi sasaran amarah paling sering disebut. Daniel, 37 tahun, menyebut ICE “paling jahat dan menjijikkan”, sambil membawa poster yang mengecam lembaga tersebut secara eksplisit.

Piper White mengaitkan ICE dengan kisah manusia yang ia lihat sehari-hari. Ia mengaku sedih melihat imigran yang sudah lama tinggal di AS “dibulatkan”, dan ia ingin perubahan.

Kritik juga diarahkan pada kebijakan luar negeri Trump. Marilyn membawa banner berbentuk boneka matryoshka yang menampilkan karikatur Trump, lalu “membuka” perutnya untuk memperlihatkan foto Vladimir Putin di dalamnya.

Marilyn menafsirkan simbol itu sebagai dugaan kedekatan atau kerja sama Trump dengan Putin. Ia menyebut kebijakan luar negeri sebagai isu penting, menolak perang di Iran, dan menyatakan dukungan untuk Ukraina.

Mark Spivey menyoroti sisi ekonomi perang, yaitu pajak warga yang dialihkan untuk konflik luar negeri. Ia menyebut inflasi dan harga meningkat, sementara perang di Iran berubah menjadi perang “tanpa ujung”, dari perkiraan beberapa minggu menjadi lebih dari delapan bulan.

Di titik akhir, Gereja St. Mark’s menjadi ruang transisi dari protes ke kerja elektoral. Penyelenggara menawarkan peran relawan sebagai pengamat pemilu, lalu mengadakan lokakarya perlindungan dan observasi pemilu di dalam gereja.

Trish Murphy dari Necessary Action Georgia menekankan tujuan memastikan pemilu bebas dan adil, serta setiap suara dihitung. Ia menyinggung bahwa tuduhan pemilu curang di masa lalu tidak terbukti, merujuk pada klaim Trump tentang pemilu 2020 tanpa menyebutnya secara eksplisit.

Protes No Kings menunjukkan bahwa oposisi terhadap Trump tidak lagi hanya soal “menolak”, tetapi soal membangun infrastruktur partisipasi warga. Ketika demonstrasi dipakai untuk mengantar orang ke TPS, politik jalanan berubah menjadi mesin demokrasi praktis.

Di Georgia, pertarungan paling menentukan bukan hanya soal kandidat, melainkan soal arsitektur pemilu. Redistricting, pembatasan akses memilih, dan perang narasi tentang “kecurangan” dapat mengubah hasil sebelum satu surat suara pun dicoblos.

Retorika “kelas pekerja versus miliarder” yang dibawa Bond juga menyiratkan kritik terhadap ekonomi politik Amerika. Ia menghubungkan demokrasi dengan kontrol warga pekerja atas keputusan publik, bukan sekadar ritual pemilu lima menit di bilik suara.

Namun, ada ketegangan yang patut dicermati, yaitu risiko bahwa kemarahan pada ICE atau perang luar negeri menjadi slogan tanpa agenda kebijakan yang operasional. Demonstrasi yang efektif perlu menjembatani emosi moral dengan tuntutan yang terukur, misalnya reformasi imigrasi, akuntabilitas penegakan hukum, dan pengawasan anggaran perang.

Di sisi lain, kemunculan “No Kings” juga menandai bahwa simbol otoritarianisme bisa memobilisasi lintas isu. Unggahan AI Trump sebagai raja mungkin tampak remeh, tetapi ia memicu kekhawatiran lebih dalam tentang normalisasi kekuasaan personal dan pelemahan institusi.

Ketika warga diminta menjadi pengamat pemilu, pesan intinya jelas, yaitu demokrasi bukan sekadar hak, tetapi kerja kolektif. Pengawasan warga dapat menjadi penawar bagi teori konspirasi, sekaligus pagar untuk mencegah intervensi nyata.

Protes No Kings menjelang pemilu paruh waktu AS 2026 memperlihatkan demokrasi yang sedang diuji sekaligus dipraktikkan. Dari Atlanta, pesan yang muncul bukan hanya menolak Trump, tetapi menguatkan hak pilih, mengawasi pemilu, dan mengorganisir tetangga.

Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan, apakah energi jalanan bisa bertahan menjadi partisipasi yang konsisten setelah hari pemungutan suara. Jika demokrasi bisa mundur lewat peta distrik dan aturan, mungkin ia juga bisa maju lewat langkah kecil, yaitu berjalan bersama menuju TPS. (Orbit dari berbagai sumber, 22 Oktober 2026)