Titiek Soeharto Puji Agus Andrianto, Transformasi Nusakambangan Ketahanan Pangan
ORBITINDONESIA.COM – Pujian Titiek Soeharto kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membuat isu transformasi Nusakambangan kembali jadi sorotan publik. Di Pulau Nusakambangan, program ketahanan pangan dan pelatihan kerja narapidana dipamerkan sebagai bukti lahan tidur bisa disulap menjadi lahan produktif.
Nusakambangan selama ini identik dengan penjara berisiko tinggi, stigma “pulau seram”, dan bayangan isolasi ala Alcatraz. Kini pemerintah mendorong narasi baru, yakni Nusakambangan sebagai pulau ketahanan pangan kemandirian yang memadukan pemasyarakatan dan produksi.
Kunjungan Ketua Komisi IV DPR ke Nusakambangan juga menandai pergeseran perhatian, dari isu keamanan murni ke isu pangan, lingkungan, dan pengelolaan lahan. Titiek menyebut kunjungan itu relevan karena Komisi IV membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan lingkungan hidup.
Di balik panggung pujian, ada konteks administratif yang tak kecil. Menteri Agus menyebut titik awalnya adalah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang banyak aset Kemenimipas yang berstatus lahan tidur.
Transformasi Nusakambangan diposisikan sebagai jawaban atas dua masalah sekaligus, yaitu produktivitas aset negara dan rehabilitasi sosial narapidana. Program yang disebut meliputi budidaya padi, anggur, udang vaname, dan ikan sidat, serta peternakan unggas yang menghasilkan telur.
Di sektor keterampilan, Ditjenpas membangun balai latihan kerja (BLK) dan workshop, dari konveksi hingga pengolahan pupuk organik. Ada juga produksi batako dan paving block berbahan FABA, pengolahan sampah, hingga produksi Mocaf dan pelintingan rokok.
Secara kebijakan, ini sejalan dengan tren “correctional industry” yang menekankan kerja produktif sebagai bagian pembinaan. Namun, standar keberhasilannya tidak boleh berhenti pada jumlah komoditas, melainkan harus mengukur dampak pascahukuman, seperti penurunan residivisme dan peningkatan serapan kerja.
Pujian Titiek tentang sidat sebagai budidaya skala besar yang “baru” di Indonesia menunjukkan fokus pada keunikan komoditas. Di sisi lain, budidaya komoditas bernilai tinggi menuntut tata kelola rantai pasok, biosekuriti, dan kepastian pasar agar tidak berhenti sebagai proyek etalase.
Komisi IV DPR datang membawa mandat pengawasan sektor pangan dan sumber daya alam. Itu berarti pertanyaan publik yang wajar adalah, apakah Nusakambangan dikembangkan dengan studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, dan rencana bisnis yang transparan.
Pernyataan Titiek bahwa Nusakambangan “so friendly” menggeser persepsi dari tempat hukuman menjadi tempat produksi. Pergeseran ini bisa positif, tetapi harus diimbangi dengan keterbukaan data dan mekanisme audit agar tak berubah menjadi propaganda pencitraan.
Pernyataan Titiek, “kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus, mungkin Pak Presiden bisa tidur tenang,” adalah pujian politik yang kuat. Kalimat itu membangun citra Agus sebagai teknokrat-operator yang mampu mengeksekusi program, sekaligus menyiratkan kritik halus bahwa tidak semua menteri seefektif itu.
Namun pujian pejabat tidak otomatis menjadi bukti keberhasilan kebijakan. Publik berhak menuntut indikator yang terukur, seperti produktivitas lahan per hektare, biaya operasional, kontribusi terhadap kebutuhan pangan internal lapas, dan nilai tambah yang masuk ke negara.
Isu paling sensitif adalah relasi kerja narapidana dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Kerja pembinaan harus memastikan prinsip sukarela, keselamatan kerja, jam kerja manusiawi, serta skema insentif yang adil agar tidak bergeser menjadi eksploitasi berkedok rehabilitasi.
Nusakambangan juga memerlukan pagar etika yang jelas antara program pembinaan dan kepentingan komersial. Jika komoditas dipasarkan, maka tata kelola harus memastikan tidak ada konflik kepentingan, tidak ada rente, dan tidak ada “pihak ketiga” yang mengambil keuntungan terbesar.
Transformasi semacam ini layak diapresiasi karena menawarkan jalan keluar dari penjara sebagai ruang stagnan. Tetapi keberlanjutan hanya akan lahir bila program tidak bergantung pada figur menteri, melainkan pada sistem yang bisa direplikasi dan diawasi lintas periode.
Nusakambangan hari ini sedang diuji, apakah ia benar menjadi laboratorium ketahanan pangan dan pemasyarakatan modern, atau sekadar panggung yang kuat di awal namun rapuh di tengah jalan. Pujian Titiek Soeharto memberi angin politik bagi Agus Andrianto, tetapi angin itu harus diubah menjadi akuntabilitas yang bisa diverifikasi.
Jika negara sungguh ingin menjadikan lapas sebagai ruang pemulihan, maka ukuran suksesnya adalah manusia yang kembali bermartabat, bukan hanya panen yang tampak di kamera. Pertanyaannya sederhana, beranikah pemerintah membuka data, mengundang audit publik, dan memastikan kerja di balik tembok penjara benar-benar adil.
(Orbit dari berbagai sumber, 27 Juni 2026)
