Kolier L. Haryanto: Negara Yang Kehilangan Imajinasi - Walter Brueggemann, Krisis Harapan, dan Masa Depan Kemanusiaan
Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Café
ORBITINDONESIA.COM - Sebuah bangsa dapat memiliki rencana pembangunan jangka panjang, target pertumbuhan ekonomi, agenda transformasi nasional, dan berbagai proyek strategis. Namun, semua itu belum tentu membuat rakyat memiliki harapan terhadap masa depan. Sebab, harapan tidak lahir hanya dari dokumen perencanaan. Harapan tumbuh dari keyakinan bahwa negara sungguh-sungguh bekerja untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Persoalan ini mengingatkan pada pemikiran Walter Brueggemann dalam The Prophetic Imagination. Melalui buku yang pertama kali diterbitkan pada 1978 dan diperbarui dalam edisi kedua pada 2001, teolog Perjanjian Lama tersebut mengajak pembaca memahami hubungan antara kekuasaan, kesadaran masyarakat, kritik, dan kemampuan membayangkan tatanan kehidupan yang berbeda.
Brueggemann memperkenalkan gagasan prophetic imagination, atau imajinasi kenabian. Istilah ini bukan kemampuan meramalkan masa depan. Ia merupakan keberanian moral dan intelektual untuk membaca kenyataan secara kritis, mengenali penderitaan manusia, serta membayangkan kemungkinan kehidupan yang lebih adil dan manusiawi.
Gagasan tersebut membawa kita pada sebuah pertanyaan: bagaimana sebuah negara dapat memiliki begitu banyak rencana pembangunan, tetapi masyarakat masih merasa cemas terhadap masa depannya?
Perencanaan Tidak Selalu Menghadirkan Harapan
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan dokumen perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Secara formal, arah pembangunan nasional telah memiliki landasan hukum, tahapan, sasaran, dan kerangka pelaksanaan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh perencanaan tersebut telah menjadi imajinasi bersama tentang masa depan Indonesia?
Perencanaan menjelaskan tujuan, tahapan, indikator, dan sumber daya yang diperlukan. Imajinasi masa depan berbicara lebih jauh: masyarakat seperti apa yang hendak dibangun, kehidupan seperti apa yang ingin diwujudkan, dan nilai-nilai apa yang harus dijaga dalam perjalanan pembangunan.
Charles Taylor dalam Modern Social Imaginaries (2004) menjelaskan bahwa kehidupan bersama tidak hanya dibentuk oleh institusi dan aturan formal, tetapi juga oleh cara masyarakat membayangkan hubungan sosial, kehidupan ekonomi, dan tatanan politiknya. Dengan demikian, visi pembangunan tidak cukup berhenti sebagai rumusan pemerintah. Ia harus menjadi keyakinan bersama yang memberi arah bagi tindakan masyarakat.
Perbedaan ini penting. Sebuah negara dapat berhasil memenuhi sejumlah indikator ekonomi, tetapi masih menghadapi persoalan ketimpangan kesempatan, keterbatasan akses pendidikan, ketidakpastian pekerjaan, dan kualitas kehidupan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen penting pembangunan, tetapi bukan tujuan terakhir kehidupan bernegara. Tujuan akhirnya adalah manusia yang hidup lebih sejahtera, memiliki kesempatan berkembang, memperoleh keadilan, dan dihormati martabatnya.
Dokumen pembangunan akan kehilangan makna apabila tidak mampu diterjemahkan menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan rakyat.
Kekuasaan dan Hilangnya Kepekaan
Salah satu konsep penting Brueggemann adalah Royal Consciousness. Melalui pembacaan terhadap kekuasaan kerajaan pada masa Salomo, ia menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat berkembang menjadi sistem yang semakin sibuk mempertahankan dirinya sendiri.
Kemegahan kerajaan, stabilitas, akumulasi sumber daya, dan konsolidasi kekuasaan dapat menciptakan gambaran keberhasilan. Namun, gambaran tersebut berisiko menutupi penderitaan yang dialami masyarakat.
Persoalan serupa dapat menjadi bahan refleksi dalam kehidupan modern. Kekuasaan publik memiliki tujuan yang lebih besar daripada mempertahankan jabatan atau membangun kenyamanan bagi pemegangnya. Jabatan merupakan amanah, sementara sumber daya negara mengandung tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Kritik terhadap kecenderungan elite yang lebih sibuk mengurus kepentingan sendiri, memperluas pengaruh, atau mengakumulasi kekayaan bukanlah penolakan terhadap negara. Kritik tersebut justru merupakan pengingat bahwa kekuasaan memperoleh legitimasi dari tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Kekayaan pribadi tentu bukan persoalan selama diperoleh secara sah. Namun, persoalan etis dan hukum muncul apabila jabatan publik disalahgunakan, konflik kepentingan tidak dikelola, atau sumber daya publik tidak lagi ditempatkan untuk kepentingan rakyat.
Di sinilah ukuran keberhasilan kepemimpinan perlu diperluas. Bukan hanya berapa banyak proyek yang diselesaikan atau investasi yang berhasil dihimpun, tetapi juga seberapa jauh kekuasaan memperbaiki kehidupan masyarakat.
Politik Seharusnya Menjadi Rumah Harapan
Krisis harapan juga berkaitan dengan fungsi partai politik dan institusi negara. Dalam demokrasi, partai politik tidak cukup hanya menjadi kendaraan untuk memperoleh jabatan. Partai seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, dan artikulasi kepentingan masyarakat.
Perbedaan politik semestinya menghasilkan alternatif kebijakan dan memperkaya pilihan masa depan bangsa. Oposisi bukan musuh negara, sebagaimana kritik bukan ancaman terhadap pemerintahan. Keduanya merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk menjaga agar kekuasaan tetap dapat dikoreksi.
Institusi negara juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Birokrasi, lembaga perwakilan, lembaga penegak hukum, dan institusi publik lainnya harus memastikan bahwa mandat konstitusi diterjemahkan menjadi perlindungan, keadilan, pelayanan, dan kesejahteraan.
Persoalan muncul apabila politik lebih banyak dipahami sebagai kompetisi mempertahankan kekuasaan, sementara institusi publik terjebak dalam rutinitas prosedural. Masyarakat akhirnya melihat banyak aktivitas pemerintahan, tetapi belum tentu merasakan perubahan yang berarti dalam kehidupannya.
Brueggemann menyebut pentingnya prophetic criticism: keberanian mengungkap kenyataan yang tidak nyaman, termasuk penderitaan dan ketidakadilan yang mungkin tidak terlihat dalam narasi keberhasilan kekuasaan. Kritik semacam ini tidak bertujuan meruntuhkan institusi. Sebaliknya, kritik diperlukan agar institusi mampu mengenali keterbatasan, memperbaiki diri, dan kembali kepada mandatnya.
Harapan Bukan Sekadar Optimisme
Harapan perlu dibedakan dari optimisme. Optimisme merupakan keyakinan bahwa keadaan mungkin akan membaik. Harapan yang memiliki dimensi politik menuntut sesuatu yang lebih konkret: kemampuan membayangkan masa depan, kemauan bertindak, dan kesempatan untuk ikut menentukan perubahan.
Loren Goldman dalam The Principle of Political Hope: Progress, Action, and Democracy (2023) membawa harapan ke dalam wilayah tindakan politik dan kehidupan demokratis. Harapan tidak cukup menjadi perasaan pribadi. Ia membutuhkan partisipasi, tindakan bersama, dan kesediaan masyarakat memperjuangkan kemungkinan yang belum terwujud.
Pemikiran tersebut berdekatan dengan Jakob Huber dalam Democratic Hope: Imagination and the Political Future (2026). Demokrasi, dalam perspektif ini, bukan hanya mekanisme memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan. Demokrasi juga merupakan ruang bagi warga negara untuk menjadi bagian dari penciptaan masa depan bersama.
Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi penerima kebijakan. Mereka harus mempunyai ruang untuk menyampaikan gagasan, mengoreksi keputusan, berpartisipasi dalam pembangunan, dan ikut menentukan arah kehidupan bersama. Dengan demikian, krisis harapan dapat muncul bukan hanya karena kesulitan ekonomi atau ketidakpastian sosial, tetapi juga karena masyarakat merasa semakin jauh dari proses pembentukan masa depannya sendiri.
Dari Kritik Menuju Imajinasi Alternatif
Brueggemann tidak berhenti pada kritik. Ia juga memperkenalkan gagasan prophetic energizing, yakni kemampuan membangkitkan energi harapan dan menghadirkan kemungkinan kehidupan alternatif. Bagian ini penting. Bangsa tidak dapat terus-menerus hidup dalam suasana kekecewaan. Kritik harus menghasilkan gagasan, dan gagasan harus menemukan jalan untuk diwujudkan.
Indonesia membutuhkan imajinasi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama. Pendidikan bukan semata-mata urusan memperoleh ijazah, melainkan membangun kemampuan manusia untuk berpikir, bekerja, berinovasi, dan mengambil bagian dalam kehidupan sosial.
Ekonomi bukan sekadar akumulasi modal, tetapi juga perluasan kesempatan dan kemandirian masyarakat. Pembangunan desa bukan hanya pembangunan fisik, melainkan penguatan kapasitas manusia, kelembagaan ekonomi, dan kemampuan masyarakat mengelola masa depannya sendiri.
Di sinilah pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum mengenai Capability Approach menjadi relevan. Pembangunan perlu memperluas kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan pendapatan, tetapi juga dari kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kebebasan, partisipasi, dan kehidupan yang bermartabat.
Demikian pula, perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan konflik. John Paul Lederach dalam The Moral Imagination (2005) menunjukkan pentingnya kemampuan membayangkan hubungan sosial yang melampaui siklus konflik dan kekerasan. Perdamaian membutuhkan imajinasi moral, keberanian membangun hubungan, dan kesediaan menciptakan kemungkinan baru di tengah perbedaan.
Perspektif ini mempertemukan imajinasi kenabian Brueggemann dengan gagasan Human Flourishing dan Peace Infrastructure (Peace Café, 2026). Pembangunan seharusnya menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia bertumbuh, memiliki makna kehidupan, membangun hubungan sosial yang sehat, serta memperoleh kesempatan untuk berkembang.
Global Flourishing Study yang dipublikasikan dalam Nature Mental Health pada 2025 turut memperluas cara kita memahami kesejahteraan. Penelitian lintas negara tersebut mengukur flourishing melalui sejumlah dimensi, antara lain kebahagiaan, kesehatan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, dan stabilitas keuangan. Dengan demikian, keberhasilan negara tidak cukup diukur melalui kapasitasnya membangun infrastruktur fisik. Negara juga harus mampu membangun infrastruktur kemanusiaan.
Mengembalikan Masa Depan kepada Rakyat
Harapan merupakan modal sosial yang tidak selalu tercatat dalam neraca ekonomi, tetapi menentukan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Rakyat tidak menuntut masa depan yang sempurna. Mereka membutuhkan keyakinan bahwa pendidikan anak-anaknya akan lebih baik, pekerjaan semakin terbuka, hukum berlaku adil, pelayanan publik dapat dipercaya, dan kehidupan generasi berikutnya memiliki kesempatan yang lebih luas.
Harapan semacam itu tidak dapat dibangun melalui pidato atau slogan semata. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, keteladanan kepemimpinan, institusi yang bekerja, dan keberanian politik untuk mengoreksi kekeliruan.
RPJPN dan RPJMN harus menjadi komitmen lintas generasi, bukan sekadar dokumen yang berganti makna mengikuti pergantian kekuasaan. Partai politik perlu memperjuangkan gagasan yang melampaui kepentingan elektoral. Institusi negara harus menjaga kesinambungan mandat konstitusi. Elite harus memahami bahwa kekuasaan bukan hak untuk menikmati keistimewaan, melainkan tanggung jawab untuk memperluas kesejahteraan.
Persoalan sebuah bangsa, pada akhirnya bukan semata-mata ketiadaan sumber daya atau dokumen perencanaan. Persoalan yang lebih mendasar dapat muncul saat masyarakat kehilangan keyakinan bahwa masa depan yang dijanjikan sungguh-sungguh sedang diperjuangkan.
Negara membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mengelola kekuasaan. Negara membutuhkan imajinasi moral untuk melihat kehidupan yang belum terwujud, keberanian untuk mengoreksi keadaan yang tidak adil, dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih manusiawi. Sebab, pembangunan bukan hanya tentang seberapa jauh negara mengubah wajah wilayahnya, melainkan seberapa jauh negara mampu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih bermartabat.
Harapan bukan sesuatu yang harus terus-menerus diminta dari rakyat. Harapan adalah sesuatu yang harus dibangun oleh negara melalui keadilan, keteladanan, institusi yang dapat dipercaya, dan pembangunan yang sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan manusia.
Bangsa yang kehilangan harapan akan kesulitan membayangkan masa depannya. Namun, bangsa yang berani membayangkan masa depan yang lebih adil akan selalu memiliki alasan untuk memperjuangkannya. ***