Capaian 2 Tahun Prabowo-Gibran: Swasembada Pangan hingga BUMN Ditutup
ORBITINDONESIA.COM – Capaian 2 tahun Prabowo-Gibran dipamerkan lewat video Sekretariat Presiden, dari swasembada pangan sampai penutupan ribuan BUMN. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutnya sebagai “kerja nyata” yang sudah terasa di banyak sektor.
Namun, angka-angka besar selalu mengundang pertanyaan yang sama: apa definisinya, bagaimana metodenya, dan siapa yang paling merasakan hasilnya. Di titik ini, publik butuh lebih dari sekadar daftar capaian.
Dalam cuplikan “2 Tahun Pertama Kerja Nyata untuk Negeri”, pemerintah merangkum capaian lintas bidang yang luas. Narasi ini muncul tepat pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejak 2024.
Di sektor pangan, pemerintah mengklaim swasembada delapan komoditas serta cadangan pangan nasional 5,2 juta ton. Klaim “tertinggi dalam sejarah” terdengar meyakinkan, tetapi publik berhak tahu komoditas apa saja dan standar historis yang dipakai.
Di pendidikan, pemerintah menyebut 265 Sekolah Rakyat dibangun dan 30 ribu sekolah direnovasi. Ada pula 43 ribu anak jalanan kembali bersekolah serta 288.180 layar interaktif didistribusikan.
Di kesehatan, disebut ada 22 rumah sakit baru dan 108 juta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diklaim menyasar 62 juta penerima manfaat.
Di energi, pemerintah menyebut swasembada energi lewat biodiesel B50 dan memulai 26 proyek hilirisasi. Ada pula klaim bank emas mengelola 153 ton emas senilai Rp 360 triliun.
Di tata kelola, pemerintah mengeklaim menyelamatkan aset negara Rp 54,8 triliun serta melunasi obligasi BLBI Rp 218,3 triliun. Pemerintah juga menyebut menutup 2.900 BUMN dan menghemat Rp 50 triliun per tahun.
Daftar capaian ini menunjukkan pola komunikasi yang menekankan output, bukan proses. Output memang penting, tetapi tanpa proses yang transparan, angka mudah berubah menjadi sekadar simbol politik.
Swasembada pangan delapan komoditas dan stok 5,2 juta ton harus diuji pada dua hal: stabilitas harga dan ketahanan pasokan antarwilayah. Jika stok besar tetapi harga tetap bergejolak, berarti rantai distribusi dan tata niaga masih menyimpan masalah.
Program pendidikan terlihat ambisius melalui pembangunan dan renovasi puluhan ribu sekolah. Namun, kualitas pembelajaran tidak otomatis naik hanya karena gedung diperbaiki atau layar interaktif dibagikan.
Ukuran keberhasilan pendidikan seharusnya menyentuh literasi, numerasi, dan ketahanan anak tetap sekolah. Klaim 43 ribu anak jalanan kembali bersekolah perlu dibarengi data keberlanjutan, karena kembali masuk sekolah berbeda dengan bertahan sampai lulus.
Di kesehatan, 108 juta layanan CKG terdengar masif dan cepat viral. Tetapi, kualitas layanan bergantung pada ketersediaan tenaga medis, rujukan, serta tindak lanjut hasil cek, bukan sekadar jumlah layanan.
MBG dengan 62 juta penerima manfaat adalah mesin kebijakan yang sangat besar. Dampaknya akan ditentukan oleh mutu gizi, ketepatan sasaran, dan pengawasan rantai pasok, karena program makan sangat rentan kebocoran dan penurunan kualitas.
Di energi, klaim “swasembada energi” lewat B50 perlu dibaca hati-hati. B50 memang mengurangi impor solar, tetapi juga menuntut pasokan bahan baku biodiesel yang stabil dan tidak menekan ekosistem atau pangan.
Hilirisasi 26 proyek, termasuk baterai EV terbesar di Asia Tenggara, adalah taruhan industrialisasi. Tantangan utamanya adalah kepastian pasokan mineral, standar lingkungan, serta porsi nilai tambah yang benar-benar tinggal di dalam negeri.
Investasi Rp 3.923 triliun dan serapan kerja 5.485.944 orang memberi sinyal ekonomi bergerak. Namun, publik tetap perlu tahu kualitas pekerjaan yang tercipta, tingkat upah riil, serta persebaran serapan kerja di luar Jawa.
Penutupan 2.900 BUMN dan penghematan Rp 50 triliun per tahun terdengar seperti reformasi radikal. Tetapi reformasi korporasi negara seharusnya juga menjelaskan dampak terhadap layanan publik, tenaga kerja, dan konsolidasi aset.
Pelunasan obligasi BLBI Rp 218,3 triliun adalah klaim yang paling sensitif secara sejarah dan politik. Karena BLBI adalah luka lama reformasi, publik butuh dokumen, skema, dan audit yang mudah diakses untuk memastikan ini bukan sekadar pernyataan kemenangan.
Yang paling menarik dari “capaian 2 tahun Prabowo-Gibran” adalah cara negara membangun narasi keberhasilan lewat angka. Strategi ini efektif untuk membangun kepercayaan, tetapi juga rawan mematikan debat substantif.
Dalam demokrasi, keberhasilan bukan hanya soal seberapa banyak program dijalankan. Keberhasilan juga soal akuntabilitas, karena uang publik menuntut bukti yang bisa diuji, bukan hanya disampaikan.
Program seperti MBG, CKG, dan renovasi sekolah adalah kebijakan yang menyentuh dapur keluarga. Jika pelaksanaannya rapi, ia bisa menjadi fondasi “negara hadir” yang nyata, bukan slogan.
Namun, jika transparansi lemah, program besar justru menciptakan pasar rente baru. Di situlah publik perlu menuntut data terbuka, audit berkala, dan indikator hasil yang sederhana tetapi tajam.
Klaim soal ojol mendapat skema bagi hasil 92 persen dan bunga PNM Mekaar turun dari 25 persen ke 8 persen juga perlu diuji di lapangan. Kebijakan pro-rakyat sering tampak indah di pusat, tetapi bisa berbeda ketika bertemu kontrak, platform, dan praktik penagihan.
Indonesia memang butuh optimisme, tetapi optimisme yang sehat selalu disertai verifikasi. Pemerintah berhak memamerkan capaian, dan publik berhak menagih pembuktian.
Video capaian dua tahun ini memotret pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai mesin kerja yang bergerak cepat. Ada pangan, sekolah, rumah sakit, irigasi, investasi, hingga penertiban BUMN yang disusun rapi dalam satu narasi.
Tetapi sejarah membuktikan, yang menentukan bukan seberapa banyak program diumumkan, melainkan seberapa lama manfaatnya bertahan. Pertanyaan akhirnya sederhana: apakah capaian ini memperkecil ketimpangan dan membuat hidup warga lebih pasti, atau hanya memperbesar daftar prestasi di atas kertas.
(Orbit dari berbagai sumber, 26 Oktober 2026)
