Wantimpres Prabowo dan Rocky Gerung: Politik Merangkul Semua Kalangan
ORBITINDONESIA.COM – Wantimpres Prabowo kembali jadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden, termasuk Rocky Gerung yang selama ini dikenal kritis. Pelantikan pada 2 Oktober 2026 itu dibaca sebagai sinyal kuat bahwa Prabowo memilih strategi “merangkul semua kalangan”, bukan sekadar menyusun tim seremonial.
Wantimpres adalah lembaga penasihat presiden yang kerap dipandang elitis dan minim gaung, meski posisinya dekat dengan pusat keputusan. Karena itu, komposisi Wantimpres Prabowo langsung menjadi indikator arah politik: apakah menjadi ruang pertimbangan substantif, atau sekadar panggung rekonsiliasi.
Nama-nama yang dilantik mencampurkan tokoh agama, pengusaha, purnawirawan, akademisi, hingga mantan pejabat tinggi negara. Di daftar itu ada Pratikno sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, serta figur lintas iman seperti Quraish Shihab, Sinta Nuriyah Wahid, dan Jacky Manuputty.
Yang paling memantik diskusi publik adalah masuknya Rocky Gerung, intelektual publik yang kerap berseberangan dengan pemerintah pada periode sebelumnya. Kehadiran tokoh yang kritis di lingkar penasihat presiden menantang pertanyaan lama: apakah kritik akan dijinakkan, atau justru dilembagakan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pelantikan 26 anggota Wantimpres adalah bagian dari “mazhab merangkul semua kalangan”. Ia mengatakan Prabowo meyakini pembangunan tidak bisa dikerjakan sendirian, sehingga masukan dari berbagai tokoh dibutuhkan.
Secara politik, langkah ini menguatkan pola koalisi besar yang sejak awal menjadi ciri pemerintahan Prabowo. Wantimpres menjadi etalase persatuan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang negosiasi kepentingan yang rumit karena latar belakang anggota sangat beragam.
Jumlah 26 anggota sendiri memberi dua konsekuensi sekaligus: representasi luas dan koordinasi yang berat. Dalam teori pengambilan keputusan, semakin banyak aktor, semakin tinggi biaya konsensus, kecuali ada mekanisme kerja yang disiplin dan agenda yang terukur.
Komposisi Wantimpres Prabowo juga memperlihatkan penekanan pada simbol kebangsaan dan rekonsiliasi sosial. Ada tokoh lintas agama, tokoh ormas besar, dan figur keamanan, seakan pemerintahan ingin menutup celah polarisasi yang tersisa pasca pemilu.
Namun simbol tidak otomatis menjadi kebijakan, karena Wantimpres tidak memiliki kewenangan eksekutif langsung. Nilai lembaga ini bergantung pada dua hal: kualitas naskah nasihat, dan kemauan presiden untuk benar-benar menindaklanjuti masukan yang tidak nyaman.
Masuknya Anwar Usman, purnabakti Hakim Konstitusi dan eks Ketua MK, juga membuka ruang perdebatan etika publik. Di saat isu kepercayaan pada lembaga hukum menjadi perhatian, penempatan figur peradilan di lembaga penasihat bisa dibaca sebagai penguatan pengalaman, atau menimbulkan kecurigaan baru.
Di sisi lain, kehadiran tokoh-tokoh seperti Chairul Tanjung, Dato’ Sri Tahir, dan Jusuf Hamka memperlihatkan jembatan kuat ke dunia usaha dan filantropi. Ini selaras dengan kebutuhan pemerintah mempercepat investasi, pembiayaan pembangunan, dan stabilitas ekonomi.
Jika Wantimpres hanya menjadi forum “orang besar berkumpul”, publik akan cepat bosan karena hasilnya tidak terukur. Tetapi jika lembaga ini mampu merumuskan rekomendasi yang bisa diuji, misalnya pada isu pendidikan, pangan, atau reformasi birokrasi, maka ia bisa menjadi kanal akuntabilitas baru.
Strategi “merangkul semua kalangan” terdengar menenangkan, tetapi ia punya sisi gelap: risiko menumpulkan oposisi dan mengaburkan garis kontrol. Ketika hampir semua tokoh penting masuk ke orbit kekuasaan, pertanyaan kritisnya adalah siapa yang tersisa untuk mengawasi dari luar.
Rocky Gerung di Wantimpres adalah ujian paling nyata bagi narasi itu. Jika ia tetap bebas menyampaikan kritik berbasis argumen, Prabowo mendapat keuntungan legitimasi: kritik tidak dimusuhi, tetapi dikelola sebagai energi korektif.
Namun jika Rocky justru dibatasi oleh etika “kolegial” dan kepentingan menjaga harmoni, publik akan membaca ini sebagai kooptasi halus. Politik merangkul bisa berubah menjadi politik meredam, dan itu berbahaya bagi kualitas demokrasi.
Di titik ini, ukuran keberhasilan Wantimpres bukan pada keragaman nama, melainkan pada keberanian berbeda pendapat yang terdokumentasi. Transparansi menjadi kata kunci, minimal dalam bentuk ringkasan rekomendasi, agenda rapat, atau indikator isu yang sedang dikawal.
Prabowo tampak ingin menunjukkan bahwa negara lebih besar daripada perseteruan politik. Tetapi negara juga lebih besar daripada kompromi tanpa batas, karena pemerintahan yang terlalu nyaman sering kehilangan alarm peringatan.
Wantimpres Prabowo dengan 26 anggota, termasuk Rocky Gerung, adalah panggung besar yang bisa menghasilkan dua cerita berbeda: konsolidasi kebangsaan atau konsolidasi kekuasaan. Semua bergantung pada apakah nasihat yang lahir benar-benar mempengaruhi kebijakan, bukan sekadar menghiasi foto pelantikan.
Publik berhak menagih satu hal sederhana: bukti kerja yang bisa dilihat dan diuji, bukan hanya klaim persatuan. Jika kritik bisa hidup di dalam istana tanpa kehilangan taring, demokrasi akan mendapat napas baru, tetapi jika tidak, kita hanya menyaksikan kritik berubah menjadi dekorasi. (Orbit dari berbagai sumber, 7 Oktober 2026)
