Board of Peace Kembali Menuntut Pelucutan Senjata Hamas Sebelum Penarikan Israel dari Gaza
ORBITINDONESIA.COM - Setelah pertemuan panjang di Yerusalem dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Board of Peace bentukan Presiden Donald Trump kembali menuntut pelucutan senjata total Hamas sebelum adanya penarikan pasukan Israel dari Gaza, menurut seorang pejabat dari organisasi yang didukung AS tersebut.
"Disepakati bahwa tidak akan ada penempatan ulang pasukan IDF dari Gaza sampai Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan seluruh wilayah Gaza didemiliterisasi—termasuk setiap senjata, baik ringan maupun berat, serta setiap terowongan," ujar pejabat tersebut usai pertemuan yang berlangsung lebih dari empat jam itu.
Direktur Board of Peace, Nickolay Mladenov, turut serta dalam pertemuan dengan Netanyahu, begitu pula utusan AS Jared Kushner dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Pejabat tersebut tidak menyinggung penolakan Netanyahu baru-baru ini terhadap rencana gencatan senjata 15 poin terbaru, yang sebelumnya dipuji oleh Trump sebagai terobosan besar. Sebaliknya, pejabat itu mengatakan bahwa Board of Peace dan Netanyahu telah menyepakati "langkah ke depan."
"Pihak Israel akan memberikan kesempatan untuk hal ini," kata pejabat tersebut. "Kini giliran Hamas untuk menunjukkan apakah mereka benar-benar berniat mematuhinya."
Hamas menolak untuk melucuti senjata secara sepihak tanpa diakhirinya serangan Israel yang hampir setiap hari terjadi di Gaza serta penarikan pasukan Israel secara bersamaan.
Board of Peace memberi tahu Netanyahu bahwa Hamas telah menyetujui pelucutan senjata dan penghentian aktivitas militernya di Gaza.
Sebagai imbalannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan "memenuhi komitmen-komitmennya yang belum terlaksana," menurut pejabat tersebut.
Tidak jelas perubahan apa—jika ada—yang disetujui Netanyahu, mengingat seorang pejabat senior Israel menyatakan bahwa Israel tidak akan menghentikan operasi pembunuhan terarah terhadap para komandan Hamas.
Fokus terhadap Hamas ini kontras dengan pernyataan bersama pada hari Minggu, 16 Agustus 2026, dari sejumlah negara Arab dan Muslim—termasuk pihak mediator Qatar dan Mesir—yang menyalahkan Israel atas macetnya rencana gencatan senjata tersebut.
Sembari menyoroti penolakan Netanyahu terhadap rencana terbaru itu, negara-negara tersebut menyatakan: "Israel kini memikul tanggung jawab atas terhambatnya upaya mewujudkan perdamaian di Gaza."
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada utusan AS Jared Kushner bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza ataupun mengizinkan dimulainya rekonstruksi sampai Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya, menurut seorang pejabat senior Israel.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa keduanya juga sepakat seorang jenderal Amerika akan mengawasi penonaktifan persenjataan Hamas, yang akan menjadi langkah awal demiliterisasi wilayah kantong yang telah hancur lebur tersebut.
Hamas menolak untuk melucuti senjata kecuali jika langkah itu dibarengi dengan penghentian serangan Israel yang hampir setiap hari terjadi di Gaza serta dimulainya penarikan pasukan Israel yang saat ini menduduki lebih dari separuh wilayah tersebut.
Direktur Board of Peace, Nickolay Mladenov, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga turut serta dalam pertemuan itu. Menurut keterangan resmi dari kantor Netanyahu, kelompok tersebut sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang menangani masalah pelucutan senjata serta isu sanitasi, air bersih, dan kesehatan masyarakat.
Menurut sumber lain dari pihak Israel, Netanyahu menyatakan bahwa upaya memajukan rencana gencatan senjata 15 poin terbaru pemerintahan Trump untuk Gaza—yang sebelumnya ditolak oleh Israel—akan menjadi hal yang "bermasalah" mengingat akan diadakannya pemilihan umum di Israel dalam waktu dekat.
Sumber tersebut juga mengungkapkan kepada CNN bahwa Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mengubah kebijakannya terkait operasi pembunuhan terarah terhadap para komandan Hamas yang masih terus berlangsung. ***
