Rapat Koordinasi DPR-Satgas Bencana Sumatera: Transparansi Dipertanyakan
ORBITINDONESIA.COM – Rapat koordinasi DPR RI dan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera digelar di Senayan, tetapi segera dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat. Di saat publik menagih kepastian rehabilitasi dan rekonstruksi, keputusan menutup rapat justru memunculkan pertanyaan tentang transparansi penanganan bencana Sumatera dan akuntabilitas anggaran. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Kompas.com melaporkan rapat koordinasi pada 25 Mei 2026 dibuka Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV. Setelah palu diketuk, rapat dinyatakan tertutup meski isu yang dibahas menyangkut hajat hidup penyintas. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Daftar pejabat yang hadir menunjukkan skala lintas kementerian dan lembaga. Ada Mendagri Tito Karnavian, Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, hingga pejabat pengelola aset BUMN Danantara Asset Management Donny Oskaria. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Rapat ini berlangsung ketika pemerintah mengklaim layanan publik mulai pulih. Data 13 Mei 2026 menyebut 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas terdampak sudah beroperasi penuh, tetapi enam puskesmas pembantu masih belum berjalan. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Di pendidikan, 4.922 sekolah disebut kembali belajar mengajar, sementara 3.002 sekolah direvitalisasi dengan anggaran Rp 2,86 triliun. Di jalan dan jembatan, angka pemulihan tinggi, tetapi belum menyentuh seluruh titik kerusakan. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Kata kunci rapat koordinasi DPR dan Satgas bencana Sumatera adalah sinkronisasi, tetapi format tertutup mengaburkan ukuran keberhasilannya. Publik akhirnya hanya menerima potongan data, tanpa peta masalah, jadwal, dan daftar prioritas yang bisa diuji. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Di sektor kesehatan, enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi berada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Angka ini kecil di atas kertas, tetapi besar bagi warga yang jaraknya jauh dari layanan rujukan dan bergantung pada fasilitas terdekat. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Di sektor pendidikan, revitalisasi 3.002 sekolah dengan Rp 2,86 triliun menuntut transparansi unit cost dan target mutu. Tanpa rincian, publik sulit menilai apakah dana itu memperbaiki ruang kelas, sanitasi, ketahanan bangunan, atau sekadar tambal sulam. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Pemulihan jalan dan jembatan juga menyisakan celah yang perlu dibaca sebagai risiko logistik. Aceh masih menyisakan 117 ruas jalan dan 301 jembatan belum fungsional, Sumatera Utara menyisakan 9 ruas jalan dan 23 jembatan, sedangkan Sumatera Barat menyisakan 18 ruas jalan dan 66 jembatan. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Angka-angka itu menunjukkan tahap pemulihan sudah berjalan, tetapi belum tuntas dan tidak merata. Dalam bencana, satu jembatan yang putus bisa memutus rantai pasok, memanjangkan waktu tempuh, dan menaikkan biaya hidup warga. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Kehadiran banyak kementerian mengindikasikan masalahnya bukan sekadar teknis bangunan. Ada dimensi tata ruang, kehutanan, pesisir, UMKM, pariwisata, hingga administrasi pemerintahan yang menentukan apakah warga bisa kembali bekerja dan berusaha. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Namun rapat tertutup membuat publik tidak tahu apakah pembahasan menyentuh akar risiko seperti relokasi aman, kepastian lahan, dan desain hunian tahan bencana. Tanpa jawaban, pemulihan berpotensi menjadi proyek fisik yang cepat selesai tetapi rapuh dalam jangka panjang. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Rapat tertutup untuk isu publik sebesar rehabilitasi pascabencana adalah sinyal yang keliru. Kerahasiaan mungkin dibutuhkan untuk data sensitif, tetapi kerangka kebijakan, target, dan indikator kinerja seharusnya dibuka agar bisa diawasi. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
DPR berada pada posisi ganda sebagai pengawas dan mitra pemerintah. Ketika rapat ditutup, fungsi pengawasan berisiko berubah menjadi legitimasi prosedural, sementara warga hanya menjadi penonton yang menunggu hasil. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Yang paling rentan dalam situasi ini adalah penyintas yang hidup di antara dua narasi. Narasi pertama adalah “pulih 100 persen” yang terdengar meyakinkan, sedangkan narasi kedua adalah layanan yang belum kembali di titik-titik kecil yang justru menentukan keselamatan harian. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Kritik utama bukan pada rapatnya, melainkan pada minimnya jejak publik dari keputusan rapat. Jika negara yakin pada data dan rencana, maka keterbukaan adalah alat mempercepat koreksi, bukan ancaman. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Penanganan bencana Sumatera kini memasuki fase yang menentukan, yaitu dari respons darurat menuju pemulihan yang adil dan tahan lama. Data pemulihan fasilitas kesehatan, sekolah, jalan, dan jembatan memberi harapan, tetapi rapat koordinasi DPR yang tertutup mengurangi kepercayaan. (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
Publik tidak selalu menuntut semua detail teknis, tetapi publik berhak atas peta jalan, tenggat, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Jika rapat-rapat strategis terus tertutup, pertanyaannya sederhana: pemulihan ini sedang dikerjakan untuk warga, atau hanya untuk menyelesaikan laporan? (Orbit dari berbagai sumber, 27 Mei 2026)
