Ketika Oligarki Beradaptasi Pasca Reformasi 1998 dan Menjinakkan Demokrasi
Vedi R. Hadiz, Richard Robison. “Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised.” 2nd Edition. Routledge, 2026.
ORBITINDONESIA.COM - Buku "Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised" karya Vedi R. Hadiz dan Richard Robison ini merupakan edisi pemutakhiran komprehensif dari karya klasik mereka yang sangat berpengaruh (Reorganising Power in Indonesia, 2004). Buku awal itu mengulas tentang politik Indonesia pasca-Orde Baru.
Argumen utamanya sederhana tetapi mengguncang banyak asumsi tentang demokratisasi Indonesia: jatuhnya rezim otoriter tidak otomatis menghancurkan kekuasaan elite lama. Sebaliknya, oligarki beradaptasi, bereorganisasi, dan menemukan cara baru untuk mempertahankan dominasinya di dalam institusi demokrasi.
Buku ini melacak bagaimana kekuatan oligarki yang lahir di era Orde Baru tidak runtuh bersama Soeharto, melainkan bermutasi dan mengonsolidasikan diri hingga menandai "akhir" dari cita-cita luhur Reformasi 1998.
Jatuhnya Soeharto dan Optimisme Awal Reformasi 1998
Narasi dalam buku ini mengalir bagai sebuah kronik pasang-surut kekuasaan politik-ekonomi di Indonesia selama empat dekade terakhir. Cerita dimulai dari masa inkubasi oligarki di bawah rezim otoriter Orde Baru (1965–1982). Di bawah asuhan Soeharto, sistem kapitalisme predatoris tumbuh subur, melahirkan sekelompok elit bisnis dan politisi yang memupuk kekayaan luar biasa lewat jalur patronase negara.
Selama beberapa dekade Orde Baru, kekayaan ekonomi dan kekuasaan politik terkonsentrasi pada jaringan kecil pengusaha besar, birokrat, militer, dan keluarga penguasa. Negara menjadi arena tempat sumber daya ekonomi didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan. Oligarki tidak hanya menguasai pasar, tetapi juga lembaga politik dan sebagian besar organisasi masyarakat.
Kemudian datang krisis. Ketika Asian Financial Crisis menghantam Indonesia pada 1997–1998, fondasi ekonomi dan politik Orde Baru runtuh. Demonstrasi mahasiswa, kerusuhan sosial, dan tekanan ekonomi memaksa Soeharto mundur. Momen tersebut dianggap sebagai awal kelahiran demokrasi yang akan menggantikan dominasi elite lama.
Banyak pengamat internasional dan lembaga donor seperti IMF meramalkan bahwa struktur kekuasaan lama ini akan hancur. Pasar bebas dan institusi demokrasi baru diasumsikan akan otomatis melahirkan pemerintahan yang bersih (good governance).
Reorganisasi Oligarki dan Pembajakan
Namun, Hadiz dan Robison menyajikan sebuah kelokan alur (plot twist) yang pahit: alih-alih punah, jejaring kekuasaan lama ini ternyata justru melakukan reorganisasi.
Saat panggung demokrasi dibuka melalui pemilu multipartai, desentralisasi, dan pilkada langsung, para oligarki ini bergerak cepat melakukan "pembajakan" (hijacking). Menggunakan modal material yang melimpah, mereka mengolonisasi institusi-institusi demokrasi tersebut. Mereka mendanai partai politik, membangun kartel, membeli suara, dan menguasai media massa.
Demokrasi yang awalnya dirancang untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat, berubah menjadi arena baru bagi para oligarki untuk mencari legitimasi hukum demi mengamankan kekayaan mereka. Demokrasi menjadi arena baru bagi pertarungan oligarki, bukan kuburan bagi oligarki itu sendiri.
Hadiz dan Robison mengulas sebuah ironi besar: politik demokratis dan dominasi oligarki ternyata tidak saling menghancurkan, melainkan bisa hidup berdampingan dan saling menguatkan. Reformasi secara substansial telah berakhir, digantikan oleh era konsolidasi oligarki yang semakin matang dan berpusat pada negara.
Meruntuhkan Mitos Teori Neo-Liberal
Buku ini menempati posisi yang sangat krusial dalam studi politik Asia Tenggara dan ekonomi politik internasional karena beberapa alasan utama.
Pertama, meruntuhkan mitos teori neo-liberal dan pluralis. Buku ini menjadi kritik paling tajam terhadap pandangan Barat yang percaya bahwa pasar bebas dan pemilu demokratis secara otomatis akan menghapus korupsi dan melahirkan kesetaraan.
Buku ini menolak pandangan optimistis bahwa demokrasi secara otomatis menghasilkan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Hadiz dan Robison menunjukkan bahwa perubahan institusi politik tidak selalu diikuti perubahan struktur kekuasaan sosial-ekonomi.
Jika institusi demokrasi dibangun di atas ketimpangan ekonomi yang ekstrem, institusi tersebut justru akan dibeli dan dijinakkan oleh elit kaya. Buku ini menantang penjelasan pluralis yang muncul kembali tentang hubungan antara demokrasi dan institusi pasar, menunjukkan bagaimana politik demokratis, dorongan populis, dan dominasi oligarki pada akhirnya dapat hidup berdampingan dan saling mendukung.
Kedua, menyediakan kerangka analisis struktural yang kokoh. Dibandingkan melihat politik sekadar sebagai konflik antar-figur atau pilihan rasional individu, buku ini konsisten menggunakan pendekatan ekonomi-politik struktural.
Hal ini membantu pembaca melihat akar masalah politik Indonesia bukan pada "moralitas" politisinya, melainkan pada struktur relasi kekuasaan sosial yang timpang.
Ketiga, alat diagnosis realitas politik hari ini. Buku ini memiliki daya ramal (foresight) yang luar biasa. Fenomena hari ini—seperti mahalnya biaya politik, pelemahan lembaga antikorupsi, dan lain-lain —bukanlah sebuah anomali atau kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari proses "reorganisasi kekuasaan" yang dipetakan oleh kedua penulis sejak dua dekade lalu.
Buku ini berpengaruh jauh melampaui studi Indonesia. Ia menjadi rujukan penting dalam kajian ekonomi politik, demokratisasi, dan studi negara berkembang karena menunjukkan bahwa pasar bebas dan demokrasi tidak selalu menghasilkan masyarakat yang lebih egaliter.
Buku ini akan menarik bagi para akademisi di bidang politik Asia Tenggara, serta mereka yang berminat pada isu-isu ekonomi politik dan pembangunan. Buku ini layak menjadi bacaan wajib bagi mereka yang ingin memahami, mengapa transisi demokrasi di Indonesia menghasilkan sistem yang stabil secara prosedural, namun keropos secara substansial.
Satrio Arismunandar, Sekjen Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, Dewan Pakar SCSC (South China Sea Council). Kontak: 081286299061.
