Sekolah Negeri Gratis Tanpa Anggaran Baru, Ini Risiko RAPBN 2027
ORBITINDONESIA.COM – Wacana sekolah negeri gratis kembali mengemuka, tetapi pemerintah menegaskan tidak ada anggaran baru yang disiapkan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan program itu akan memakai alokasi pendidikan yang sudah tercantum dalam RAPBN 2027.
Pernyataan ini terdengar menenangkan bagi disiplin fiskal, tetapi memantik pertanyaan publik tentang mutu layanan dan beban biaya yang selama ini tetap ditanggung orang tua. Kata kuncinya bukan lagi “gratis”, melainkan “dari pos yang mana” dan “siapa yang menanggung selisihnya”.
Selama bertahun-tahun, sekolah negeri disebut sebagai jalur pendidikan paling terjangkau, namun tidak sepenuhnya bebas biaya. Orang tua masih kerap menghadapi pungutan seragam, kegiatan, iuran komite, hingga biaya penunjang yang muncul dengan berbagai nama.
Di sisi lain, konstitusi dan peraturan turunannya menempatkan pendidikan sebagai prioritas belanja negara. Pemerintah pusat dan daerah selama ini mengandalkan kombinasi belanja fungsi pendidikan, Dana BOS, dan transfer ke daerah untuk menjaga operasional sekolah.
Ketika Suahasil menegaskan tidak ada anggaran baru untuk sekolah negeri gratis, publik menangkap sinyal bahwa kebijakan ini adalah reposisi, bukan ekspansi. Artinya, keberhasilan program bergantung pada penataan ulang anggaran yang sudah ada, bukan tambahan daya dorong fiskal.
RAPBN 2027 pada prinsipnya hanya bisa menampung program baru jika ada ruang fiskal atau ada pengalihan dari pos lain. Jika “sekolah negeri gratis” dibiayai dari alokasi pendidikan yang sama, maka konsekuensinya adalah kompetisi antarprogram di dalam rumpun pendidikan.
Dalam praktik anggaran, label “fungsi pendidikan” tidak otomatis berarti dana mengalir langsung ke ruang kelas. Porsi besar dapat terserap untuk gaji dan tunjangan, belanja birokrasi, serta program yang tidak selalu beririsan dengan kebutuhan harian sekolah.
Di lapangan, BOS sering menjadi indikator yang paling terasa bagi sekolah, karena menutup biaya operasional nonpersonalia. Jika kebijakan gratis dimaknai sebagai pelarangan pungutan, maka BOS dan transfer daerah harus cukup untuk menutup gap yang selama ini ditambal iuran.
Masalahnya, gap itu berbeda-beda antarwilayah, karena biaya hidup, kondisi infrastruktur, dan kapasitas fiskal daerah tidak sama. Tanpa tambahan anggaran, daerah berpotensi diminta menutup kekurangan, padahal tidak semua APBD punya ruang.
Risiko pertama adalah “gratis di atas kertas” tetapi kualitas turun, karena sekolah mengencangkan pengeluaran pada perawatan, kegiatan belajar, atau pengadaan alat. Risiko kedua adalah “gratis selektif”, yakni gratis untuk komponen tertentu, namun biaya lain tetap muncul melalui jalur yang sulit diawasi.
Risiko ketiga adalah tekanan pada tata kelola, karena larangan pungutan tanpa mekanisme kompensasi dapat mendorong praktik informal. Ketika kebutuhan sekolah tidak hilang, biaya cenderung mencari jalan lain, dan transparansi menjadi korban pertama.
Secara makro, keputusan tanpa anggaran baru memberi pesan bahwa pemerintah menjaga defisit dan prioritas belanja lain. Namun secara mikro, sekolah membutuhkan kepastian satuan biaya, standar layanan minimum, dan skema pendanaan yang konsisten dari tahun ke tahun.
Jika pemerintah ingin kebijakan ini kredibel, maka definisi “gratis” harus dipertegas sejak awal. Publik perlu tahu apakah yang dimaksud gratis adalah SPP, semua pungutan wajib, atau termasuk seragam dan kegiatan yang selama ini membebani keluarga.
Pengalaman kebijakan publik menunjukkan, program yang kuat biasanya ditopang dua hal, yaitu desain manfaat yang jelas dan pendanaan yang memadai. Ketika salah satunya kabur, implementasi berubah menjadi negosiasi di tingkat sekolah dan orang tua.
Pernyataan Suahasil Nazara dapat dibaca sebagai peringatan halus bahwa negara tidak sedang membuka cek kosong untuk slogan “sekolah negeri gratis”. Ini pilihan yang rasional di tengah kebutuhan belanja besar lain, tetapi tetap menyisakan ruang kritik tentang keberanian memotong pos yang tidak efektif.
Jika pemerintah yakin anggaran yang ada cukup, publik berhak meminta audit kebutuhan riil sekolah, bukan sekadar narasi. Transparansi satuan biaya per siswa dan peta kekurangan per daerah akan lebih meyakinkan daripada klaim bahwa alokasi pendidikan yang ada bisa menanggung semuanya.
Di titik ini, “gratis” seharusnya bukan sekadar kata yang menenangkan, melainkan kontrak layanan. Negara wajib menjamin minimalisme biaya bagi keluarga, sementara sekolah wajib menjamin mutu, dan keduanya harus ditopang sistem pembiayaan yang tidak memaksa sekolah berimprovisasi.
Tanpa anggaran baru, kebijakan ini hanya akan berhasil jika ada keberanian melakukan realokasi yang tegas dan terukur. Jika tidak, publik akan menyaksikan paradoks, yaitu sekolah disebut gratis, tetapi orang tua tetap membayar dalam bentuk lain.
Sekolah negeri gratis tanpa anggaran baru di RAPBN 2027 adalah ujian manajemen prioritas, bukan sekadar janji politik. Keberhasilannya akan ditentukan oleh definisi gratis yang tegas, peta kebutuhan yang terbuka, dan mekanisme pengawasan yang berani.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan “apakah bisa gratis”, melainkan “apakah negara siap menjamin mutu ketika pungutan dihentikan”. Jika jawabannya belum tegas, maka kata “gratis” berisiko menjadi harapan yang kembali mengecewakan. (Orbit dari berbagai sumber, 26 September 2026)
