Kepala Polisi Minneapolis Mundur, Investigasi dan Akuntabilitas MPD Disorot
ORBITINDONESIA.COM – Pencarian kepala polisi Minneapolis baru dimulai setelah Brian O’Hara mundur, di tengah tuduhan mengganggu investigasi internal atas perilakunya. Keputusan Wali Kota Jacob Frey yang baru beberapa minggu lalu menominasikan O’Hara untuk masa jabatan kedua kini memicu kritik keras soal akuntabilitas MPD dan tata kelola keselamatan publik.
Para pemimpin Kota Minneapolis memulai proses mencari kepala polisi baru setelah Brian O’Hara mengundurkan diri pada Selasa. Pengunduran diri itu terjadi setelah ia diduga mengintervensi investigasi internal terkait tindakannya.
Beberapa pekan sebelumnya, Wali Kota Jacob Frey justru telah menominasikan O’Hara untuk masa jabatan kedua. Ketika detail investigasi muncul, sebagian anggota dewan kota dan kelompok komunitas menilai keputusan itu sebagai kelalaian kepemimpinan.
Ketua Dewan Kota Elliot Payne mengatakan ia sudah mendengar “rumor” tuduhan itu pada 2025. Namun ia mengaku baru tahu ada investigasi formal setelah O’Hara mundur.
“Saya tidak kaget dia mundur, saya kaget dia dinominasikan sejak awal, setelah kita melihat gambaran penuh investigasinya,” kata Payne kepada MPR News. Pernyataan ini menegaskan masalah bukan hanya pada O’Hara, tetapi juga pada proses seleksi dan informasi yang mengalir ke lembaga pengawas.
Anggota dewan Jason Chavez menyebut O’Hara seharusnya tidak dinominasikan ulang. Ia menilai di bawah Frey, MPD menunjukkan pola “kurangnya akuntabilitas” yang konsisten.
Keraguan terhadap O’Hara sebenarnya sudah ada sebelum isu investigasi mencuat. Sejumlah anggota dewan menyoroti pembengkakan anggaran MPD sebesar 19 juta dolar pada 2025 sebagai tanda lemahnya kontrol dan disiplin fiskal.
Anggota dewan Soren Stevenson menuntut kepemimpinan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ia menyebut keputusan Frey menominasikan O’Hara saat rumor serius beredar berbulan-bulan dan investigasi sudah dibuka sebagai “pengkhianatan” terhadap kebutuhan warga.
Robin Wonsley menilai insiden ini sebagai kegagalan Frey mengelola departemen kepolisian. Ia menegaskan Frey tahu ada pertanyaan yang belum terjawab dan investigasi yang masih berjalan ketika mengirim nominasi ke Dewan Kota.
Pengacara O’Hara, Doug Kelley, mengatakan kliennya bangga pernah melayani Minneapolis. Ia menambahkan kondisi pengunduran diri seharusnya tidak mendefinisikan seluruh masa kerja O’Hara, dan O’Hara akan kembali ke keluarganya di New Jersey.
Kritik juga datang dari kelompok advokasi reformasi kepolisian yang menilai kinerja O’Hara bermasalah. Mereka mempertanyakan penanganan kasus Allison Lussier dan Davis Moturi, serta mendesak perlindungan warga saat operasi penegakan imigrasi federal.
Kelompok Twin Cities Coalition for Justice menyebut pergantian kepemimpinan ini sudah terlambat. Mereka mengatakan pengunduran diri disambut, tetapi menyesalkan “kegagalan-kegagalan sebelumnya” tak cukup untuk mengakhiri masa jabatan O’Hara lebih cepat.
Kasus ini memperlihatkan dua lapis krisis, yaitu krisis integritas personal dan krisis desain pengawasan. Tuduhan utama bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan dugaan menghambat proses investigasi yang seharusnya menjadi fondasi akuntabilitas.
O’Hara sempat diselidiki terkait dugaan hubungan seksual dengan pegawai kota. Laporan pertama diserahkan pada musim panas 2025 dan menyatakan tuduhan tidak bisa dibuktikan.
Namun perkara itu muncul lagi setelah seorang saksi menuduh O’Hara mengintervensi investigasi awal. Firma penyelidik Forsgren Fisher McCalmont DeMarea Tysver LLP menyatakan dalam laporan terbaru bahwa mereka percaya O’Hara menghapus data dari ponsel dinas yang relevan dan membicarakan investigasi kepada pegawai lain.
Dugaan penghapusan data adalah sinyal bahaya dalam tata kelola institusi publik. Jika benar, tindakan itu bukan hanya soal pelanggaran aturan internal, tetapi juga menggerus legitimasi proses penegakan disiplin di tubuh MPD.
Di saat yang sama, MPD menghadapi sorotan terkait pembengkakan anggaran 19 juta dolar pada 2025. Angka ini menjadi konteks penting karena menunjukkan persoalan akuntabilitas tidak berhenti pada etika, tetapi juga menyentuh pengelolaan sumber daya publik.
Payne menyebut rekam jejak O’Hara “campuran, sebagaimana orang dalam posisi itu kemungkinan besar akan mengalaminya.” Pernyataan ini realistis, tetapi juga mengandung pesan bahwa standar untuk jabatan strategis seharusnya tidak berhenti pada “cukup baik,” melainkan harus tahan uji.
O’Hara disetujui bulat oleh Dewan Kota pada 2022 saat MPD berada dalam situasi turbulen. Ketidakpercayaan publik meningkat setelah pembunuhan George Floyd dan gelombang pengunduran diri polisi, sehingga pemulihan kepercayaan menjadi mandat utama.
Payne mengakui O’Hara menunjukkan kepemimpinan kuat saat awal menjabat. Namun ia menilai O’Hara perlu berbuat lebih banyak untuk menjalankan reformasi kepolisian yang diperintahkan pengadilan dan menjaga kepercayaan publik.
Wali Kota Frey selama ini menjadi sekutu konsisten O’Hara, terutama dalam agenda perekrutan polisi. Saat mengumumkan pengunduran diri O’Hara, Frey menyatakan keselamatan publik menguat di bawah kepemimpinannya.
“Dalam banyak hal, dia berhasil menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala, dan saya berterima kasih atas pekerjaannya,” kata Frey. Namun ia menambahkan prioritasnya adalah warga Minneapolis dan menjaga kepercayaan pada institusi yang melayani mereka.
Dukungan juga datang dari anggota dewan Jamal Osman yang menyebut kabar investigasi dan pengunduran diri itu “sulit dan sangat mengecewakan.” Osman mengatakan dukungannya pada pengangkatan ulang didasarkan pada pengalaman langsung bekerja bersama O’Hara dan kemajuan soal keselamatan publik serta kepercayaan komunitas.
Pengunduran diri O’Hara meninggalkan ketidakpastian pada dua posisi besar keselamatan publik. Dewan Kota juga menolak mengonfirmasi nominasi ulang Komisaris Keselamatan Komunitas Todd Barnette, sehingga arah kebijakan bisa memasuki fase tarik-ulur baru.
Kontroversi ini menyingkap dilema klasik kota-kota besar, yaitu kebutuhan stabilitas keamanan versus tuntutan reformasi dan transparansi. Minneapolis tidak kekurangan retorika soal kepercayaan publik, tetapi kasus O’Hara menunjukkan bahwa kepercayaan dibangun dari prosedur yang disiplin, bukan dari klaim keberhasilan.
Keputusan Frey menominasikan ulang O’Hara saat rumor dan pertanyaan belum tuntas tampak seperti pertaruhan politik yang salah hitung. Ketika proses seleksi terlihat mengabaikan sinyal risiko, publik wajar bertanya siapa yang sebenarnya diawasi, kepala polisi atau warga.
Di sisi lain, kritik terhadap O’Hara tidak otomatis meniadakan kompleksitas memimpin MPD pasca-George Floyd. Namun justru karena konteksnya rapuh, standar kepemimpinan harus lebih tinggi, terutama dalam kepatuhan pada investigasi dan reformasi yang diperintahkan pengadilan.
Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya arsitektur informasi antara eksekutif dan legislatif kota. Jika Ketua Dewan Kota mengaku baru mengetahui investigasi formal setelah pengunduran diri, maka ada lubang transparansi yang bisa berulang pada kandidat berikutnya.
Reformasi kepolisian akan macet bila akuntabilitas hanya muncul saat skandal meledak. Minneapolis membutuhkan mekanisme yang membuat penyimpangan terdeteksi lebih dini, diproses lebih cepat, dan dijelaskan lebih jernih kepada publik.
Pengunduran diri Brian O’Hara mengubah pencarian kepala polisi Minneapolis baru menjadi ujian kejujuran institusional. Ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan momen untuk memperbaiki prosedur seleksi, disiplin anggaran, dan transparansi investigasi.
Jika kota ingin memulihkan kepercayaan yang terkikis sejak era George Floyd, maka standar akuntabilitas harus berlaku dari pucuk hingga bawah. Pertanyaannya kini sederhana tetapi menentukan, apakah Minneapolis akan memilih pemimpin yang hanya menjanjikan keamanan, atau pemimpin yang mampu membuktikan integritas saat diawasi.
(Orbit dari berbagai sumber, 3 Juni 2026)
