Satrio Arismunandar: Mencari Wapres untuk Prabowo - Kuat Bekerja, Tidak Menciptakan Matahari Kembar
Oleh Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI
ORBITINDONESIA.COM - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka persoalan penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Siapa sosok yang paling tepat menggantikannya?
Pertanyaan ini bukan semata-mata menyangkut siapa tokoh yang memiliki popularitas, dukungan partai, atau kedekatan politik dengan Presiden. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan seorang Wakil Presiden yang mampu melengkapi kepemimpinan Prabowo, memperkuat efektivitas pemerintahan, sekaligus menjaga stabilitas hubungan di lingkaran kekuasaan.
Tantangan yang dihadapi pemerintah tidak ringan. Persoalan ekonomi, ketahanan energi, pangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan pembangunan membutuhkan perhatian serius.
Pada saat yang sama, Presiden memiliki banyak program prioritas, termasuk program populis yang memerlukan anggaran besar, koordinasi lintas kementerian, dan pengawasan ketat. Dalam situasi seperti ini, Presiden tidak mungkin menangani seluruh persoalan secara langsung.
Karena itu, kebutuhan terhadap Wapres yang efektif menjadi semakin penting. Namun, ada satu pertimbangan politik yang tidak bisa diabaikan: karakter kepemimpinan Prabowo.
Prabowo dikenal sebagai pemimpin dengan karakter kuat, ambisi besar, dan kecenderungan memegang kendali strategis pemerintahan. Ia ingin memastikan arah kebijakan negara bergerak sesuai visi yang telah ditetapkannya.
Dalam konteks tersebut, sosok Wapres yang terlalu menonjol, memiliki agenda politik sendiri, atau membangun pusat pengaruh yang bersaing dengan Presiden berpotensi menimbulkan ketegangan internal.
Istilah "tidak boleh ada matahari kembar" mungkin menggambarkan kebutuhan tersebut. Presiden tentu memerlukan Wapres yang loyal dan mampu bekerja dalam satu garis kepemimpinan.
Namun, loyalitas tidak boleh diartikan sebagai kepatuhan tanpa pemikiran kritis. Wapres yang hanya mengatakan "siap, Pak Presiden" tidak akan banyak membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan yang semakin kompleks.
Sosok yang dibutuhkan Prabowo justru seorang pekerja pemerintahan yang memiliki kapasitas manajerial kuat, pengalaman mengelola organisasi besar, memahami persoalan ekonomi dan birokrasi, serta mampu mengoordinasikan berbagai kementerian.
Ia tidak harus menjadi tokoh yang popularitasnya menyaingi Presiden. Tetapi ia harus memiliki wibawa, integritas, dan kemampuan untuk memastikan keputusan politik diterjemahkan menjadi hasil nyata.
Ada setidaknya tiga kualitas penting yang perlu dimiliki Wapres pengganti Gibran.
Pertama, kemampuan manajerial dan koordinasi. Banyak persoalan Indonesia bukan disebabkan ketiadaan program, melainkan lemahnya pelaksanaan dan koordinasi. Kebijakan pangan, misalnya, tidak hanya menyangkut produksi pertanian, tetapi juga pupuk, irigasi, distribusi, pembiayaan, dan stabilitas harga.
Demikian pula persoalan energi yang berkaitan dengan investasi, industri, keuangan negara, dan lingkungan. Wapres harus mampu melihat keterkaitan tersebut dan memastikan kementerian bekerja dalam satu kerangka kebijakan.
Kedua, keberanian menyampaikan fakta dan memberikan masukan kritis kepada Presiden. Dalam pemerintahan yang kuat berpusat pada Presiden, Wapres semestinya menjadi salah satu sumber informasi dan koreksi internal. Ia harus berani menyampaikan jika suatu program tidak berjalan, target terlalu ambisius, atau kebijakan berpotensi menimbulkan dampak negatif.
Perbedaan pendapat tidak perlu dipertontonkan di depan publik. Namun, ruang untuk menyampaikan kritik secara terbuka di lingkungan internal pemerintahan harus tersedia.
Ketiga, kemampuan membangun komunikasi politik. Wapres perlu menjadi penghubung antara Presiden dan berbagai kekuatan politik, parlemen, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat sipil. Kemampuan menjembatani kepentingan akan sangat berguna ketika pemerintah harus mengambil keputusan sulit atau menghadapi resistensi terhadap kebijakan tertentu.
Pembagian kerja antara Presiden dan Wapres juga perlu dirancang secara jelas. Presiden tetap menjadi pemegang kendali strategis: menentukan arah pembangunan, mengambil keputusan politik utama, memimpin hubungan luar negeri dan pertahanan, serta mengawasi keseluruhan kabinet.
Sementara itu, Wapres dapat diberi mandat khusus untuk mengawal pelaksanaan program lintas kementerian, mengevaluasi pencapaian target, mengidentifikasi hambatan birokrasi, dan memastikan keputusan Presiden dilaksanakan secara konsisten.
Dalam model ini, Wapres dapat berfungsi sebagai semacam chief operating officer pemerintahan. Ia bukan pengganti Presiden dalam menentukan arah politik, melainkan penguat kapasitas eksekutif untuk memastikan mesin pemerintahan bekerja efektif. Mandat, akses informasi, kewenangan koordinasi, dan tanggung jawabnya harus dirumuskan secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan para menteri.
Tentu ada risiko jika Wapres terlalu lemah. Ia hanya menjadi pendamping seremonial yang tidak memberikan kontribusi berarti. Sebaliknya, jika terlalu kuat secara politik dan membangun jaringan kekuasaan sendiri, ia berpotensi menjadi pusat gravitasi baru yang menimbulkan persaingan internal. Kedua situasi itu sama-sama tidak menguntungkan pemerintahan.
Karena itu, mencari pengganti Gibran seharusnya tidak semata-mata menjadi bagian dari kompromi politik antarkelompok pendukung pemerintah. Pertimbangan kapasitas, integritas, kemampuan bekerja dalam tim, dan kesesuaian dengan kebutuhan pemerintahan harus mendapat tempat utama.
Indonesia membutuhkan Wapres yang tidak sibuk membangun panggung politik pribadi, tetapi juga tidak kehilangan keberanian dan inisiatif. Ia harus mampu bekerja di balik layar, mengambil tanggung jawab ketika diperlukan, dan menyampaikan peringatan ketika kebijakan pemerintah menghadapi masalah.
Tidak boleh ada matahari kembar. Namun, juga tidak mungkin seluruh beban pemerintahan ditumpukan kepada satu matahari.
Prabowo membutuhkan Wapres yang kuat dalam pekerjaan, bukan kuat dalam persaingan; loyal kepada Presiden, tetapi tetap kritis terhadap kebijakan; tidak merebut panggung kekuasaan, tetapi mampu memastikan pemerintahan menghasilkan perubahan nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan pasangan Presiden dan Wapres bukan diukur dari siapa yang paling sering tampil, melainkan dari seberapa efektif keduanya bekerja untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Jakarta, 13 November 2026. ***
