Penarikan Pasukan AS dari Irak: Iran Bersorak, Kedaulatan Dipertaruhkan
ORBITINDONESIA.COM – Penarikan pasukan AS dari Irak diumumkan Donald Trump sebagai “kemenangan” atas ISIS, sementara Iran menyebutnya kemenangan bersejarah. Di Baghdad, Perdana Menteri Ali al-Zaidi bahkan menetapkan 1 Oktober sebagai “Hari Kemerdekaan” setelah 2.500 tentara AS terakhir pergi.
Kepergian pasukan Amerika menutup satu bab panjang keterlibatan militer AS di Irak sejak invasi 2003. AS sempat menarik diri pada 2011, lalu kembali pada 2014 untuk memerangi ISIS lewat Operation Inherent Resolve.
Penarikan ini mengikuti perjanjian 2024 antara Baghdad dan Washington, yang disebut sebagai “hubungan yang dinormalisasi”. Namun normalisasi itu terjadi saat tensi AS, Israel, dan Iran memanas, sehingga Irak kembali berada di tengah pusaran.
Trump menulis di akun resmi Gedung Putih bahwa “pasukan Amerika terakhir sedang meninggalkan Irak,” dan mengklaim ini kemenangan bagi AS dan Irak atas ISIS. Ia juga memuji Ali al-Zaidi sebagai pemimpin baru yang “menang dengan keunggulan mutlak,” sekaligus menegaskan dukungan politiknya.
Dari Teheran, IRGC mengirim pesan yang lebih tajam dengan menyerukan AS keluar dari seluruh Timur Tengah. Pernyataan itu, menurut laporan AFP, menyebut penarikan ini sebagai “kemenangan bersejarah” bagi Irak dan “front Perlawanan Islam,” yang mengisyaratkan kemenangan narasi, bukan sekadar perubahan jumlah pasukan.
Baghdad memilih simbolisme negara dengan menetapkan empat hari libur resmi dan menamai momen ini “Hari Kemerdekaan.” Bahasa yang dipakai al-Zaidi menekankan “kedaulatan nasional penuh,” seolah mengunci penarikan AS sebagai penyelesaian moral, bukan kompromi strategis.
Namun keamanan tidak otomatis membaik hanya karena satu bendera diturunkan. Operation Inherent Resolve berakhir setelah 12 tahun, tetapi ISIS pernah bangkit dari ruang kosong kekuasaan, dan ruang kosong serupa bisa muncul lagi jika koordinasi intelijen melemah.
Penarikan AS juga tidak menghapus fakta bahwa masih ada pengerahan militer asing lain. Turki tetap memiliki pasukan di Irak, meski Ankara menyatakan akan menyerahkan sebuah pangkalan di utara Irak secara bertahap kepada Baghdad.
Renad Mansour dari Chatham House mengatakan kepada DW bahwa tujuan politik Baghdad adalah memperjelas Irak ingin tetap menjadi sekutu AS. Pernyataan ini penting karena menunjukkan ironi: Irak merayakan “bebas militer asing,” tetapi tetap membutuhkan payung kemitraan keamanan dan diplomasi.
Di titik ini, “penarikan pasukan AS dari Irak” adalah peristiwa militer yang berubah menjadi pertarungan persepsi. Trump menjualnya sebagai kemenangan anti-ISIS, al-Zaidi menjualnya sebagai kedaulatan, dan IRGC menjualnya sebagai kemenangan poros perlawanan.
Kegembiraan Iran bukan sekadar reaksi spontan, melainkan sinyal bahwa pengaruh regional sedang dihitung ulang. Ketika IRGC menyebut “kemenangan bersejarah,” mereka ingin dunia percaya bahwa AS mundur karena kalah daya tahan, bukan karena kesepakatan terstruktur.
Irak, di sisi lain, tampak berusaha melakukan dua hal yang saling tarik-menarik. Baghdad ingin menutup luka panjang pendudukan dan perang, tetapi juga ingin mencegah Washington melihat Irak sebagai perpanjangan tangan Teheran.
Di sinilah risiko terbesar muncul, yakni kompetisi pengaruh yang mengeras setelah pasukan AS pergi. Jika institusi keamanan Irak tidak cukup solid, ruang politik bisa diisi oleh milisi non-negara, dan kedaulatan yang dirayakan berubah menjadi kedaulatan yang dinegosiasikan.
Trump menonjolkan figur al-Zaidi sebagai “pemimpin hebat” yang ia dukung, yang mengandung pesan bahwa AS masih ingin punya kanal politik di Baghdad. Tetapi kanal politik tanpa kehadiran militer bisa membuat AS bergantung pada elite, sementara dinamika di lapangan sering ditentukan oleh aktor bersenjata lokal.
Karena itu, pertanyaan kuncinya bukan apakah AS pergi, melainkan apa yang mengisi jeda setelahnya. Irak membutuhkan kedaulatan yang berbentuk, yaitu hukum yang bekerja, tentara yang profesional, dan diplomasi yang tidak dipaksa memilih satu blok.
Penarikan pasukan AS dari Irak menutup era operasi militer, tetapi membuka era baru kompetisi narasi dan pengaruh. Iran bersorak, Trump mengklaim menang atas ISIS, dan Baghdad merayakan “Hari Kemerdekaan,” namun semua pihak membawa agenda yang belum selesai.
Jika kedaulatan hanya dirayakan sebagai seremoni, ia akan rapuh saat krisis berikutnya datang. Tetapi jika kedaulatan dibangun sebagai kapasitas negara, Irak bisa keluar dari bayang-bayang 2003 tanpa jatuh ke ketergantungan baru.
Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan: setelah pasukan asing pergi, siapa yang benar-benar mengendalikan keamanan, ekonomi, dan keputusan politik di Baghdad. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah 1 Oktober adalah kemerdekaan, atau hanya pergantian penjaga gerbang. (Orbit dari berbagai sumber, 3 Oktober 2026)
