Aksi Damai Monas Dukung MBG dan Tangkap Koruptor-Oligarki
ORBITINDONESIA.COM – Aksi damai Monas soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tuntutan tangkap koruptor kembali menguat di Jakarta. Aliansi Masyarakat Jakarta menyebut turun sekitar 50 ribu orang untuk mendukung kelanjutan program MBG sekaligus mendesak penegakan hukum terhadap korupsi dan oligarki.
Di Monas, Jakarta Pusat, massa membawa tema “Lanjutkan MBG dan Tangkap Koruptor serta Oligarki Beserta Kaki Tangannya”. Mereka menilai MBG menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Dalam keterangan yang dikutip detikNews, mereka juga menyatakan MBG menyerap tenaga kerja hingga 1,2 juta orang dan memberdayakan ribuan UMKM. Klaim ini hadir di tengah kebutuhan publik akan program sosial yang terasa langsung, sekaligus kemarahan yang tak pernah padam pada korupsi.
Kombinasi dukungan program pro-rakyat dan tuntutan pemberantasan korupsi menunjukkan pola baru: legitimasi kebijakan sosial kini sering dipaketkan dengan janji “bersih-bersih”. Ini bukan sekadar slogan, karena publik menuntut bukti melalui hasil yang terukur.
MBG adalah kebijakan yang mudah dipahami karena menyentuh kebutuhan paling dasar: makanan dan gizi. Dalam banyak negara, program makan sekolah terbukti berkorelasi dengan kehadiran siswa dan perbaikan status gizi, meski dampaknya bergantung pada kualitas menu, rantai pasok, dan pengawasan.
Namun, skala besar selalu membawa risiko tata kelola, dari pengadaan hingga distribusi. Tanpa transparansi anggaran, standar gizi yang jelas, dan audit rutin, program sosial bisa berubah menjadi ladang rente.
Klaim penyerapan 1,2 juta tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM perlu dibaca sebagai sinyal politik sekaligus tantangan verifikasi. Publik akan bertanya: pekerjaan seperti apa, di wilayah mana, dan apakah upah serta perlindungannya layak.
Di sisi lain, tuntutan “tangkap koruptor dan oligarki” adalah ekspresi kekecewaan pada impunitas. Korupsi sering dipersepsikan bukan hanya kejahatan individu, tetapi jaringan yang menguasai akses proyek dan kebijakan.
Karena itu, dua agenda ini sebenarnya saling menguji. Jika MBG dikelola bersih, ia memperkuat kepercayaan pada negara, tetapi jika bocor, ia justru memperdalam sinisme publik.
Aksi damai di Monas memperlihatkan dukungan terhadap Presiden Prabowo sekaligus standar ekspektasi yang tinggi. Dukungan ini bukan cek kosong, karena rakyat ingin program berjalan dan hukum benar-benar menggigit.
Di ruang publik, “MBG” adalah simbol negara hadir, sedangkan “tangkap koruptor” adalah simbol negara tegas. Pemerintah harus memahami bahwa simbol tanpa pembuktian cepat berubah menjadi kekecewaan kolektif.
Ajakan merangkul mahasiswa juga menarik karena menandai perebutan legitimasi moral. Mahasiswa kerap menjadi pengawas jalanan, dan ketika mereka diajak mendukung, yang diuji adalah apakah pemerintah siap diawasi, bukan sekadar dipuji.
Jika pemerintah serius, indikatornya jelas dan bisa diukur. Publik berhak melihat data penerima, standar gizi, harga satuan, pemasok, serta kanal pengaduan yang benar-benar ditindak.
Adapun pada pemberantasan korupsi, publik menunggu konsistensi: siapa pun pelakunya, dari kelas kecil sampai elite. Tanpa itu, kata “oligarki” hanya akan menjadi mantra yang ramai di spanduk, tetapi sepi di ruang sidang.
Aksi damai Monas tentang MBG dan pemberantasan korupsi mengingatkan bahwa kebijakan sosial dan integritas hukum adalah dua sisi dari kesejahteraan. Makan bergizi bisa menguatkan masa depan, tetapi hanya jika uang publik tidak bocor di jalan.
Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan: beranikah negara membuka data, memperketat pengawasan, dan menghukum pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Jika jawabannya tegas, MBG bisa menjadi warisan, bukan sekadar proyek.
(Orbit dari berbagai sumber, 28 Juni 2026)
