Arti Strategis Kursi Wapres 2026–2029: Sekadar Pembantu Presiden atau Tangga Menuju Kekuasaan?
Oleh Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI.
ORBITINDONESIA.COM - Sejak berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, politik nasional disibukkan oleh satu pertanyaan: siapa yang akan dipilih Prabowo Subianto untuk mengisi kursi RI-2?
Nama-nama bermunculan, partai politik mulai berhitung, dan berbagai tokoh mengukur peluang. Seolah-olah kursi Wapres merupakan hadiah politik yang diperebutkan dalam sebuah kompetisi elite.
Padahal, ada pertanyaan yang lebih mendasar dan jarang dibicarakan: seberapa strategis sebenarnya jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa pemerintahan 2026–2029?
Secara konstitusional, Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Rumusan ini menempatkan Wapres sebagai pendamping Presiden, bukan pemegang kekuasaan pemerintahan yang berdiri sendiri.
Namun, kesederhanaan rumusan tersebut tidak berarti jabatan Wapres tidak strategis. Justru dalam situasi nasional yang penuh tekanan, kualitas orang kedua dapat memengaruhi efektivitas seluruh pemerintahan.
Melengkapi Kekurangan
Persoalan pertama adalah kebutuhan untuk melengkapi kekurangan pemerintahan Prabowo. Presiden memiliki agenda besar dan ambisi pembangunan yang luas, tetapi menjalankan semuanya tidak cukup hanya dengan instruksi dari Istana.
Pemerintahan membutuhkan koordinasi yang disiplin, pengawasan pelaksanaan program, serta kemampuan mengurai hambatan birokrasi. Di sinilah Wapres dapat memainkan peran penting: bukan menjadi presiden kedua, melainkan memastikan keputusan Presiden benar-benar terlaksana.
Prabowo menghadapi persoalan yang tidak ringan. Tekanan ekonomi global, fluktuasi harga energi dan pangan, pelemahan daya beli, serta keterbatasan ruang fiskal menuntut pengelolaan anggaran yang cermat. Pada Januari–Oktober 2026, defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen PDB.
Sementara itu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,1 persen pada 2026, dengan risiko konflik geopolitik dan ketegangan perdagangan yang dapat memperburuk keadaan.
Program-program unggulan Prabowo juga memasuki fase pembuktian. Makan Bergizi Gratis, misalnya, memiliki tujuan sosial yang penting, tetapi skala pelaksanaannya menuntut pengawasan anggaran, kualitas makanan, distribusi, dan akuntabilitas yang ketat.
Temuan BPK atas ketidaksesuaian penggunaan dana MBG pada 2025, termasuk pengadaan dan belanja barang, memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola tidak boleh dianggap sebagai gangguan kecil. Program besar yang tidak diawasi dengan baik dapat berubah menjadi beban fiskal dan sumber kontroversi politik.
Korupsi dan Polri
Di luar ekonomi, ada agenda pemberantasan korupsi dan pembenahan institusi penegak hukum. KPK mencatat sedikitnya 36 operasi tangkap tangan sepanjang 2025–2026 hingga 19 Oktober, melibatkan kepala daerah serta pejabat kementerian dan lembaga.
Sementara itu, reformasi Polri masih membutuhkan tindak lanjut serius. Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyampaikan rekomendasi mengenai penguatan pengawasan eksternal, tata kelola, profesionalisme, dan pembatasan penugasan anggota di luar struktur kepolisian.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menambah dimensi lain. Perkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dan mantan Kapolri itu masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan.
Karena itu, berbagai dugaan mengenai siapa yang memerintahkan atau membiayai operasi tersebut harus tetap diperlakukan sebagai hal yang belum terbukti. Namun, persoalan ini memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap aparat, penggunaan teknologi intelijen, dan perlindungan privasi.
Dalam menghadapi seluruh persoalan tersebut, Wapres dapat diberi mandat khusus untuk mengoordinasikan beberapa bidang lintas kementerian. Misalnya, pengendalian program prioritas, evaluasi belanja negara, ketahanan pangan dan energi, serta reformasi birokrasi.
Pembagian tugas yang jelas akan membantu Presiden berkonsentrasi pada arah strategis, hubungan luar negeri, pertahanan, dan keputusan politik besar. Dengan demikian, jabatan Wapres memiliki fungsi operasional yang nyata, bukan sekadar hadir dalam upacara kenegaraan.
Aspek Kesinambungan Pemerintahan
Faktor lain yang membuat kursi Wapres strategis adalah usia Presiden. Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951. Pada November 2026, usianya 75 tahun. Fakta usia ini tidak boleh dijadikan dasar untuk berspekulasi mengenai kondisi kesehatan atau kemampuan seseorang menjalankan jabatan.
Namun, dalam desain ketatanegaraan, keberadaan Wapres memang memiliki arti penting sebagai unsur kesinambungan pemerintahan. Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, Wapres menggantikannya sampai akhir masa jabatan.
Dengan kata lain, Wapres bukan hanya pembantu Presiden, tetapi juga bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga agar negara tidak mengalami kekosongan kepemimpinan. Dalam pemerintahan yang menghadapi banyak tantangan, faktor kesinambungan ini tidak boleh diabaikan.
Namun, ada dimensi politik yang mungkin justru paling menarik bagi para calon: jabatan Wapres dapat menjadi anak tangga menuju kursi Presiden pada Pilpres 2029.
Sisa masa jabatan sekitar tiga tahun cukup panjang untuk membangun rekam jejak nasional, memperluas jaringan politik, dan memperkenalkan diri kepada publik. Wapres akan memiliki akses terhadap agenda pemerintahan, forum nasional, serta hubungan dengan berbagai kekuatan politik.
Meski demikian, menjadi Wapres melalui mekanisme pengisian kekosongan berbeda dengan terpilih langsung bersama Presiden dalam pemilu. Pengangkatan melalui MPR tidak otomatis menjadikan seseorang calon presiden pada 2029.
Untuk maju, ia tetap harus memenuhi ketentuan pencalonan dan memperoleh dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.
Paradoks Kursi Wapres
Inilah paradoks kursi Wapres pengganti Gibran. Di satu sisi, Prabowo membutuhkan pendamping yang membantu menyelesaikan pekerjaan pemerintahan. Di sisi lain, orang yang dipilih akan memperoleh posisi politik yang dapat membentuk masa depannya sendiri. Kandidat yang hari ini berjanji menjadi pembantu Presiden belum tentu tidak memiliki aspirasi politik untuk 2029.
Karena itu, perdebatan mengenai pengganti Gibran seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang paling dekat dengan Prabowo, paling loyal, atau paling bisa menjaga koalisi. Yang lebih penting adalah mandat apa yang akan diberikan kepada Wapres, seberapa besar kewenangan yang menyertainya, dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada Presiden serta publik.
Kursi Wapres bukan sekadar kursi kosong yang harus segera diisi. Ia adalah simpul antara efektivitas pemerintahan, kesinambungan konstitusional, dan masa depan politik nasional.
Pilihan Prabowo akan menunjukkan apakah ia memandang Wapres terutama sebagai mitra untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 2029, atau sebagai bagian dari rancangan politik yang lebih panjang menuju pergantian kepemimpinan nasional.
Depok, 15 November 2026. ***
