Demo Mahasiswa Patung Kuda Desak Evaluasi Total Program MBG
ORBITINDONESIA.COM – Demo mahasiswa di Patung Kuda, Jakarta, belum bubar ketika sebagian warga sudah kembali ke rutinitas. Massa terus berorasi, menuntut evaluasi total program MBG yang mereka nilai bermasalah dari hulu ke hilir.
Patung Kuda kembali menjadi panggung politik jalanan yang paling mudah dibaca publik. Di titik ini, tuntutan biasanya disederhanakan menjadi satu kalimat: negara diminta mendengar.
Namun kali ini, kata kuncinya bukan sekadar “tolak” atau “setuju”, melainkan “evaluasi total program MBG”. Itu mengisyaratkan kekecewaan pada proses, bukan hanya pada hasil.
Di ruang publik, MBG kerap dipahami sebagai program yang menyentuh kebutuhan dasar. Karena itu, kritik mahasiswa memukul dua sisi sekaligus: efektivitas kebijakan dan kredibilitas pengelolaannya.
Demonstrasi juga menunjukkan jarak antara dokumen kebijakan dan pengalaman lapangan yang dirasakan masyarakat. Ketika jarak itu membesar, protes menjadi cara tercepat untuk memaksa penjelasan.
Tuntutan evaluasi total biasanya lahir ketika mekanisme evaluasi internal dianggap tidak bekerja atau tidak transparan. Mahasiswa membaca ada risiko pemborosan, salah sasaran, atau standar pelaksanaan yang tidak seragam.
Di banyak program publik, titik rapuhnya sering berada pada data penerima manfaat, rantai pasok, dan pengawasan. Jika tiga hal itu lemah, program yang baik di atas kertas bisa berubah menjadi sumber ketidakadilan baru.
Karena artikel menyebut massa masih berorasi dan bertahan, isu ini tampaknya belum menemukan jawaban yang memuaskan. Ketahanan massa juga menandakan mereka menganggap masalahnya sistemik, bukan insiden.
Secara politik, Patung Kuda memberi efek gema yang besar karena dekat dengan pusat kekuasaan dan media. Setiap tuntutan yang tidak dijawab cepat berpotensi berubah menjadi narasi “pemerintah abai”.
Di era digital, demonstrasi bukan hanya soal jumlah orang, tetapi juga soal potongan video, kutipan tuntutan, dan tagar yang menyebar. Jika komunikasi publik buruk, persepsi bisa mengalahkan klarifikasi, bahkan sebelum data resmi keluar.
Karena itu, langkah paling rasional bagi negara adalah membuka parameter evaluasi yang bisa diuji publik. Audit, pelaporan berkala, dan kanal aduan yang responsif sering lebih efektif meredam kecurigaan dibanding pernyataan normatif.
Evaluasi total MBG bukan ancaman bagi negara, melainkan tes kedewasaan negara. Program publik yang menyentuh hajat hidup orang banyak harus tahan dikritik, karena uang dan kepercayaan yang dipertaruhkan sama besarnya.
Mahasiswa juga perlu menjaga agar tuntutan tidak berhenti pada slogan. Mereka akan lebih kuat jika membawa indikator yang konkret, seperti transparansi anggaran, ketepatan sasaran, dan standar mutu pelaksanaan.
Di sisi lain, pemerintah sering terjebak pada logika “program sudah berjalan, maka harus dibela”. Padahal, membela program tanpa memperbaiki cacatnya hanya memindahkan biaya ke masa depan.
Jika negara menutup rapat data dan proses, ruang itu akan diisi oleh dugaan dan rumor. Dalam situasi seperti ini, demonstrasi menjadi semacam “alat audit sosial” yang memaksa pembuktian.
Yang paling berbahaya adalah ketika kritik diperlakukan semata sebagai gangguan ketertiban. Ketertiban yang dipaksakan tanpa jawaban hanya menunda ledakan pertanyaan yang sama di hari lain.
Demo mahasiswa di Patung Kuda menegaskan satu hal: MBG sedang diuji bukan hanya dari manfaatnya, tetapi dari cara ia dijalankan. Evaluasi total yang diminta massa seharusnya dibaca sebagai peluang memperbaiki desain, data, dan pengawasan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi menentukan: apakah negara berani membuka prosesnya seterang hasil yang ingin dipamerkan. Jika tidak, publik akan terus mencari terang itu di jalanan.
(Orbit dari berbagai sumber, 23 Juni 2026)
