Kimia Farma dan BRIN Dorong Hilirisasi Riset Kesehatan, Kurangi Impor API
ORBITINDONESIA.COM – Kimia Farma menggandeng BRIN untuk mempercepat hilirisasi riset kesehatan dan memperkuat kemandirian bahan baku obat. Target besarnya jelas, menekan impor Active Pharmaceutical Ingredients (API) yang disebut masih mendominasi sekitar 90 persen kebutuhan nasional.
Pertemuan manajemen PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan periset BRIN di Jakarta pada 16 September 2026 memotret kegelisahan lama industri farmasi. Kegelisahan itu bernama ketergantungan impor, yang membuat harga, pasokan, dan strategi kesehatan publik rentan terguncang.
Direktur Komersial Kimia Farma, Hanardi Setiarto, menegaskan kolaborasi riset diperlukan untuk menjawab tantangan industri. Ia menyebut angka 90 persen impor API sebagai pengingat bahwa Indonesia masih lebih banyak membeli “inti” obat daripada memproduksinya.
Dalam forum itu, kedua pihak membahas penyelarasan inovasi riset dengan kapasitas pengembangan produk industri. Ini penting karena banyak riset berhenti sebagai publikasi, sementara industri membutuhkan prototipe, skala produksi, dan kepastian pasar.
Hilirisasi riset kesehatan bukan sekadar memindahkan temuan dari laboratorium ke pabrik. Hilirisasi menuntut rantai yang utuh, mulai dari kesiapan teknologi, uji praklinis, uji klinis, hingga kepatuhan regulasi dan kemampuan produksi berskala.
Kimia Farma menyebut opsi kerja sama yang lebih konkret, seperti lisensi teknologi, uji klinis bersama, dan co-development. Model ini dapat memotong waktu komersialisasi, tetapi hanya jika pembagian peran, pendanaan, dan kepemilikan kekayaan intelektual disepakati sejak awal.
Angka ketergantungan impor API sekitar 90 persen menjadi data kunci yang terus berulang dalam diskursus farmasi Indonesia. Ketergantungan ini membuat biaya produksi obat mudah tertekan oleh kurs, gangguan logistik, dan kebijakan dagang negara pemasok.
Namun, membangun produksi API bukan pekerjaan satu-dua proyek riset. Ia memerlukan investasi fasilitas kimia dan bioteknologi, pasokan bahan antara, standar mutu ketat, serta kepastian permintaan dari ekosistem BUMN, swasta, dan program kesehatan pemerintah.
Karena itu, rencana penyusunan roadmap kolaborasi jangka pendek dan menengah menjadi bagian paling menentukan dari pertemuan tersebut. Roadmap yang baik harus memprioritaskan molekul atau platform yang realistis, misalnya API esensial ber-volume besar, atau produk bernilai tinggi dengan hambatan masuk yang bisa dikejar.
Di sisi lain, BRIN sebagai lembaga riset nasional memiliki modal berupa jejaring peneliti dan infrastruktur penelitian. Tantangannya adalah mengubah output riset menjadi paket teknologi yang siap diadopsi industri, lengkap dengan data stabilitas, reproducibility, dan rencana skala.
Kerja sama Kimia Farma dan BRIN terdengar menjanjikan, tetapi publik berhak menuntut ukuran keberhasilan yang konkret. Ukuran itu bukan jumlah forum atau MoU, melainkan berapa kandidat produk yang masuk pipeline, berapa yang lulus uji, dan berapa yang benar-benar diproduksi.
Pernyataan Hanardi bahwa pertemuan diharapkan “membawa pulang beberapa proyek atau ide” menyiratkan fase masih eksploratif. Di titik ini, risiko paling besar adalah kolaborasi menjadi seremonial, sementara masalah impor API tetap berjalan seperti biasa.
Ada pula tantangan tata kelola, terutama soal lisensi teknologi dan pembagian manfaat. Jika skema lisensi terlalu rumit atau insentif industri tidak memadai, riset bisa kembali tertahan di meja administrasi.
Kolaborasi ini juga perlu membaca kebutuhan kesehatan publik, bukan semata peluang pasar. Jika prioritas riset hanya mengikuti tren komersial, Indonesia bisa tetap bergantung untuk obat esensial yang justru paling dibutuhkan dalam layanan dasar.
Meski begitu, langkah menjajaki uji klinis bersama patut dicatat sebagai sinyal keseriusan. Uji klinis adalah gerbang mahal dan panjang, sehingga keputusan untuk berbagi beban dapat mempercepat lahirnya produk yang terukur.
Kolaborasi Kimia Farma dan BRIN membuka peluang memperpendek jarak antara riset dan obat yang benar-benar hadir di apotek serta rumah sakit. Tetapi peluang itu hanya menjadi kenyataan jika roadmap diikat oleh target, anggaran, dan akuntabilitas yang bisa diaudit publik.
Jika Indonesia ingin keluar dari bayang-bayang impor API, maka keberanian terbesar bukan pada slogan kemandirian, melainkan pada disiplin mengeksekusi proyek sampai menjadi produksi. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana, kapan riset berhenti menjadi wacana dan mulai menjadi obat yang menyelamatkan nyawa.
(Orbit dari berbagai sumber, 21 September 2026)
