Gibran dan Pilihan untuk Tidak Sekadar Bertahan
Oleh Satrio Arismunandar
ORBITINDONESIA.COM - Jika saya menjadi konsultan politik Gibran Rakabuming Raka, nasihat pertama saya bukanlah segera mundur ataupun bertahan dengan segala cara.
Saya akan menyarankan sesuatu yang lebih mendasar: jangan menukar masa depan politik yang panjang dengan kemenangan prosedural sesaat. Jabatan mungkin dapat dipertahankan melalui dukungan parlemen, tetapi kepercayaan memerlukan pembuktian.
Polemik pendidikan Gibran kini bukan sekadar pertengkaran mengenai selembar ijazah. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Sementara itu, dalam perkara berbeda, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan minimal SMA.
Namun, perkara tersebut tidak berujung pada pemberhentian Gibran. Perbedaan antara pertimbangan pengadilan, pembatalan dokumen administratif, dan pemberhentian pejabat harus dijaga agar perdebatan tidak melompat menjadi vonis politik.
Konstitusi memang menyediakan jalan khusus. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian dimulai dari pendapat DPR, diperiksa oleh MK, dan—jika pendapat DPR dibenarkan serta usul diteruskan—diputuskan oleh MPR. Putusan mengenai dokumen pendidikan tidak dengan sendirinya mengosongkan kursi wakil presiden. Namun, keberadaan prosedur itu juga bukan alasan untuk mengabaikan persoalan substansial yang mendasarinya.
Di sinilah Gibran perlu membedakan dua pertanyaan: apakah ia masih dapat menjabat, dan apakah publik mempunyai alasan yang cukup untuk mempercayainya.
Membuka Bukti, Bukan Memperkeras Keyakinan
Langkah pertama adalah mengadakan pemeriksaan dokumen secara independen, lalu membuka hasilnya kepada publik. Bukan sekadar memperlihatkan berkas dari kejauhan, melainkan menjelaskan riwayat pendidikan, nama kualifikasi yang diperoleh, lembaga penerbit, status kelulusan, dan dasar penyetaraannya.
Konfirmasi sebaiknya datang langsung dari institusi pendidikan serta otoritas yang berwenang, dengan data pribadi yang tidak relevan tetap dilindungi.
Keyakinan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan setara S1 harus diperlakukan sebagai klaim yang perlu diverifikasi, bukan jawaban final.
Pengalaman bersekolah, bukti kehadiran, kelulusan suatu program, dan gelar sarjana bukanlah istilah yang boleh dipertukarkan demi kenyamanan komunikasi. Dalam polemik ini, MK sendiri, sebagaimana dilaporkan BBC, membedakan certificate of attendance dari bukti kelulusan.
Karena itu, saya akan meminta tim Gibran menghentikan semua klaim pendidikan yang belum dapat dibuktikan. Apabila terdapat kekeliruan penyebutan gelar atau jenjang, koreksi harus dilakukan secara terbuka. Membetulkan informasi tidak identik dengan mengakui seluruh tuduhan lawan.
Langkah kedua adalah memisahkan pembelaan pribadi dari penggunaan kekuasaan negara. Gibran berhak membela diri, tetapi sebaiknya tidak menjadikan kritik sebagai permusuhan terhadap pemerintahan.
Para pendukungnya perlu diminta berhenti menyerang pribadi pengkritik. Jangan sampai persoalan dokumen berkembang menjadi persoalan baru mengenai intimidasi atau penyalahgunaan jabatan.
Langkah ketiga adalah menghadapi DPR tanpa kesan bersembunyi di balik koalisi. Ia dapat menawarkan penjelasan melalui forum yang sah dan menyerahkan bukti sesuai prosedur.
Menghormati pengawasan tidak berarti menyetujui tuduhan; itu menunjukkan kesediaan mempertanggungjawabkan jabatan.
Mundur atau Bertahan?
Saya tidak akan menyarankan pengunduran diri hanya karena tekanan sedang keras. Namun, saya juga tidak akan menganggap bertahan sebagai tujuan yang tidak boleh ditawar.
Keputusan harus mengikuti hasil pemeriksaan bukti dan penilaian hukum yang jujur. Jika dokumen sah dan persyaratan dapat dipertanggungjawabkan, Gibran layak membela kedudukannya melalui mekanisme konstitusional.
Sebaliknya, jika pemeriksaan menunjukkan masalah mendasar yang tidak dapat dibantah, pengunduran diri patut dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab—bukan sekadar langkah pencitraan. Mundur pun tidak otomatis menghapus persoalan hukum maupun menjamin pemulihan reputasi.
Selama proses berlangsung, pekerjaan pemerintahan harus tetap berjalan. Namun, kunjungan lapangan dan publikasi kegiatan tidak boleh digunakan sebagai pengganti jawaban. Kinerja dan keabsahan jabatan merupakan dua kewajiban yang harus dijawab bersamaan.
Bagi Gibran yang membayangkan kiprah hingga 2029, pertanyaan terpenting bukan bagaimana membuat polemik cepat tenggelam. Pertanyaannya adalah rekam jejak apa yang sedang ia bangun ketika menghadapi ujian.
Ia dapat keluar sebagai pejabat yang bertahan karena terlindungi, atau sebagai politisi yang bersedia diuji dan menerima konsekuensinya. Tidak ada jaminan pilihan kedua mendatangkan kemenangan elektoral.
Namun, itulah fondasi yang lebih layak bagi ambisi kepemimpinan jangka panjang: bukan kekebalan dari pemeriksaan, melainkan keberanian untuk mempertanggungjawabkan diri. ***
