Peter Obi Soroti Kebebasan Pers Nigeria Jelang Pemilu 2027
ORBITINDONESIA.COM – Kebebasan pers Nigeria kembali jadi sorotan setelah Peter Obi memperingatkan negara itu “drifting dangerously” menyusul langkah regulator penyiaran jelang Pemilu 2027. Ia menilai media yang bebas dan bertanggung jawab tidak semestinya diperlakukan sebagai musuh pemerintah.
Peringatan Obi muncul setelah National Broadcasting Commission (NBC) mengeluarkan advisory kepada stasiun penyiaran menjelang pemilihan umum 2027. NBC menyoroti pelanggaran etik dan profesional, termasuk presenter yang menyampaikan opini pribadi sebagai fakta dan lemahnya keseimbangan liputan.
Dalam pernyataannya di X, Obi menyebut situasi ini “sangat mengkhawatirkan” dan mengingatkan bahwa “kemarin pembela demokrasi, hari ini penindas pers.” Ia menegaskan institusi dibentuk untuk melayani rakyat, bukan untuk melindungi kenyamanan pemerintah.
Di Nigeria, ketegangan antara regulasi media dan kebebasan editorial bukan isu baru, terutama saat suhu politik meningkat. Menjelang pemilu, ruang publik biasanya dipenuhi kampanye, disinformasi, dan upaya mengendalikan narasi.
Secara formal, NBC punya mandat menjaga standar siaran dan kepatuhan Nigeria Broadcasting Code. Namun, peringatan sanksi yang ditekankan “terutama” menjelang pemilu membuat publik wajar bertanya apakah yang dijaga etika, atau arah opini.
Obi menyebut media sebagai “conscience of the nation,” sebuah frasa yang menempatkan jurnalisme sebagai mekanisme kontrol sosial. Ketika kontrol itu dilemahkan, yang hilang bukan sekadar berita kritis, tetapi kemampuan warga menilai kinerja negara.
Sejarah pemilu di banyak negara menunjukkan pola serupa: regulasi diperketat atas nama ketertiban, sementara batas antara penertiban dan pembungkaman menjadi kabur. Di titik ini, kata kunci “kebebasan pers Nigeria” berubah menjadi isu keamanan demokrasi, bukan sekadar debat industri media.
Di sisi lain, problem yang disebut NBC juga nyata, karena bias presenter dan opini yang dipoles sebagai fakta memang merusak kepercayaan publik. Tantangannya adalah menegakkan disiplin jurnalistik tanpa menjadikan negara sebagai editor utama.
Obi menggeser pusat persoalan ke krisis yang lebih dirasakan warga, yakni “insecurity,” kesulitan ekonomi, dan turunnya kepercayaan publik. Ia menyiratkan bahwa kontrol narasi tidak akan menggantikan kebutuhan akan hasil kebijakan yang nyata.
Jika pemerintah lebih fokus mengatur pemberitaan ketimbang memperbaiki layanan publik, publik bisa membaca itu sebagai pengakuan diam-diam bahwa kinerja sulit dipertahankan di ruang terbuka. Dalam iklim seperti ini, sanksi regulator berpotensi dipersepsikan sebagai alat politik, meski dibungkus bahasa etika.
Pernyataan Obi tajam karena menyentuh paradoks kekuasaan: banyak rezim lahir dari tuntutan demokrasi, lalu tergoda memonopoli mikrofon ketika berkuasa. Kalimat “yesterday’s advocates of democracy, today’s oppressor of the press” adalah tuduhan moral yang sulit ditepis dengan prosedur administratif semata.
Namun, kritik kepada NBC tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi media yang abai pada verifikasi dan keberimbangan. Kebebasan pers Nigeria akan rapuh bila sebagian pelaku media memproduksi opini partisan sambil mengklaim itu jurnalisme.
Jalan tengahnya adalah memperkuat mekanisme akuntabilitas yang transparan, bukan memperluas diskresi hukuman yang bisa dipakai selektif. Jika sanksi perlu dijatuhkan, publik berhak melihat parameter yang jelas, proses yang adil, dan ruang banding yang independen.
Obi menutup dengan kalimat yang seharusnya menjadi patokan semua pihak: Nigeria tidak butuh kontrol yang lebih kuat, Nigeria butuh institusi yang lebih kuat. Institusi kuat berarti regulator yang tidak mudah ditarik ke kepentingan politik, dan media yang tidak menjual sensasi sebagai kebenaran.
Di ambang Pemilu 2027, pertarungan terbesar Nigeria mungkin bukan hanya antar kandidat, tetapi antara transparansi dan kontrol. Ketika ruang siaran dipersempit, yang tersisa adalah bisik-bisik, rumor, dan ketidakpercayaan yang lebih mahal daripada kritik.
Kebebasan pers Nigeria tidak akan hidup hanya dari seruan politisi, dan tidak akan sehat hanya dari ancaman regulator. Ia bertahan bila negara mau diuji, dan media mau disiplin pada fakta.
Pertanyaannya sederhana namun menentukan: apakah Nigeria ingin pemilu yang dipercaya karena informasi terbuka, atau pemilu yang “tenang” karena suara kritis diredam. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah demokrasi bertumbuh, atau hanya terlihat rapi di permukaan.
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Oktober 2026)
