Pertamina Naikkan Harga BBM Nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green, Bagaimana Dampak ke Pertalite?
ORBITINDONESIA.COM - Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green. Pertamax menjadi Rp 16.250/liter dari sebelumnya Rp 12.300/liter, sementara Pertamax Green dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, harga BBM nonsubsidi lain tetap. Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp 20.750, Dexlite (CN 51) Rp 23.000, dan Pertamax Dex (CN 53) tetap Rp 24.800. Begitu pula BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar tetap Rp 10.000 dan Rp 6.800.
Menkeu Purbaya yakin, kenaikan Pertamax hanya sedikit memengaruhi inflasi karena pengguna BBM tersebut kebanyakan masyarakat, bukan angkutan barang atau umum.
Mengenai kemungkinan jebolnya kuota Pertalite akibat migrasi dari Pertamax, ia mengatakan, kebijakannya di tangan Menteri ESDM.
Sementara Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun beranggapan, kenaikan harga itu pasti memicu migrasi ke Pertalite. DPR dan pemerintah, kata dia, sedang mendiskusikan pemberian stimulus baru kepada masyarakat.
Pakar energi dari UGM Fahmy Radhi memprediksi kuota BBM bersubsidi Pertalite yang ditetapkan sebesar 29,26 juta kiloliter (kl) bakal jebol karena migrasi konsumsi dari Pertamax. Selisih harga yang mencapai Rp 6.250 membuat masyarakat lebih memilih Pertalite.
Kuota BBM bersubsidi juga akan perlu ditambah untuk memitigasi kelangkaan Pertalite dan antrean panjang. Artinya, beban anggaran subsidi pun akan membengkak.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar mengatakan, konsumen Pertamax juga berasal dari kalangan pengemudi ojol, guru, dan kelas menengah.
Kenaikan 32% ini menyebabkan daya beli kelas menengah dan menuju kelas menengah (aspiring middle class) semakin merosot, meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin, dan meningkatkan harga pangan. Juga membuat transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, dan mendorong PHK pada kuartal III.
Menurut BDS Alliance, kenaikan tajam harga Pertamax hingga mencapai Rp 16.250 per liter, menjadi pengingat bahwa tekanan ekonomi yang selama ini ditahan pemerintah mulai mencari jalannya sendiri. Dalam jangka pendek, kebijakan mempertahankan harga Pertalite memang dapat meredam gejolak sosial.
Namun, selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi, berisiko mendorong migrasi konsumsi, memperbesar beban subsidi, dan pada akhirnya menambah tekanan terhadap APBN yang sudah menghadapi berbagai kewajiban fiskal.
Pada saat yang sama, Indeks Keyakinan Konsumen kembali melemah, terutama pada persepsi ketersediaan lapangan kerja dan kondisi ekonomi saat ini. Ini menunjukkan bahwa bagi banyak rumah tangga, tekanan biaya hidup mulai terasa lebih nyata dibanding optimisme terhadap masa depan.
Di tengah situasi tersebut, penguatan rupiah yang kembali berada di bawah Rp 18.000 per dolar AS setelah kenaikan BI Rate, patut diapresiasi sebagai sinyal bahwa instrumen stabilisasi masih bekerja.
Namun, seperti terlihat dalam beberapa pekan terakhir, persoalan yang dihadapi tidak lagi semata-mata nilai tukar atau inflasi, melainkan kepercayaan terhadap arah kebijakan dan kualitas tata kelola.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga stabilitas harga dan pasar keuangan, tetapi juga memastikan bahwa program-program prioritas memiliki tata kelola yang kredibel, pembiayaan yang berkelanjutan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hanya dengan cara itu kepercayaan publik dan pasar dapat dipulihkan secara lebih permanen.***
