Wali Kota Saint-Denis Lindungi Pelajar Demo Prancis di Paris
ORBITINDONESIA.COM – Wali Kota Saint-Denis, Bally Bagayoko, viral saat melindungi pelajar dalam demo Prancis di Paris. Ia berteriak “berhenti” ke polisi anti huru-hara, lalu tetap berdiri ketika gas air mata ditembakkan ke kerumunan.
Peristiwa itu terjadi Selasa, 6 Oktober 2026, ketika gelombang demonstrasi pelajar meluas dari pinggiran Paris. Bagayoko, politikus sayap kiri France Unbowed (LFI), meminta polisi tidak menyerbu karena banyak siswa tidak agresif.
Protes sudah berjalan lebih dari dua pekan dan meledak enam bulan jelang pemilu Prancis untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron. Menurut laporan yang dirangkum dari Reuters, lebih dari 6.000 orang ditangkap dan puluhan pelajar terluka sejak aksi dimulai.
Saint-Denis menjadi salah satu titik awal, dengan tingkat kemiskinan lebih dari dua kali rata-rata nasional. Tuntutan mereka berangkat dari masalah kelas terlalu padat dan tidak higienis, kekurangan guru, serta ketimpangan kesempatan.
Video viral Bagayoko bukan sekadar drama jalanan, tetapi potret benturan dua logika negara. Di satu sisi ada logika ketertiban yang cepat memakai perangkat koersif, di sisi lain ada logika perlindungan warga yang menuntut negara hadir lewat layanan publik.
Kelompok HAM dan serikat pekerja menuduh polisi memakai taktik kekerasan terhadap anak di bawah umur. Tuduhan itu mencakup pemukulan, gas air mata, serta penggunaan “flashball” yang kerap memicu cedera serius.
Pemerintah membalas dengan narasi ancaman keamanan dan kerusakan fasilitas. Pihak berwenang menyebut ratusan polisi terluka, sekolah dibakar atau dijarah, serta guru dan warga sipil turut diserang.
Dalam wawancara di kantornya, Bagayoko menyebut polisi “benar-benar mengejar para pelajar” yang banyak di antaranya tidak agresif. Kalimat itu penting karena menggeser fokus dari “massa rusuh” menjadi “anak sekolah” yang dianggap sedang dihukum kolektif.
Jika data penangkapan menembus 6.000 orang, maka skala respons negara juga sedang diuji. Angka sebesar itu, dalam rentang dua pekan, menandakan protes bukan insiden lokal, melainkan krisis kepercayaan yang menumpuk.
Saint-Denis memberi konteks sosial yang sering hilang dalam liputan cepat. Ketika kemiskinan dua kali rata-rata nasional bertemu sekolah yang kekurangan guru, protes menjadi bahasa terakhir untuk meminta didengar.
Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengatakan pemerintah akan meninjau tuntutan siswa dan mengajukan usulan akhir Oktober. Namun ketiadaan rincian membuat janji itu terdengar seperti penundaan, bukan solusi.
Bagayoko mengucapkan sesuatu yang terdengar sederhana, tetapi politis: “siswa-siswa SMA yang turun ke jalan itu bisa saja anak-anak saya sendiri.” Ia menempatkan negara pada posisi orang tua, bukan sekadar aparat, dan itu mengganggu cara lama mengelola pinggiran kota.
Pemerintah mengisyaratkan politisi LFI berada di balik protes, lalu Bagayoko menolak karena dianggap menghina pelajar. Tuduhan semacam itu sering dipakai untuk mendelegitimasi gerakan, seolah kemarahan publik hanya produk agitasi elite.
Di titik ini, video viral menjadi medan perebutan makna. Bagi sebagian orang, itu bukti keberanian pemimpin lokal, tetapi bagi yang lain itu bisa dibaca sebagai upaya mengkapitalisasi amarah jelang pemilu.
Namun akar masalahnya tetap material dan terukur: kelas padat, fasilitas tidak layak, dan kekurangan guru. Ketika kebutuhan dasar pendidikan tak dipenuhi, gas air mata hanya memindahkan masalah dari ruang kelas ke jalan raya.
Bagayoko juga mendorong pajak lebih tinggi bagi para miliarder untuk membiayai pendidikan. Gagasan itu menabrak debat klasik Prancis tentang redistribusi, tetapi justru di situlah pertanyaan intinya, siapa yang menanggung biaya kesetaraan.
Jika negara memilih membaca protes pelajar sebagai ancaman, ia akan terus mengulang siklus represi dan perlawanan. Jika negara membaca protes sebagai audit sosial, maka kebijakan pendidikan bisa menjadi pintu keluar yang lebih bermartabat.
Demo pelajar di Prancis dan aksi Bally Bagayoko di Saint-Denis memperlihatkan satu fakta: ketertiban tidak bisa menggantikan keadilan. Polisi bisa membubarkan kerumunan, tetapi tidak bisa membubarkan rasa ditinggalkan.
Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang benar di jalanan, melainkan siapa yang berani memperbaiki sekolah sebelum generasi muda kehilangan harapan. Jika Republik menjanjikan kesetaraan, kapan janji itu benar-benar tiba di kelas-kelas pinggiran Paris.
(Orbit dari berbagai sumber, 11 Oktober 2026)
