Biaya Kapal di Bab el-Mandeb: Rencana Houthi dan Ancaman Minyak
ORBITINDONESIA.COM – Rencana biaya kapal di Bab el-Mandeb kembali menguji keamanan Laut Merah, setelah kelompok Houthi mempertimbangkan pungutan untuk kapal komersial yang melintas. Sumber regional kepada Reuters pada 29 Juli menyebut langkah ini muncul sepekan setelah Houthi mendeklarasikan blokade laut terhadap Arab Saudi.
Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran pada 20 Juli mendeklarasikan embargo maritim terhadap Arab Saudi. Deklarasi ini memperluas serangan atas tanker energi dan pasokan global, dari Teluk hingga perairan yang lebih luas.
Bab el-Mandeb adalah gerbang sempit yang menghubungkan Laut Merah bagian selatan dengan Teluk Aden. Sumber Reuters menyebut Houthi mengkaji pungutan untuk sebagian besar lalu lintas, meski tanpa jadwal penerapan yang jelas.
Kantor media Houthi tidak merespons permintaan komentar Reuters. Kekosongan pernyataan resmi ini membuat pasar dan pelaku pelayaran membaca sinyal dari pola serangan dan manuver diplomatik.
Dua pejabat regional yang mendapat pengarahan dari Teheran mengatakan isu pungutan dibahas saat pejabat Houthi berada di Iran pada Juli, dalam rangka upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Tujuan yang disebutkan adalah “menormalkan” praktik pungutan di jalur air internasional dan menambah tekanan kepada Amerika Serikat.
Sumber Reuters juga menyatakan kapal-kapal China akan dikecualikan dari pungutan, dan Houthi mendukung pengaturan itu. Ini sejalan dengan laporan Reuters sebelumnya bahwa China melakukan pembicaraan langsung agar tanker mereka dapat melintas tanpa diserang.
Secara ekonomi-politik, pengecualian untuk China adalah pesan berlapis. China adalah pembeli minyak Arab Saudi terbesar, sehingga perlakuan khusus dapat memecah soliditas respons internasional sekaligus menjaga jalur pasokan yang menguntungkan Beijing.
Seorang pejabat Arab mengatakan pejabat Houthi pulang dari Teheran dengan didampingi penasihat Iran untuk membimbing pembentukan otoritas yang akan mengatur pungutan Bab el-Mandeb. Afrah al-Zouba, calon menteri luar negeri pemerintah Yaman yang diakui internasional, mengatakan kepada Reuters, “Houthi akan mencoba mendapat akses atas Laut Merah dan akan mencoba mengenakan biaya pada kapal jika mereka bisa.”
Dua diplomat Barat menilai langkah ini akan memicu penolakan kuat dari negara Teluk dan Eropa. Namun mereka juga mengakui armada internasional yang “kewalahan” saat ini tidak mampu memberi perlindungan memadai bagi kapal dagang, dan selera politik untuk mengubah keadaan itu kecil.
Di saat yang sama, Teheran menolak proposal Oman tentang pengelolaan bersama Selat Hormuz yang mencakup biaya sukarela dari kapal, menurut pejabat senior Iran kepada Reuters pada Rabu. Penolakan ini meruntuhkan harapan meredakan kebuntuan yang berbulan-bulan mencekik perdagangan Teluk di titik sempit tersebut.
Implikasinya langsung ke Arab Saudi karena Bab el-Mandeb adalah rute alternatif penting selain Hormuz. Jika gerbang ini ditutup atau “dipajaki” secara koersif, ketakutan kekurangan pasokan minyak akan naik, dan premi risiko di pasar energi cenderung menguat.
Lalu lintas Laut Merah belum pulih penuh sejak serangan Houthi di lepas pantai Yaman dimulai pada November 2023, yang mereka sebut solidaritas untuk Palestina dalam perang Gaza. Serangan terhadap kapal dagang baru berhenti setelah gencatan senjata Gaza pada Oktober lalu, menurut Reuters.
Reuters melaporkan setidaknya satu tanker Saudi diserang dalam sepekan terakhir di lepas pelabuhan Jizan, dekat Yaman, dan Houthi mengklaim bertanggung jawab. Serangan semacam ini membuat “biaya keamanan” berubah menjadi variabel bisnis, bukan sekadar isu militer.
Laporan Panel Ahli PBB 2024 menyebut Houthi pernah diduga mengumpulkan biaya dari sebagian agen pelayaran yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden sebagai imbalan lintasan aman, meski tidak dapat diverifikasi secara independen. Nilainya diperkirakan mencapai 180 juta dolar AS per bulan, tetapi detail tersebut juga tidak terverifikasi.
Secara logistik, Bab el-Mandeb adalah penghemat waktu yang sulit digantikan. Reuters mencatat pelayaran ke Asia melalui Bab el-Mandeb rata-rata 16 hari, dibanding 50 hari jika dialihkan melalui Laut Merah utara, Terusan Suez, lalu memutar Afrika bagian selatan.
Rencana biaya kapal di Bab el-Mandeb bukan sekadar soal uang, tetapi soal kedaulatan de facto di laut. Pungutan akan menjadi cara mengubah kekuatan gangguan menjadi “rezim aturan” versi kelompok bersenjata, dan itu berbahaya karena menggeser batas antara keamanan dan pemerasan.
Pengecualian untuk China menunjukkan strategi pecah-belah yang cerdas namun sinis. Jika sebagian kapal merasa aman karena negosiasi, tekanan kolektif terhadap ancaman di Laut Merah bisa melemah, sementara beban risiko berpindah ke pihak lain.
Di sisi lain, respons internasional yang terbatas memberi ruang bagi eksperimen semacam ini. Ketika armada pengamanan kewalahan dan politik enggan membayar biaya eskalasi, jalur perdagangan global menjadi sandera dari kalkulasi aktor non-negara dan sponsor regionalnya.
Bab el-Mandeb adalah pengingat bahwa peta energi dunia ditentukan oleh titik sempit, bukan oleh janji pasar bebas. Ketika satu gerbang bisa memperpanjang pelayaran dari 16 hari menjadi 50 hari, setiap ancaman berubah menjadi inflasi biaya yang merembet ke harga barang dan stabilitas negara.
Pertanyaannya kini bukan hanya apakah pungutan akan diberlakukan, tetapi siapa yang berhak menetapkan aturan di jalur air internasional. Jika dunia membiarkan “tarif” lahir dari laras senjata, maka preseden itu akan sulit dipatahkan di krisis berikutnya.
(Orbit dari berbagai sumber, 10 Agustus 2026)
