Kolier L. Haryanto: Kepahlawanan Negara Dalam Mewariskan Indonesia Emas
Kepahlawanan tidak berhenti pada keberhasilan merebut kemerdekaan. Ukurannya adalah keberanian negara memastikan generasi berikutnya mewarisi kehidupan yang lebih baik.
Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Café
ORBITINDONESIA.COM - Kegelisahan generasi muda Eropa hari ini sesungguhnya menyimpan pelajaran penting bagi Indonesia. Di berbagai kota, mulai dari Berlin, Paris, Brussels hingga Madrid, gelombang demonstrasi anak muda memperlihatkan frustrasi yang melampaui persoalan politik praktis.
Mereka mempersoalkan mahalnya biaya hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, semakin tidak terjangkaunya rumah, serta perasaan bahwa suara generasi mereka tidak cukup diperhitungkan dalam pengambilan keputusan negara.
Reuters (28 Oktober 2026), dalam laporannya Nobody Heard Us: Why Gen Z Are Leading Protests Across Europe, menggambarkan keresahan tersebut sebagai akumulasi persoalan pendidikan, kesempatan kerja, biaya hidup, perumahan, korupsi, dan ketidakpercayaan terhadap elite politik. Persoalan ini bukan semata-mata ketidakpuasan sesaat, melainkan menyangkut harapan generasi muda terhadap masa depan.
Data Eurostat (2026) memperlihatkan bahwa 26,9% penduduk berusia 15–29 tahun di Uni Eropa pada 2025 tinggal dalam rumah tangga dengan hunian yang terlalu padat. Angka tersebut lebih tinggi 10,1 poin persentase dibandingkan populasi secara keseluruhan. Bahkan, 9,1% kelompok usia muda harus mengalokasikan sedikitnya 40% pendapatan disposabel rumah tangganya untuk biaya perumahan.
Gambaran ini memperlihatkan sebuah ironi: kemakmuran ekonomi suatu kawasan tidak otomatis menjamin seluruh generasinya memiliki akses terhadap kehidupan yang layak.
Inilah yang dapat disebut sebagai generational betrayal atau pengkhianatan antargenerasi. Suatu keadaan ketika generasi muda merasa bahwa kemajuan yang dibangun oleh pendahulunya justru tidak memberikan kesempatan yang sebanding untuk membangun kehidupan mereka sendiri.
Indonesia perlu membaca gejala tersebut sebagai peringatan dini. Visi Indonesia Emas 2045 jangan sampai menghasilkan generasi yang mewarisi gedung-gedung megah, angka pertumbuhan ekonomi yang membanggakan, dan kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan, rumah, pendidikan berkualitas, dan kehidupan bermartabat.
Jika pahlawan 1945 berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk merebut kemerdekaan, kepahlawanan pemimpin hari ini harus diwujudkan melalui keberanian memastikan kemerdekaan memberikan manfaat nyata bagi seluruh generasi. Negara harus berani menjadi pahlawan bagi warganya sendiri.
Kepahlawanan dalam Hukum: Mewariskan Kepastian, Bukan Ketakutan
Pilar pertama kepahlawanan negara adalah hukum. Kemerdekaan tidak akan memiliki makna substantif apabila warga negara masih hidup dalam ketidakpastian hukum, ketimpangan akses terhadap keadilan, dan ketakutan menghadapi kekuasaan.
Hukum seharusnya menjadi jaminan bahwa setiap generasi memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan kehidupan yang aman. Prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus diterjemahkan menjadi perlindungan nyata terhadap martabat manusia.
Kepastian hukum pertanahan dan perumahan, misalnya, harus menjadi bagian dari agenda keadilan sosial. Kepemilikan rumah pertama tidak semestinya menjadi kemewahan yang hanya dapat dijangkau kelompok berpendapatan tinggi.
Lebih jauh, keadilan antargenerasi harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Setiap izin pertambangan, pembukaan hutan, eksploitasi energi, dan keputusan penarikan utang publik perlu diuji berdasarkan manfaat jangka panjangnya.
Pertanyaannya sederhana: apa yang akan tersisa bagi generasi yang belum lahir? Kekayaan alam tidak boleh dihabiskan untuk keuntungan jangka pendek, sementara kerusakan lingkungan, beban pemulihan, dan konsekuensi fiskalnya diwariskan kepada anak cucu. Hukum harus memastikan bahwa kepentingan ekonomi hari ini tidak mengorbankan hak hidup generasi esok.
Kepahlawanan hukum juga berarti menjaga independensi lembaga peradilan, integritas penegakan hukum, dan kesetaraan warga di hadapan hukum. Hukum harus menjadi wasit yang adil, bukan instrumen yang berubah mengikuti kepentingan kekuasaan.
Kepahlawanan dalam Pemerintahan: Mewariskan Institusi, Bukan Beban Birokrasi
Pilar kedua adalah pemerintahan. Ukuran keberhasilan pemerintah tidak semestinya ditentukan oleh banyaknya program, besarnya anggaran, atau kemegahan proyek pembangunan. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan membangun institusi yang tetap bekerja dengan baik meskipun pejabat dan pemerintahan berganti.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang membuat masyarakat bergantung selamanya kepada penguasa, melainkan yang membangun kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri.
Dalam konteks ini, APBN harus semakin diarahkan pada investasi pembangunan manusia: pendidikan berkualitas, kesehatan, sekolah vokasi, transportasi publik, perumahan terjangkau, dan pelayanan dasar. Belanja negara perlu dinilai berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran.
Negara juga perlu bergerak dari mentalitas penguasa menuju platform pelayanan publik. Pemerintah menyediakan infrastruktur, kepastian regulasi, data terbuka, akses pembiayaan, dan perlindungan sosial agar masyarakat, dunia usaha, serta desa memiliki ruang untuk tumbuh.
Tantangan masa depan juga menuntut pemerintahan yang antisipatif. Transisi energi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan akan mengubah struktur pekerjaan. Perubahan tersebut tidak cukup direspons dengan kebijakan menarik investasi teknologi. Negara harus mempersiapkan keterampilan baru, pendidikan sepanjang hayat, dan perlindungan pekerja agar kemajuan teknologi tidak justru memperlebar ketimpangan.
Institusi yang tangguh adalah warisan kepahlawanan yang tidak bergantung pada siapa yang sedang memegang jabatan.
Kepahlawanan dalam Ekonomi: Mewariskan Kesempatan, Bukan Beban Utang
Pilar ketiga adalah ekonomi kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dibanggakan melalui angka statistik makro. Pertumbuhan harus terasa dalam kehidupan masyarakat: pekerjaan yang bermartabat, upah yang layak, pangan yang terjangkau, rumah yang dapat dimiliki, dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup.
Indonesia membutuhkan welfare economy yang produktif. Kesejahteraan bukan semata-mata distribusi bantuan sosial, melainkan penciptaan kesempatan agar masyarakat mampu menghasilkan pendapatan, mengembangkan usaha, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan produktivitas.
Dalam kerangka tersebut, pangan dan papan harus diperlakukan sebagai fondasi kesejahteraan, bukan sekadar komoditas yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme spekulasi pasar.
Bank Tanah, kebijakan perumahan rakyat, pembiayaan rumah pertama, dan pembangunan transportasi publik perlu ditempatkan dalam satu ekosistem kebijakan. Rumah yang terjangkau tidak cukup dibangun jauh dari pusat kegiatan ekonomi tanpa akses transportasi yang memadai.
Investasi pendidikan juga harus dipandang sebagai modal strategis bangsa. Generasi muda tidak boleh hanya dipersiapkan menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja, inovator, peneliti, dan penggerak pembangunan daerah.
Bahkan, Indonesia perlu mulai mempertimbangkan pembentukan Dana Abadi Perumahan dan Pendidikan Generasi Muda. Sebagian hasil pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kekayaan yang dihasilkan generasi sekarang turut membuka kesempatan bagi generasi berikutnya.
Gagasan ini sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, serta arah pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
Mewariskan Masa Depan adalah Kepahlawanan
Pada akhirnya, kepahlawanan negara tidak diukur dari seberapa megah upacara Hari Pahlawan diselenggarakan, melainkan dari keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer hari ini, tetapi menyelamatkan kehidupan generasi dua puluh tahun mendatang.
Berani menolak eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan meskipun menjanjikan pendapatan sesaat. Berani memperbaiki tata kelola pertanahan dan perumahan agar rumah pertama tidak semakin jauh dari jangkauan anak muda. Berani mengutamakan investasi manusia daripada sekadar mengejar pertumbuhan angka statistik.
Tantangan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi melampaui masa jabatan. Sebab, masa depan bangsa tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elektoral lima tahunan.
Jangan sampai pada 2045, ketika Indonesia merayakan satu abad kemerdekaannya, generasi muda justru mengajukan pertanyaan yang getir: untuk siapa Indonesia Emas dibangun apabila mereka tidak sanggup memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki rumah, dan membangun kehidupan yang bermarttabat? Pertanyaan ini harus dijawab sejak sekarang melalui kebijakan, institusi, dan keberanian politik.
Para pahlawan 1945 telah mewariskan kemerdekaan. Generasi pemimpin hari ini memikul tanggung jawab yang tidak kalah besar: mewariskan negara hukum yang adil, pemerintahan yang kuat, ekonomi yang menyejahterakan, dan lingkungan yang tetap layak dihuni.
Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Kesejahteraan generasi mendatang adalah tanggung jawab kepahlawanan negara hari ini.
Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita tentang negara yang maju. Ia harus menjadi janji bahwa setiap generasi memperoleh kesempatan untuk hidup lebih baik daripada generasi sebelumnya. Negara harus menjadi pahlawan, mulai sekarang. ***
