Anggota Kongres Partai Republik akan Memaksa Pemungutan Suara Pemakzulan Menteri Pertahanan Hegseth
ORBITINDONESIA.COM - Seorang anggota Kongres dari Partai Republik berencana untuk memaksa pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat minggu ini untuk memakzulkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dengan tuduhan bahwa ia telah melanggar Konstitusi AS.
"Dengan terlibat dalam permusuhan di Iran selama lebih dari 90 hari tanpa otorisasi Kongres, Menteri Hegseth melanggar hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Perwakilan Thomas Massie.
Upaya ini kemungkinan akan gagal, karena Partai Republik tetap berkuasa di Kongres hingga Januari. Tetapi Massie mengatakan upaya ini bertujuan untuk mendorong Presiden Donald Trump untuk mengganti Hegseth sebelum Partai Demokrat dapat meluncurkan proses pemakzulan mereka sendiri.
Hegseth menyebut upaya pemakzulan itu sebagai "tipuan" dan membela rekam jejaknya.
"Anda lihat, mereka menyerang saya. Mereka menyerang kami karena kami efektif," katanya dalam pernyataan video minggu lalu. "Ini tidak akan berhasil. Kami tidak akan mundur."
Ia menyebut Massie sebagai "anggota Kongres yang kecewa dan kalah" dan mengatakan bahwa ia tidak khawatir tentang upaya pemakzulan tersebut. Dalam video tersebut, Hegseth membela kepemimpinannya di departemen tersebut dan menyebutkan cara-cara yang telah ia lakukan untuk memenuhi agenda "America First" Trump.
Massie secara resmi mengajukan pasal-pasal pemakzulan dalam sebuah resolusi di ruang sidang DPR pada Senin sore. Langkah ini memulai hitungan mundur 48 jam bagi DPR untuk membahas langkah tersebut. Para anggota parlemen dapat memberikan suara langsung pada resolusi tersebut, memberikan suara untuk merujuknya ke komite, atau untuk mengesampingkannya.
"Saya melakukan ini karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan," katanya kepada wartawan setelah mengajukan pasal-pasal tersebut.
Massie, yang kalah dalam pemilihan ulang awal tahun ini, telah mengkritik Trump dan perang di Iran sejak dimulai hampir sembilan bulan lalu. Ia sebelumnya telah menjadi berita utama karena menuntut pemerintahan Trump untuk merilis berkas-berkas yang terkait dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein yang telah meninggal.
Anggota Kongres Kentucky itu pertama kali mengajukan pasal-pasal pemakzulan pada bulan September dan kini kembali mengangkatnya setelah Partai Republik kehilangan kendali atas DPR dan Senat dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu.
Ia mengatakan upaya tersebut bertujuan untuk mencegah pertunjukan yang akan dilakukan Partai Demokrat tahun depan ketika mereka mengendalikan Kongres. Ia mengatakan berharap dapat memaksa Trump untuk menunjuk pengganti, yang dapat segera dikonfirmasi saat Partai Republik masih berkuasa.
"Upaya saya untuk memakzulkan Menteri Hegseth adalah versi yang jauh lebih lunak dari apa yang akan terjadi ketika Partai Demokrat mengambil alih kendali DPR dan Senat tahun depan," kata Massie dalam sebuah pernyataan. "Mereka akan mengadakan sidang dan persidangan."
Kepemimpinan Partai Demokrat telah mengisyaratkan keterbukaan terhadap upaya tersebut terhadap Hegseth setelah mereka mengambil alih kendali pada bulan Januari.
Ditanya tentang upaya tersebut pada hari Senin, Hegseth mengatakan, "Kami tidak khawatir tentang itu".
Ia mengatakan berencana untuk mengadakan konferensi pers pada hari Selasa untuk membahas masalah tersebut.
Memakzulkan seorang menteri kabinet adalah hal yang jarang terjadi. Pemakzulan harus disetujui oleh kedua kamar agar menteri tersebut dapat dicopot dari jabatannya.
Trump dimakzulkan oleh DPR dua kali pada masa jabatan pertamanya, tetapi dibebaskan oleh Senat setelah dua kali persidangan dan tidak dicopot dari jabatannya.
Seperti halnya proses kepresidenan, DPR pertama-tama akan mengadakan pemungutan suara atas tuduhan terhadap Hegseth dan Senat kemudian akan melakukan persidangan untuk memutuskan apakah akan membebaskan atau menghukumnya.
DPR hanya pernah memakzulkan dua anggota kabinet dalam sejarah AS, tetapi Senat tidak menghukum keduanya.
Meskipun pemakzulan merupakan "proses yang sangat jarang terjadi", hal itu menjadi jauh lebih umum sejak DPR memakzulkan Presiden Bill Clinton pada tahun 1998, kata Paul Gowder, seorang profesor hukum di Universitas Northwestern di Chicago.
Ia mengatakan bahwa hal itu menjadi "jauh lebih umum karena negara menjadi lebih terpolarisasi secara politik," menambahkan prediksi bahwa beberapa anggota kabinet Trump lainnya mungkin akan menghadapi pemakzulan dalam dua tahun ke depan.
Massie mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak yakin apakah langkah tersebut memiliki dukungan yang cukup untuk disahkan. RUU tersebut membutuhkan mayoritas untuk disahkan di DPR, dan bahkan dengan dukungan penuh dari Partai Demokrat, kemungkinan besar masih membutuhkan dukungan dari Partai Republik karena partai tersebut memegang mayoritas tipis.
Peter Loge, seorang profesor urusan publik di Universitas George Washington, mengatakan kepada BBC bahwa ia yakin RUU tersebut kemungkinan akan disahkan karena margin suara yang tipis tersebut.
"Ada cukup banyak anggota Partai Republik yang marah sehingga lebih dari cukup anggota Partai Republik yang tidak akan hadir untuk memberikan suara," katanya.
Saat ini, ada 218 anggota Partai Republik dan 214 anggota Partai Demokrat di DPR.
Meskipun DPR hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk mengesahkan pasal-pasal pemakzulan, Senat mewajibkan suara dua pertiga untuk menjatuhkan hukuman, ambang batas yang sulit dipenuhi pada masa jabatan kongres saat ini.
Ketika Partai Demokrat mengambil alih kekuasaan pada bulan Januari, mereka kemungkinan akan memiliki setidaknya 54 kursi Senat - meskipun dua pemilihan belum memiliki pemenang karena margin suara yang tipis. Sebanyak 60 suara akan dibutuhkan untuk menjatuhkan hukuman dan memberhentikan seorang pejabat dari jabatannya. ***
