Blokir Foto Telanjang di Ponsel Anak: Ultimatum Inggris ke Apple Google
ORBITINDONESIA.COM – Pemerintah Inggris meminta Apple dan Google memblokir akses gambar telanjang di ponsel anak di bawah 18 tahun. Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan fitur harus aktif atau perangkat lunak diperbarui agar anak tidak bisa mengambil, mengirim, atau melihat konten seksual eksplisit.
Permintaan ini muncul di London Tech Week, ketika Starmer menyebut tantangan itu “bukan hal mustahil” bagi perusahaan teknologi paling inovatif. Pemerintah memberi tenggat tiga bulan untuk patuh secara sukarela sebelum legislasi dipercepat.
Jika perusahaan tidak patuh, opsi sanksi mencakup denda hingga, sebagai langkah terakhir, pertanggungjawaban pidana. Kebijakan disebut akan berlaku untuk ponsel dan tablet yang sudah beredar maupun yang baru dijual di Inggris.
Starmer juga menyatakan aturan dapat mencakup penyedia sistem operasi dan pihak lain dalam rantai pasok, termasuk peritel. Namun, perangkat milik orang dewasa yang memverifikasi usia disebut tidak akan terdampak.
Di sisi lain, Inggris sudah punya Online Safety Act yang ditegakkan Ofcom untuk melindungi anak di ruang digital. Tetapi para pegiat keselamatan anak menilai itu belum cukup untuk menghentikan anak melihat atau membagikan gambar telanjang, terutama terkait grooming dan sextortion.
Pemerintah mengutip data bahwa 91% laporan pelecehan seksual anak online pada 2024 memuat konten buatan anak sendiri. Pemerintah juga menyatakan rata-rata anak kini melihat pornografi pada usia 13 tahun.
Secara teknis, sebagian fondasi sudah ada di ekosistem Apple dan Google, tetapi belum seragam di semua aplikasi. Apple memiliki “Communication Safety” yang memperingatkan akun anak saat mengirim atau menerima konten mengandung ketelanjangan di Messages, AirDrop, dan FaceTime.
Fitur itu aktif secara default untuk pengguna di bawah 18 tahun dengan Child Account, dan bisa diaktifkan orang tua untuk remaja lewat iCloud Family. Anak juga dapat melaporkan konten telanjang ke Apple dan diarahkan ke bantuan.
Google melalui aplikasi Messages di Android memiliki pengaturan serupa untuk memburamkan konten sensitif bagi pengguna yang diawasi orang tua atau wali. Ini menunjukkan pendekatan yang relatif “on-device” dan tidak selalu mengandalkan pemindaian server.
Pemerintah menyorot alat AI dari SafeToNet sebagai contoh deteksi dan pemblokiran ketelanjangan yang dapat diskalakan di perangkat. Narasi “on-device” penting karena menjanjikan proteksi tanpa mengirim gambar ke pihak ketiga.
Namun, rencana memperluas proteksi ke aplikasi yang tidak dioperasikan Apple atau Google adalah simpul masalah. Untuk memblokir di semua aplikasi, sistem operasi harus masuk lebih dalam ke arus data, notifikasi, atau akses kamera dan galeri.
Di titik itu, batas antara “perlindungan” dan “pengawasan” menjadi kabur bagi publik. Kekhawatiran terbesar adalah dorongan verifikasi usia bagi orang dewasa hanya untuk menonaktifkan blokir, yang berarti ID check internet secara de facto.
Google menyatakan “sangat berkomitmen melindungi anak online” dan sedang bekerja mencari solusi yang efektif serta menjaga privasi. Apple belum menanggapi permintaan komentar BBC, sehingga detail respons teknis dan kebijakan mereka masih spekulatif.
Tekanan politik juga meningkat karena Starmer disebut menyiapkan pengetatan akses anak ke media sosial, termasuk wacana pembatasan di bawah 16 tahun. Konsultasi nasional bergerak dari sekadar batas usia menuju larangan fitur adiktif platform.
Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menegaskan perusahaan teknologi punya “kewajiban moral” membuat anak mustahil mengambil, membagi, atau melihat gambar telanjang. Menteri Teknologi Liz Kendall menuntut proteksi “aktif secara default” di setiap perangkat untuk setiap anak.
Ultimatum ini terdengar sederhana, tetapi desain kebijakannya rumit dan berisiko salah sasaran. Memblokir gambar telanjang bukan sekadar mematikan saklar, karena konteks gambar, edukasi seksual, dan keselamatan korban juga ikut bermain.
Jika sistem terlalu agresif, ia bisa menghambat pelaporan kekerasan seksual, edukasi kesehatan reproduksi, atau komunikasi korban dengan pihak tepercaya. Jika sistem terlalu longgar, ia gagal menekan sextortion yang kerap memanfaatkan konten “self-generated”.
Di sinilah pentingnya transparansi teknis: apa yang dideteksi, di mana pemrosesan dilakukan, dan siapa yang memiliki akses. Klaim “privacy-preserving” harus dibuktikan lewat audit independen, bukan sekadar janji korporasi atau pemerintah.
Andy Burrows dari Molly Rose Foundation menyambut langkah ini sebagai kemajuan penting, tetapi mengkritik komunikasi pemerintah yang dinilai tergesa. Ia menuntut Downing Street mendengar pakar dan bukti, bukan mengejar pengumuman cepat yang mudah “bubar” di lapangan.
Silkie Carlo dari Big Brother Watch menyebut rencana ini “keterlaluan” dan tidak menyentuh akar bahaya online. Ia memperingatkan ancaman pemeriksaan identitas untuk internet, karena warga demokrasi tidak semestinya “menunjukkan paspor” untuk online.
Open Rights Group bahkan menyatakan infrastruktur semacam itu dapat mengubah setiap ponsel menjadi perangkat pengawasan. Pemerintah membantah, tetapi bantahan tanpa mekanisme pembatasan yang kuat hanya memperlebar jurang kepercayaan.
Secara politik, pemerintah tampak ingin menekan “harm” dengan cara yang bisa diukur: blokir, verifikasi, dan kepatuhan vendor. Tetapi keselamatan anak juga bergantung pada literasi digital, dukungan sekolah, penegakan hukum terhadap pelaku, dan desain platform yang tidak mengeksploitasi perhatian.
Jika regulasi hanya menambah lapisan kontrol teknis, risiko terbesarnya adalah normalisasi verifikasi usia massal. Itu bisa menjadi pintu masuk bagi pengumpulan data identitas yang tidak perlu, kebocoran data, dan pembatasan kebebasan berekspresi yang merembet.
Inggris sedang menguji gagasan besar: apakah perlindungan anak dapat dipaksakan lewat sistem operasi, tanpa mengorbankan privasi dan hak digital warga dewasa. Targetnya mulia, tetapi jalannya harus presisi, terukur, dan bisa diaudit.
Jika tiga bulan ke depan hanya menghasilkan kepatuhan simbolik, publik akan mewarisi infrastruktur kontrol yang sulit dibongkar. Pertanyaan kuncinya bukan hanya “bisakah diblokir”, melainkan “siapa yang mengendalikan saklar, dan dengan akuntabilitas seperti apa”.
Pada akhirnya, teknologi memang bisa membantu, tetapi ia tidak boleh menggantikan kepercayaan publik. Perlindungan anak yang kuat justru lahir dari kombinasi desain aman, edukasi, dan regulasi yang tidak mengubah ruang digital menjadi pos pemeriksaan identitas. (Orbit dari berbagai sumber, 11 Juni 2026)
