Menjelang Pergantian Netanyahu: Akankah Timur Tengah Menemukan Perdamaian?
Pergantian pemimpin belum tentu mengakhiri konflik. Perdamaian membutuhkan perubahan paradigma, keadilan, dan keberanian membangun diplomasi kemanusiaan.
Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Café
ORBITINDONESIA.COM - Perubahan politik di Israel pada November 2026 membuka babak baru bagi masa depan Timur Tengah. Setelah pemilu 27 Oktober tidak menghasilkan mayoritas mutlak di parlemen, Benjamin Netanyahu menghadapi kemungkinan kehilangan kekuasaan yang telah lama menjadi pilar sentral dalam lanskap politik Israel.
Pada 7 November 2026, Presiden Isaac Herzog mengumumkan pemberian mandat kepada Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar sekaligus mantan Kepala Staf Militer Israel, untuk membentuk pemerintahan baru. Eisenkot dijadwalkan menerima mandat tersebut pada 8 November. Sebanyak 67 anggota Knesset merekomendasikan namanya, berbanding 46 anggota yang mendukung Netanyahu. Namun, mandat ini belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang stabil; Eisenkot masih harus merajut dukungan mayoritas dalam parlemen beranggotakan 120 kursi (President of Israel, 2026; Reuters, 2026).
Hasil pemilu mencerminkan fragmentasi politik yang mendalam. Blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sementara blok oposisi pimpinan Eisenkot meraih 48 kursi. Posisi partai-partai Arab yang menguasai 19 kursi menjadi variabel krusial dalam proses koalisi (Reuters, 2026).
Perkembangan ini menghadirkan pertanyaan yang melampaui sekadar pergantian personel perdana menteri: apakah transisi kepemimpinan ini akan membuka jalan bagi perdamaian, atau hanya mengubah wajah politik tanpa menyentuh akar konflik?
Selama bertahun-tahun, Netanyahu merupakan figur determinan dalam kebijakan keamanan Israel, termasuk perang di Gaza, ekspansi permukiman, dan penolakan terhadap negara Palestina. Meskipun berakhirnya kekuasaannya dapat dipandang sebagai momentum politik, menganggap Netanyahu sebagai satu-satunya sumber konflik adalah penyederhanaan yang berisiko menyesatkan.
Persoalan fundamentalnya bukan terletak pada individu pemimpin, melainkan pada sistem politik, persepsi keamanan, dan struktur kekuasaan yang membentuk kebijakan negara tersebut.
Ilusi Perubahan: Ketika Pemimpin Berganti, Kebijakan Bertahan
Gadi Eisenkot menawarkan profil kepemimpinan yang berbeda dari pendahulunya. Pengalaman militernya dan kritik tajam terhadap manajemen perang oleh kabinet Netanyahu memberikan nuansa baru dalam kontestasi politik Israel. Namun, perbedaan gaya kepemimpinan tidak serta-merta ekuivalen dengan perubahan paradigma.
Eisenkot sendiri pernah menyatakan bahwa prinsip "dua negara untuk dua bangsa" merupakan sebuah kekeliruan strategis. Ia juga menegaskan keinginan agar tanggung jawab keamanan di wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania tetap berada di bawah kendali Israel (Anadolu Agency, 2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pergantian pemerintahan belum tentu membawa pergeseran mendasar dalam pandangan Israel terhadap hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bangsa Palestina.
Associated Press (2026) juga mengingatkan bahwa sebagian besar faksi politik yang berseberangan dengan Netanyahu tetap memegang pandangan keras mengenai status Gaza, Tepi Barat, dan pembentukan negara Palestina. Dengan demikian, risiko terbesar pasca-Netanyahu bukanlah ketidakstabilan politik semata, melainkan ilusi perubahan.
Dunia internasional mungkin merasa lega ketika Netanyahu meninggalkan panggung kekuasaan, namun jika dukungan diberikan kembali tanpa persyaratan yang jelas sementara persoalan pendudukan dan hak-hak Palestina tetap tak tersentuh, maka siklus kekerasan akan terus berlanjut.
Pergantian pemimpin seharusnya menjadi momen untuk menguji substansi perubahan kebijakan, bukan alasan untuk menurunkan intensitas pengawasan internasional.
Keamanan Israel Tidak Boleh Menghapus Hak Palestina
Hambatan struktural terbesar perdamaian di Timur Tengah adalah definisi keamanan yang asimetris. Bagi Israel, keamanan dimaknai sebagai perlindungan warga negara dari serangan bersenjata, terorisme, dan instabilitas kawasan –ancaman yang terbukti nyata melalui serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Namun, keamanan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun di atas insecurity pihak lain. Rakyat Palestina memiliki hak yang sama untuk hidup tanpa ketakutan, pengusiran paksa, pembatasan mobilitas, dan kekerasan struktural.
Keamanan yang eksklusif – yang hanya melindungi satu pihak sementara pihak lain hidup dalam ketidakpastian kronis – pada dasarnya adalah resep untuk ketidakstabilan abadi.
Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) tanggal 4 Februari 2026 mendokumentasikan perluasan permukiman ilegal dan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat Palestina di wilayah pendudukan. Laporan tersebut menegaskan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk melindungi penduduk sipil, bukan sebaliknya (OHCHR, 2026).
Lebih jauh, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat penasihatnya tanggal 19 Juli 2024 menyatakan bahwa keberlanjutan kehadiran Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki bertentangan dengan hukum internasional dan harus diakhiri secepatnya (ICJ, 2024).
Prinsip keadilan menuntut kita memahami bahwa perdamaian bukanlah kompetisi zero-sum tentang siapa yang lebih berhak merasa aman. Perdamaian sejati mengharuskan kedua bangsa memperoleh jaminan atas keselamatan, martabat, dan masa depan secara simultan.
Dari Pengucilan Menuju Diplomasi Inklusif
Dunia internasional perlu mengevaluasi efektivitas pendekatan diplomasi yang selama ini diterapkan. Tekanan ekonomi, sanksi, dan isolasi politik memang dapat berfungsi sebagai instrumen penegakan akuntabilitas. Namun, instrumen tersebut tidak memiliki kapasitas intrinsik untuk menciptakan rekonsiliasi.
Dalam konteks ini, pendekatan seperti Operation Economic Outcast perlu dibaca secara kritis. Pengucilan ekonomi mungkin menimbulkan konsekuensi politik jangka pendek, tetapi apabila tidak disertai jalur diplomatik yang jelas, mekanisme akuntabilitas yang transparan, dan ruang negosiasi yang bermakna, tekanan justru berisiko memperdalam polarisasi dan radikalisme.
Persoalannya bukan memilih antara akuntabilitas atau dialog; keduanya harus berjalan beriringan. Laporan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia, Pathways for Peace, menekankan bahwa ketimpangan akses terhadap kekuasaan, sumber daya, keamanan, dan keadilan merupakan akar konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, pencegahan konflik memerlukan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat luas dan memperkuat institusi lokal (United Nations & World Bank, 2018).
Prinsip ini sangat relevan untuk Timur Tengah. Perdamaian tidak cukup dibangun melalui kesepakatan elit atau tekanan negara-negara besar semata. Masyarakat yang mengalami langsung dampak konflik harus menjadi subjek, bukan objek, dalam proses penyelesaian.
Palestina Tidak Boleh Menjadi Objek Perdamaian
Tidak mungkin membangun perdamaian berkelanjutan apabila rakyat Palestina hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga. Representasi Palestina harus hadir secara bermakna melalui lembaga politik yang legitimate, keterlibatan masyarakat sipil yang organik, dan mekanisme yang memungkinkan aspirasi warga didengar secara autentik.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tahun 2025 mengenai rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza menyediakan kerangka transisi, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan kembali. Resolusi ini juga menyebut kemungkinan terbentuknya jalan kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina setelah fase transisi terpenuhi (UN Security Council, 2025).
Namun, pembangunan kembali Gaza tidak boleh direduksi menjadi sekadar rekonstruksi fisik – gedung, jalan, rumah sakit, dan infrastruktur ekonomi. Yang jauh lebih urgen adalah pemulihan kehidupan sosial, martabat manusia, hak politik, dan harapan kolektif masyarakatnya.
Perdamaian yang tidak memberikan ruang bagi suara Palestina hanya akan menghasilkan kesepakatan administratif yang rapuh, bukan penyelesaian konflik yang substantif.
Indonesia dan Diplomasi Kemanusiaan
Dalam konstelasi tersebut, Indonesia memiliki ruang diplomasi yang strategis. Konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan penyelesaian berbasis hukum internasional merupakan modal politik yang kuat. Prinsip politik luar negeri bebas aktif memberikan landasan bagi Indonesia untuk membangun komunikasi, mempertemukan kepentingan, dan mendorong penyelesaian damai tanpa terjebak dalam blok geopolitik.
Mendukung kemerdekaan Palestina tidak berarti menutup pintu komunikasi dengan pihak Israel. Justru, konsistensi terhadap prinsip kemanusiaan memungkinkan Indonesia berbicara dengan semua pihak tanpa mengorbankan sikap dasar terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Kita tidak perlu mengklaim diri sebagai mediator utama; peran yang lebih realistis dan berdampak adalah menjadi fasilitator diplomasi kemanusiaan—membangun ruang dialog dan mempertemukan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh terhadap masa depan kawasan. Di sinilah konsep Peace Café menemukan relevansinya.
Peace Café: Perdamaian Dimulai dari Perjumpaan Manusia
Peace Café memandang perdamaian bukan semata-mata sebagai produk perundingan politik tingkat tinggi, melainkan sebagai proses panjang membangun kembali kepercayaan antarmanusia.
Perjanjian dapat ditandatangani oleh para pemimpin, tetapi perdamaian harus dirasakan dan dirawat oleh masyarakat. Diplomasi formal memang penting, namun transformasi hubungan sosial juga membutuhkan ruang perjumpaan yang memungkinkan manusia melihat "liyan" bukan sebagai ancaman eksistensial, melainkan sebagai sesama manusia yang menderita.
Meja dialog dalam gagasan Peace Café bukan pengganti diplomasi formal, bukan pula ruang untuk mengabaikan realitas pendudukan dan ketidakadilan struktural. Ia merupakan ruang pendukung (supporting space) bagi tumbuhnya keberanian untuk mendengarkan, mengakui penderitaan pihak lain, dan mencari jalan keluar tanpa kehilangan martabat.
Bayangkan apabila Indonesia dapat memfasilitasi pertemuan antara tokoh masyarakat Palestina dan Israel, akademisi, pemimpin agama, perempuan, generasi muda, serta pelaku kemanusiaan. Tujuannya bukan memaksakan kesepakatan politik dalam satu sesi, melainkan membangun kembali modal sosial yang terkikis oleh dekade konflik. Sebuah percakapan mungkin tidak langsung menghentikan perang. Namun, tanpa keberanian untuk memulai percakapan, perdamaian akan terus menjadi wacana abstrak yang jauh dari kehidupan manusia.
Perdamaian Membutuhkan Perubahan Sistem
Menjelang era pasca-Netanyahu, Timur Tengah berdiri di persimpangan sejarah. Satu skenario adalah pergantian kepemimpinan tanpa perubahan kebijakan mendasar – pemerintahan baru mungkin menggunakan bahasa yang lebih moderat, namun mempertahankan doktrin keamanan dan kebijakan teritorial yang sama.
Skenario lainnya adalah terbukanya ruang untuk meninjau kembali paradigma keamanan, memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional, mengakui hak politik Palestina, dan membangun arsitektur keamanan regional yang inklusif.
Perubahan paradigmatik ini tidak dapat dibebankan solely kepada satu pemerintahan Israel. Palestina, negara-negara Arab, Amerika Serikat, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan aktor internasional lainnya memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan perdamaian tumbuh.
Tidak ada perdamaian berkelanjutan apabila keamanan hanya dimiliki satu bangsa, keadilan hanya berlaku bagi satu kelompok, dan diplomasi hanya menjadi arena tawar-menawar para elit.
Sejarah mungkin akan mencatat berakhirnya kekuasaan Netanyahu sebagai peristiwa politik biasa. Namun, sejarah baru akan mencatat lahirnya perdamaian apabila momentum ini digunakan untuk membongkar sistem yang memproduksi permusuhan, mewariskan ketidakadilan, dan mengorbankan generasi mendatang.
Bagi Indonesia, momentum ini merupakan kesempatan untuk mendemonstrasikan bahwa diplomasi tidak harus selalu dimulai dengan kekuatan ekonomi atau militer. Ia dapat dimulai dengan keberanian moral, konsistensi terhadap hukum internasional, dan kesediaan membangun jembatan kemanusiaan.
Perdamaian tidak cukup menunggu seorang pemimpin pergi. Perdamaian membutuhkan keberanian kolektif untuk mengubah sistem yang membuat konflik terus bereproduksi. Sebab, perdamaian sejati bukan sekadar ketika senjata berhenti berbicara, melainkan ketika manusia kembali memiliki alasan untuk saling percaya. ***
