OnePlus Diduga Langgar Garansi 2 Tahun UE, Voucher Jadi Masalah

Android Authority

Android Authority

Internasional

ORBITINDONESIA.COM – OnePlus diduga menolak menghormati garansi wajib dua tahun di Uni Eropa, lalu menggantinya dengan voucher €100 yang sulit dipakai. Keluhan ini mencuat saat stok produk OnePlus di Eropa menipis dan pelanggan merasa “dipinggirkan” di tengah sinyal perusahaan menarik operasi dari kawasan tersebut.

Terjemahan akurat artikel sumber menyebut OnePlus “diduga menolak memenuhi garansi wajib dua tahun di UE.” Setidaknya dua pengguna mengaku ditawari voucher €100 alih-alih produk pengganti, tetapi voucher itu “tidak dapat digunakan dalam kondisi saat ini” sehingga menjadi tidak berguna.

Artikel juga menautkan isu ini dengan indikasi OnePlus mengendurkan operasi di Eropa, bahkan mulai mengarahkan calon pembeli ke OPPO sebagai perusahaan induk. Strategi itu mungkin masuk akal bagi pembeli baru, tetapi memunculkan pertanyaan besar tentang nasib pelanggan lama yang masih memegang hak garansi.

Dua kasus yang diangkat terjadi pada aksesori, bukan ponsel, namun dampaknya tetap serius karena menyentuh prinsip perlindungan konsumen. Seorang pengguna Reddit, DrSanchez87, menyebut earbud OnePlus Buds 2—kemungkinan yang dimaksud Buds Pro 2—mati dalam masa garansi dan ia meminta penggantian.

Pengguna lain, rubeck1s, meminta penggantian charger cepat 120W SuperVOOC yang rusak. Dalam dua kasus itu, OnePlus menyatakan barang sudah “End of Life” atau tidak lagi tersedia untuk dibeli, lalu menawarkan voucher €100 sebagai kompensasi.

Masalahnya bukan sekadar voucher, melainkan kegunaan nyata voucher di ekosistem yang stoknya menipis. Artikel menyebut OnePlus “hampir tidak punya stok” di berbagai kategori, sehingga pelanggan tidak punya barang untuk ditebus.

Lebih buruk lagi, stok yang masih ada dikatakan tidak bisa dibeli memakai voucher karena sudah berstatus diskon. OnePlus juga disebut tidak mengizinkan penggabungan dua promo, sehingga voucher menjadi kalah oleh mekanisme promosi toko sendiri.

Di titik ini, kompensasi berubah menjadi ilusi layanan. Secara praktis, pelanggan dipaksa menerima sesuatu yang nilainya hanya ada di atas kertas, sementara kewajiban penggantian barang rusak dalam masa garansi tidak terpenuhi.

Artikel menambahkan batasan lain yang membuat voucher makin “mati.” Voucher hanya berlaku di toko online, tidak bisa dipakai di toko fisik, tidak bisa dipakai untuk perbaikan di masa depan, dan masa berlakunya hanya satu bulan.

Jika benar, rangkaian syarat itu membuat kompensasi tampak seperti upaya menutup kewajiban dengan cara paling murah dan paling sulit diklaim. Dalam praktik perlindungan konsumen, kompensasi yang tidak dapat diakses sering dipersepsikan sebagai penundaan hak, bukan pemenuhan hak.

Ketegangan ini terjadi bersamaan dengan kabar OnePlus membersihkan inventaris di pasar lain. Artikel menyebut stok di AS dan Inggris juga menurun, dan OnePlus disebut memusatkan fokus ke negara dengan kehadiran kuat seperti India dan China.

Konsekuensinya, Eropa berpotensi menjadi pasar “setengah hidup,” yakni masih menjual sisa barang tetapi melemah dalam dukungan purna jual. Rumor pembatasan peluncuran besar, termasuk Nord 6 dan Pad 4, hanya untuk geografi tertentu memperkuat gambaran pergeseran prioritas.

Di Eropa, garansi bukan sekadar janji merek, melainkan standar perlindungan yang membentuk kepercayaan pasar. Ketika perusahaan diduga mengganti penggantian barang dengan voucher yang tak bisa dipakai, yang runtuh bukan cuma reputasi, tetapi juga legitimasi operasionalnya di mata konsumen.

Salah satu pengguna yang terdampak menyatakan akan melapor ke European Consumer Center (ECC) atas dugaan penipuan dan penolakan memenuhi garansi. Artikel menegaskan, jika OnePlus terbukti melanggar hukum konsumen Eropa, perusahaan bisa menghadapi denda besar.

Di sisi lain, satu pengguna lain memilih menolak voucher, sebuah isyarat bahwa pelanggan memahami perbedaan antara “kompensasi” dan “pengalihan.” Penolakan itu juga mengirim pesan bahwa keadilan konsumen tidak bisa diganti dengan kupon yang tidak likuid.

Kasus ini mengajarkan satu hal: stok dan layanan purna jual adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Jika perusahaan mengurangi stok sambil tetap menjual merek dan janji garansi, maka konflik dengan konsumen hampir pasti terjadi.

Jika dugaan ini akurat, OnePlus sedang mempertaruhkan sesuatu yang lebih mahal daripada biaya penggantian aksesori, yaitu kepercayaan di pasar yang regulasinya ketat. Garansi dua tahun di UE menuntut pemenuhan yang nyata, bukan kompensasi yang dibatasi hingga nyaris mustahil digunakan.

Pertanyaan yang tersisa sederhana namun tajam: ketika sebuah merek mundur dari suatu wilayah, apakah ia juga boleh “mundur” dari tanggung jawab pada pelanggan yang sudah membayar? Jawaban publik Eropa biasanya tidak, dan kasus ini bisa menjadi ujian apakah OnePlus siap menanggung konsekuensinya (Orbit dari berbagai sumber, 13 Juli 2026)