Prabowo Sebut Pengkritik “Goblok”: Bahasa Kekuasaan dan Kritik Program Gizi
ORBITINDONESIA.COM – Kata kunci “Prabowo goblok” meledak lagi setelah Presiden Prabowo Subianto menyindir pakar yang mengkritik program gizi dan stunting. Di panggung HUT ke-28 PAN, ia berkata, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok.”
Umpatan yang biasa terdengar di warung kopi berubah makna saat keluar dari podium kepala negara. Di titik itu, persoalan tidak lagi sekadar etika, melainkan bahasa kekuasaan yang membentuk iklim demokrasi.
Pidato tersebut dibingkai sebagai pembelaan moral agar anak Indonesia tidak sekolah dalam keadaan lapar. Namun, ketika kritik teknis diposisikan sebagai fitnah, ruang koreksi kebijakan ikut dipersempit.
Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan agenda penanganan stunting memang menyentuh kebutuhan dasar. Tetapi program besar juga mengundang pertanyaan besar tentang anggaran, tata kelola, dan akuntabilitas.
Dalam demokrasi, kritik kebijakan adalah mekanisme kontrol, bukan gangguan. Pertanyaan tentang distribusi, kualitas makanan, pengadaan, dan pengawasan adalah bagian dari uji kelayakan program publik.
Bahasa yang merendahkan menggeser debat dari substansi ke pertarungan karakter. Akibatnya, publik berhenti menimbang data dan mulai memilih kubu, karena emosi lebih cepat menyebar daripada angka.
Padahal pemerintah memiliki perangkat lengkap untuk menjawab kritik secara rasional. Ada kementerian teknis, tim ahli, data lapangan, serta kanal evaluasi yang bisa dibuka kepada publik.
Jika kritik dianggap keliru, bantah dengan metodologi dan indikator yang terukur. Jika ada tuduhan tidak benar, jelaskan bagian mana yang salah, lalu rilis pembanding yang bisa diverifikasi.
Kasus ini juga menyorot fungsi lingkaran kepresidenan. Ketika diksi presiden berulang kali memantik kontroversi, publik berhak bertanya apakah ada penyaring komunikasi yang bekerja.
Dalam praktik komunikasi politik modern, pemimpin memang sering memakai retorika untuk mengunci dukungan. Namun, retorika yang menertawakan kepakaran berisiko memukul balik, karena negara justru hidup dari pengetahuan dan bukti.
Riset tentang “incivility” dalam politik menunjukkan bahasa kasar meningkatkan polarisasi dan menurunkan kepercayaan pada institusi. Temuan semacam ini tercermin di banyak demokrasi, ketika debat publik berubah menjadi kompetisi penghinaan.
Di Indonesia, isu gizi dan stunting juga bukan sekadar slogan, melainkan pekerjaan panjang lintas sektor. Karena itu, standar jawabannya semestinya juga panjang, rinci, dan bisa diuji.
Masalah utama bukan keberanian Prabowo melawan kritik, melainkan cara ia melakukannya. Saat presiden menyebut pengkritik “goblok”, ia mengirim sinyal bahwa perbedaan pendapat bisa diperlakukan sebagai pelecehan.
Kalimat seperti itu mungkin memanen tepuk tangan di ruangan partisan. Tetapi ia juga bisa menanam rasa takut untuk bertanya, terutama bagi birokrat, akademisi, dan pengawas yang bekerja dekat dengan negara.
Di sinilah wibawa diuji. Wibawa bukan lahir dari suara paling keras, melainkan dari kemampuan menahan diri dan mengubah kritik menjadi perbaikan yang terlihat.
Kritik teknis tidak otomatis menolak tujuan mulia. Banyak orang bisa mendukung pemenuhan gizi anak, sambil menuntut transparansi anggaran dan ketepatan sasaran.
Jika pemerintah yakin programnya tepat, justru inilah kesempatan menunjukkan keunggulan data. Publik akan lebih percaya pada pemerintah yang membuka angka, bukan pada pemerintah yang menutup debat dengan label.
Yang juga mengkhawatirkan adalah normalisasi. Jika kata-kata merendahkan menjadi kebiasaan, maka standar percakapan publik turun, dan kebijakan kalah oleh sensasi.
Kata “goblok” dalam pidato presiden bukan sekadar soal kasar atau tidak kasar. Ia adalah penanda apakah kekuasaan siap diuji, atau justru ingin mengunci kritik dengan rasa malu dan amarah.
Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang selalu menang debat. Rakyat membutuhkan pemerintah yang menang dalam pembuktian, karena yang dipertaruhkan adalah gizi anak, uang publik, dan masa depan.
Pertanyaannya sederhana dan menohok: apakah kita ingin negara yang membesarkan data, atau negara yang membesarkan ejekan. (Orbit dari berbagai sumber, 22 September 2026)
