Karhutla Bromo TNBTS Renggut 5 Nyawa, Alarm Keselamatan Petugas
ORBITINDONESIA.COM – Karhutla Bromo di kawasan TNBTS kembali memakan korban, setelah Munawi (44) meninggal di RSUD Dr Soetomo Surabaya. Total korban meninggal dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Bromo Tengger Semeru kini menjadi lima orang.
Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menyebut Munawi adalah anggota Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) yang ikut pemadaman sejak Kamis (15/10) di Resort Tengger Laut Pasir, Cemorolawang, Probolinggo. Ia ditemukan tak berdaya dalam kepungan asap dan api, lalu dirujuk ke RSUD Dr Soetomo akibat luka bakar.
Sebelumnya, empat personel tim gabungan meninggal saat memadamkan api di titik Pusung Lingker-Probolinggo pada hari yang sama. Mereka adalah Sukaris (55) dan Hendra Rony Wagiyanata dari Balai Besar TNBTS, serta Wisnu Yuda Pratama (25) dan Sefriel Ardiansyah (19) yang bekerja di hotel sekitar lokasi.
Kebakaran juga melukai Suraji, seorang sekuriti hotel, yang masih dirawat intensif karena luka bakar. Pemprov Jawa Timur disebut menyiapkan santunan Rp10 juta untuk setiap keluarga korban meninggal.
Deret kematian dalam satu rangkaian operasi memperlihatkan bahwa karhutla Bromo bukan sekadar bencana alam, tetapi juga bencana kerja. Ketika lima nyawa melayang, pertanyaan tentang standar keselamatan pemadaman di medan ekstrem menjadi tak terhindarkan.
Medan “laut pasir” dan lereng Bromo dikenal berangin, kering, dan cepat berubah arah api, sehingga risiko “terkepung” meningkat. Dalam banyak pedoman penanggulangan kebakaran vegetasi, kombinasi angin kencang, bahan bakar kering, dan topografi curam adalah faktor klasik pemicu korban jiwa.
Rudijanta menyebut Munawi “berpulang setelah menjalani perawatan intensif” dan menyebut kehilangan ini sebagai “pukulan telak.” Kalimat itu menegaskan satu hal, biaya sosial karhutla dibayar oleh orang-orang lapangan yang sering tak terlihat dalam laporan angka luasan terbakar.
Keterlibatan karyawan hotel dan sekuriti dalam tim gabungan juga mengisyaratkan mobilisasi sumber daya darurat yang luas. Namun mobilisasi cepat kerap berarti pelatihan terbatas, perlengkapan tidak seragam, dan disiplin komando yang tidak selalu solid.
Di titik inilah keselamatan kerja menjadi isu kebijakan, bukan sekadar urusan teknis. Operasi pemadaman membutuhkan penilaian bahaya harian, rute evakuasi yang jelas, komunikasi radio yang konsisten, dan batas kapan personel harus ditarik.
Santunan Rp10 juta bisa membantu keluarga dalam fase awal duka, tetapi nilainya kecil dibanding hilangnya pencari nafkah dan trauma jangka panjang. Santunan juga tidak menjawab kebutuhan yang lebih mendasar, yakni jaminan perlindungan kerja, asuransi memadai, dan pemulihan psikologis bagi rekan satu tim.
Kasus ini menambah daftar pengingat bahwa karhutla bukan hanya soal memadamkan api, tetapi mencegahnya sejak awal. Pengawasan kawasan rawan, pembatasan aktivitas pemicu api, patroli musim kering, dan penegakan hukum harus berjalan sebelum api membesar.
Kematian lima petugas dan relawan di karhutla Bromo seharusnya dibaca sebagai kegagalan sistemik dalam memagari risiko, bukan nasib buruk semata. Jika medan sudah “merah” dan cuaca tak bersahabat, keberanian tanpa perlindungan justru berubah menjadi taruhan nyawa.
Rudijanta mengatakan, “Di balik setiap upaya pemadaman, ada orang-orang yang dengan kepedulian dan keberaniannya mengambil bagian.” Pernyataan ini menyentuh, tetapi negara dan pengelola kawasan harus memastikan keberanian itu tidak dibalas dengan minimnya alat pelindung, pelatihan, dan prosedur penarikan mundur.
Kehadiran unsur non-petugas seperti karyawan hotel patut dihargai sebagai solidaritas warga. Namun solidaritas tidak boleh menggantikan profesionalisme operasi, karena api tidak membedakan relawan dan petugas terlatih.
Publik juga perlu melihat sisi lain, yakni dampak karhutla terhadap ekosistem TNBTS dan ekonomi wisata. Jika kawasan konservasi berulang kali terbakar, maka kerusakan habitat, erosi, dan penurunan daya tarik wisata bisa menjadi krisis lanjutan yang diam-diam membesar.
Karena itu, fokus pemberitaan tidak cukup berhenti pada jumlah korban dan santunan. Yang lebih penting adalah audit keselamatan operasi, evaluasi komando lapangan, dan transparansi langkah pencegahan agar tragedi serupa tidak berulang.
Lima nyawa yang hilang di karhutla Bromo TNBTS adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah operasi darurat. Mereka gugur saat mencoba menjaga kawasan, sementara sistem harus bertanya mengapa mereka sampai bisa terkepung.
Tragedi ini menuntut perubahan yang konkret, dari pencegahan karhutla hingga standar keselamatan pemadaman yang lebih ketat. Jika tidak, setiap musim kering akan selalu membawa pertanyaan yang sama, berapa lagi yang harus dikorbankan sebelum kita belajar.
(Orbit dari berbagai sumber, 25 Oktober 2026)
