Iran Meningkatkan Ketegangan Melalui Serangan Drone Baru, Sementara Trump Memilih Bersikap Menunggu
ORBITINDONESIA.COM - Negara-negara Teluk telah merasa khawatir selama berminggu-minggu bahwa Iran mungkin akan kembali menjadikan mereka sebagai target, sebagai upaya untuk memaksakan penyelesaian konflik regional yang telah berlangsung selama sembilan bulan sesuai dengan keinginan Iran.
Dalam beberapa hari terakhir, kekhawatiran tersebut semakin mendalam menyusul dua upaya serangan pesawat nirawak terhadap Bahrain—sekutu Amerika Serikat yang menampung fasilitas militer utama AS. Di saat yang sama, Teheran juga telah memperingatkan negara-negara Teluk untuk tidak “membuka kembali luka lama.”
Iran tampaknya sengaja meningkatkan ketegangan di tengah upayanya untuk menghalangi lebih banyak minyak dan gas dari negara-negara Teluk melewati Selat Hormuz, serta di tengah kondisi ekonominya yang terpuruk akibat blokade Amerika Serikat dan dampak kumulatif dari sanksi internasional.
Pasukan Pertahanan Bahrain menyatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah “mencegat dan menghancurkan” beberapa pesawat nirawak Iran, menyusul pencegatan serupa yang terjadi pada hari Jumat, 13 November 2026.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebelumnya sempat mengklaim telah melakukan serangan terhadap pangkalan helikopter AS di Bahrain. CNN telah menghubungi Komando Pusat AS (US Central Command) untuk meminta tanggapan.
Penargetan terhadap Bahrain ini dibarengi dengan nada yang lebih agresif dari Teheran—baik terhadap negara-negara tetangga Iran, terkait konsekuensi dari kemungkinan serangan baru oleh AS atau Israel, maupun mengenai status negosiasi dengan AS.
Iran merasa geram dengan usulan dari Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang beranggotakan enam negara pekan lalu, yang menyatakan bahwa Iran harus membayar kompensasi kepada negara-negara tetangganya atas serangan yang terjadi di wilayah mereka—sebuah tuntutan yang justru diajukan oleh Iran sendiri dalam setiap potensi kesepakatan dengan AS.
“Bagaimana mungkin negara-negara yang secara aktif berpartisipasi dalam agresi militer terhadap negara tetangga, serta menyediakan wilayah udara, darat, dan perairan mereka bagi pihak-pihak yang menyerang wilayah Iran, justru berbicara soal menuntut kompensasi dari Iran?” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baghaei, dalam sebuah konferensi pers pada hari Minggu.
“Lalu, bagaimana dengan hak dasar dan legal Iran untuk membela diri?”
Sebagai pengingat bahwa Iran tidak melupakan masa lalu, Baghaei mengatakan bahwa negara-negara Teluk “harus berhati-hati agar tidak membuka kembali luka lama”—merujuk pada dukungan mereka terhadap diktator Irak, Saddam Hussein, dalam perang melawan Iran pada tahun 1980-an. Iran menginginkan negara-negara Teluk “menanggung beban akibat perang yang tidak mereka pilih, lalu melepaskan hak mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dan kompensasi. Ini adalah persamaan yang tidak dapat diterima,” ujar Ebtesam Al-Ketbi dari lembaga pemikir Emirates Policy Center, pada hari Minggu.
Serangan terhadap pelayaran
Sebuah tanda meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan kembalinya permusuhan muncul pekan lalu, ketika Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengumumkan pembentukan markas komando militer gabungan di Kuwait serta pengerahan pasukan ke fasilitas tersebut.
Sekretaris Jenderal GCC, Jasem Mohamed Al Budaiwi, menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan “komitmen kuat negara-negara Teluk untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara-negara anggota GCC” menyusul apa yang ia sebut sebagai “serangan keji oleh Iran.”
Iran juga telah meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan Teluk, dengan klaim yang hampir setiap hari muncul—meski sebagian besar tidak terbukti—bahwa kapal-kapal tanker menabrak ranjau saat mencoba melintasi Selat Hormuz.
Bagi Teheran, peningkatan ekspor energi dari negara-negara Teluk hingga mendekati tingkat sebelum perang dalam beberapa pekan terakhir, ditambah dengan penurunan tajam harga minyak, telah menghilangkan daya tawar penting yang mereka miliki dalam perundingan. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat bahwa ekspor minyak dari negara-negara Teluk—tidak termasuk Oman—mencapai 18,4 juta barel per hari pada bulan Oktober, atau sekitar 26% di bawah tingkat sebelum perang.
Pada saat yang sama, Iran tidak mampu mengekspor minyak mentah dalam jumlah yang berarti selama lebih dari dua bulan.
Rezim Iran menuntut diakhirinya blokade Amerika Serikat, penghapusan sanksi internasional secara bertahap, serta pencairan aset senilai miliaran dolar yang selama ini dibekukan, sebagai syarat untuk melanjutkan perundingan dengan AS.
Namun, Presiden AS Donald Trump tampaknya memilih untuk membiarkan tekanan ekonomi terhadap Iran terus berjalan. Ia memperkirakan bahwa pada akhirnya Teheran akan melunakkan tuntutannya, sembari memahami bahwa negara-negara Teluk ingin menghindari pecahnya konflik baru.
“Atas permintaan negara-negara yang ingin saya lindungi, kami menempuh cara yang sedikit lebih panjang dan lebih beradab,” ujar Trump pada hari Kamis. Pada saat yang sama, ia membatalkan upaya Wakil Presiden JD Vance untuk menghidupkan kembali pembicaraan dengan Iran, dengan menyatakan: “Kita tidak butuh kesepakatan dengan Iran. Masa-masa itu sudah lama berlalu.”
Kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan
Memang, kesulitan ekonomi Iran tampak semakin mendalam, meskipun para pejabat tinggi di Teheran bersikeras bahwa negara itu mampu bertahan di bawah tekanan dan tetap dapat mengakses mata uang asing untuk menopang mata uang rial—yang nilainya telah anjlok drastis sejak konflik dimulai.
Salah satu tanda kesulitan yang terus terlihat adalah antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di banyak wilayah Iran.
Esmail Saghab Esfahani, seorang wakil presiden, mengakui pekan lalu bahwa terdapat masalah pasokan dan masyarakat Iran tidak bisa lagi mengandalkan SPBU untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka.
Pada hari Kamis, sejumlah penduduk di kota pelabuhan Bandar Abbas memblokir jalan sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan bensin. Ketua parlemen Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, menyarankan agar para pejabat berhenti membahas masalah bahan bakar—isu yang selalu sensitif di Iran.
Namun, tidak ada tanda-tanda di depan publik yang menunjukkan bahwa rezim tersebut bersedia untuk berkompromi.
Pada hari Minggu, Baghaei ditanya apakah Iran akan menerima penangguhan sementara pengayaan uranium atau pengurangan tingkat pengayaan dalam negosiasi dengan Washington.
“Tidak. Kami sama sekali belum sampai pada tahap itu. Selama periode ini, kami tidak membahas perincian apa pun yang berkaitan dengan masalah nuklir, dan kami juga belum mengadakan diskusi semacam itu.”
Ghalibaf mengatakan pada hari Minggu bahwa tidak ada bedanya apakah Washington menginginkan negosiasi atau perang.
“Jika pihak Amerika melakukan kesalahan lagi kali ini, kemampuan dan tekad angkatan bersenjata Iran yang akan menentukan geografi medan pertempuran.”
Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa babak baru dalam konflik ini akan membuat mereka memperluas target ke berbagai infrastruktur di seluruh kawasan, termasuk kabel bawah laut.
Selain itu, sekutu mereka, kelompok Houthi di Yaman, hampir setiap hari menembakkan rudal balistik ke Arab Saudi. Mereka juga tampak memberikan tekanan baru terhadap pasukan pemerintah yang didukung Saudi di Yaman bagian selatan, memaksa pasukan tersebut mundur dari dekat Laut Merah—sebuah kemunduran dalam kampanye mereka.
Hasilnya adalah situasi yang tidak menentu dan penuh ketidakstabilan di seluruh kawasan.
“Amerika Serikat mungkin yakin dapat mempertahankan blokade untuk jangka waktu yang lama, tetapi Iran memandangnya sebagai ancaman langsung terhadap ekonomi, kedaulatan, dan keamanan nasionalnya,” tulis analis Israel, Danny Citrinowicz—seorang peneliti senior di Institute for National Security Studies—melalui platform X.
AS “tidak bisa berasumsi bahwa waktu saja akan memaksa Teheran untuk menyerah. Iran telah berulang kali menunjukkan kesediaannya untuk menanggung beban ekonomi yang sangat besar daripada harus melepaskan apa yang dianggap oleh para pemimpinnya sebagai kepentingan nasional yang mendasar.” ***
