Kritik Layanan Haji 2026: Gus Ulib Sorot Maktab Jauh dan Petugas
ORBITINDONESIA.COM – Kritik layanan haji 2026 kembali menguat setelah Pengasuh Ponpes Darul Ulum Jombang, KH Zainul Ibad Wijaya As’ad (Gus Ulib), menilai pembentukan Kementerian Haji belum menjawab keluhan jemaah haji reguler. Ia menyoroti masalah klasik seperti maktab jauh, tenda padat, dan hotel jauh dari Masjidil Haram yang dinilai menggerus kenyamanan lansia.
Kementerian Haji dibentuk dengan janji memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan haji 2026. Harapannya sederhana, jemaah haji reguler yang menunggu bertahun-tahun memperoleh layanan yang lebih manusiawi dan rapi.
Namun Gus Ulib menilai orientasi pelayanan belum benar-benar berpihak pada pengalaman jemaah di lapangan. Ia menyebut masih tampak lemahnya perencanaan, terutama pada penempatan akomodasi dan kesiapan petugas.
“Kita berharap setelah ada Kementerian Haji terjadi peningkatan pelayanan yang berorientasi pada kenyamanan jemaah… Namun kenyataannya masih banyak persoalan,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa perubahan kelembagaan tidak otomatis mengubah kualitas layanan.
Sorotan paling keras datang dari isu jarak maktab dan tenda yang terlalu jauh dari titik-titik ibadah. Gus Ulib mencontohkan jarak maktab ke lokasi lontar jumrah di Mina yang bisa mencapai sekitar 4,5 kilometer.
Angka itu terdengar biasa bagi pejalan sehat, tetapi menjadi beban besar bagi jemaah lansia dan berisiko komorbid. Dalam konteks layanan publik, jarak adalah variabel kebijakan, bukan sekadar “takdir lapangan”.
Masalah berikutnya adalah kepadatan tenda yang dinilai tak sebanding dengan kapasitas manusiawi. Gus Ulib menggambarkan bangunan sekitar 10 x 20 meter diisi ratusan jemaah sehingga ruang gerak sangat terbatas.
Kepadatan semacam itu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keselamatan dan kesehatan. Dalam situasi panas ekstrem, sirkulasi buruk dan ruang sempit meningkatkan risiko dehidrasi, pingsan, dan penularan penyakit.
Keluhan lain yang muncul adalah hotel jemaah yang jauh dari Masjidil Haram, bahkan disebut bisa belasan kilometer. Ketika jarak makin jauh, ketergantungan pada bus meningkat, sementara ritme ibadah menuntut mobilitas yang presisi.
Gus Ulib juga menyinggung fasilitas lift yang tidak memadai dibanding jumlah penghuni yang mencapai ribuan orang. Ini terlihat teknis, tetapi dampaknya nyata karena antrean lift bisa menguras tenaga dan waktu jemaah.
Di atas semua itu, ia mengkritik minimnya pendampingan dan dukungan moral dari petugas. Ia menolak model petugas yang hanya administratif, tetapi tidak hadir sebagai penyangga psikologis jemaah.
“Yang dibutuhkan jemaah adalah pendampingan, dukungan, dan kehadiran petugas yang peka,” tegasnya. Ia bahkan menyindir petugas yang lebih sibuk memamerkan fasilitas daripada menunjukkan empati di titik-titik padat.
Gus Ulib mengakui ada perbaikan pada layanan di Arafah dan Mina. Namun ia menilai perbaikan itu belum menutup persoalan mendasar yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Di sinilah masalah tata kelola mengemuka, karena keluhan “klasik” berarti ada kegagalan pembelajaran kebijakan. Jika problemnya sama, maka evaluasi sebelumnya tidak mengubah desain, atau rekomendasinya tidak dijalankan.
Kritik Gus Ulib menempatkan layanan haji 2026 sebagai ujian pertama yang serius bagi Kementerian Haji. Publik tidak menilai dari struktur baru, melainkan dari hal paling sederhana: jarak, kepadatan, akses, dan rasa ditemani.
Dalam bahasa pelayanan publik, “kenyamanan” bukan kemewahan, tetapi standar minimum untuk kelompok rentan. Mayoritas jemaah reguler berusia lanjut, sehingga kebijakan yang tidak sensitif pada stamina akan berubah menjadi beban ibadah.
Penempatan maktab, hotel, dan tenda sesungguhnya adalah keputusan manajerial yang bisa ditawar dan dinegosiasikan. Jika jemaah harus berjalan berkilo-kilometer, maka yang perlu dipertanyakan adalah prioritas negosiasi dan keberpihakan anggaran.
Rekrutmen petugas juga menjadi simpul penting yang sering direduksi menjadi pemenuhan kuota. Gus Ulib menuntut “karakter pelayanan, kepekaan sosial, dan jiwa amanah,” yang berarti seleksi harus mengukur empati, bukan hanya administrasi.
Kementerian Haji perlu memperlakukan keluhan jemaah sebagai data operasional, bukan sekadar narasi media. Keluhan jarak, lift, dan kepadatan bisa dipetakan, diukur, lalu dijadikan indikator kinerja yang dipublikasikan.
Jika tidak, Kementerian Haji berisiko menjadi perubahan papan nama. Dan pada akhirnya, jemaah tetap membayar mahal dengan tenaga, kecemasan, dan rasa tidak dipedulikan.
Evaluasi menyeluruh yang diminta Gus Ulib terdengar tegas karena menyasar akar, bukan gejala. Ia meminta pembenahan sistem pelayanan, pola penempatan jemaah, hingga proses rekrutmen petugas agar layanan haji 2026 lebih manusiawi.
Pertanyaannya kini sederhana tetapi menentukan: apakah Kementerian Haji berani mengukur keberhasilan dari pengalaman jemaah yang paling lelah, bukan dari laporan yang paling rapi. Sebab ibadah yang khusyuk sering lahir dari layanan yang adil, dekat, dan benar-benar hadir. (Orbit dari berbagai sumber, 31 Mei 2026)
