Krisis Keuangan USPS dan Reformasi: Tutup Kantor, Naikkan Tarif, Pangkas Layanan
ORBITINDONESIA.COM – Krisis keuangan USPS kian mendesak, karena layanan pos Amerika itu diperingatkan akan kehabisan kas pada awal 2027. Dalam dokumen internal “Accelerating Progress: Elements of Postal Reform”, USPS menghitung opsi reformasi USPS dari kenaikan tarif perangko, penutupan kantor pos, hingga pemangkasan hari pengantaran.
Postmaster General David Steiner mengatakan kepada anggota DPR pada Maret bahwa USPS bisa kehabisan uang tunai pada awal 2027. Ia meminta Kongres bergerak cepat agar lembaga yang “sebagian besar membiayai diri sendiri” itu tetap berjalan.
Dokumen yang disusun 13 Januari oleh kepala staf Steiner memotret daftar panjang opsi, dari yang populer sampai yang kontroversial. Juru bicara USPS menyebutnya dokumen lama yang memuat spektrum pilihan karena posisi keuangan yang rapuh.
Tekanan kas membuat USPS sudah memperketat belanja non-esensial agar tidak lebih cepat kolaps. USPS juga memberi tahu Office of Personnel Management bahwa mereka menunda pembayaran kontribusi ke Federal Employees Retirement System (FERS) demi menghemat kas jangka pendek.
Di sisi lain, Kongres baru beberapa tahun lalu memberi “napas” lewat Postal Service Reform Act 2022 yang menghapus $107 miliar liabilitas. Namun undang-undang itu juga mengunci kewajiban pengantaran enam hari, sehingga ruang manuver efisiensi menjadi sempit.
Ketika pendapatan surat turun dan persaingan paket makin keras, USPS mencari jalan keluar lewat reformasi legislatif. Mereka bahkan mempertimbangkan langkah ekstrem: melemahkan atau menghapus Postal Regulatory Commission (PRC), regulator yang selama ini mengawasi tarif dan kontrak.
(Orbit dari berbagai sumber, 4 Agustus 2026)
USPS menyebut sekitar 60% kantor pos merugi, dan mengklaim menghabiskan sekitar $744 juta per tahun untuk kantor kecil, terutama di wilayah rural atau terpencil. Karena itu, mereka meminta kewenangan menutup kantor pos “bila layanan bisa disediakan lewat cara lain”.
Opsi paling sensitif adalah pengurangan hari layanan dari enam menjadi lima hari, yang diklaim bisa menghemat hingga $3,5 miliar per tahun. Masalahnya, pengantaran enam hari sudah diwajibkan undang-undang, sehingga penghematan itu hanya mungkin jika Kongres mencabut atau mengubah mandat.
Dari sisi pendapatan, USPS menghitung skenario kenaikan harga perangko Forever menjadi 90 sen, atau naik 14% dari 78 sen, yang diproyeksikan menambah hingga $5 miliar per tahun. Mereka juga sudah mendapat persetujuan menaikkan perangko menjadi 82 sen per 12 Juli, memperkuat pola kenaikan tarif yang kerap terjadi tiap Januari dan Juli.
Namun PRC pada 2026 membatasi USPS hanya boleh menaikkan tarif sekali setahun hingga September 2030, dan USPS menilai ini mengurangi fleksibilitas pendapatan. Regulasi juga mengharuskan PRC meninjau negotiated service agreements, yakni kontrak diskon volume dengan perusahaan, yang menurut USPS memperlambat onboarding pelanggan.
Di titik ini, USPS menyasar “top choices” yang relatif minim resistensi politik, yaitu reformasi Civil Service Retirement System (CSRS). USPS, inspector general, dan serikat NALC menyatakan USPS telah kelebihan bayar, dengan estimasi overpayment lebih dari $153 miliar, dan rekalibrasi kontribusi diperkirakan menghemat $3,5 miliar per tahun.
USPS juga meminta kenaikan batas pinjaman Treasury dari $15 miliar menjadi $35 miliar, yang pada dasarnya menunda krisis dengan utang yang lebih besar. Di saat yang sama, mereka mengincar pendapatan tambahan dari pencabutan larangan pengiriman alkohol, dengan proyeksi sekitar $190 juta per tahun, meski RUU terkait berulang kali mandek.
Strategi jangka menengah USPS bertumpu pada ekspansi bisnis paket dan investasi fasilitas, tetapi hasilnya belum stabil. Pada fiskal 2025, USPS mengirim sekitar 6,8 miliar paket, turun dari 7,3 miliar pada tahun sebelumnya, meski mereka mengumumkan kesepakatan baru dengan Amazon dan DHL.
(Orbit dari berbagai sumber, 4 Agustus 2026)
Daftar opsi reformasi USPS terlihat seperti “menu darurat” yang mencampur penghematan riil dengan risiko politik dan sosial yang besar. Ketika solusi yang ditawarkan adalah menutup kantor pos dan memangkas layanan, publik wajar bertanya apakah USPS sedang menyembuhkan penyakit atau justru memotong organ vitalnya.
Mantan anggota DPR Kevin Yoder dari Keep US Posted menilai dokumen itu “tidak punya pendekatan serius” karena reduksi layanan dan kenaikan harga berpotensi mempercepat hilangnya volume dan pelanggan. Logikanya sederhana: layanan turun, tarif naik, pelanggan pergi, defisit membesar.
Di sisi pekerja, Presiden NALC Brian Renfroe meminta USPS fokus pada reformasi yang punya dukungan bipartisan dan menghindari wacana pengurangan frekuensi pengantaran. Pesan ini menegaskan bahwa “penghematan” yang mengorbankan layanan inti bukan hanya sulit lolos, tetapi juga bisa memukul moral dan kualitas operasional.
Gagasan menghapus PRC adalah titik paling tajam, karena menyentuh isu akuntabilitas. USPS menyebut PRC “tidak perlu” dan menghambat daya saing, tetapi Yoder menyebut regulator itu justru “advokat konsumen” yang perlu diperkuat, bukan dihilangkan.
Jika PRC dilemahkan, USPS memang bisa lebih leluasa menaikkan tarif dan mengunci kontrak, tetapi risiko penyalahgunaan harga dan penurunan standar layanan juga membesar. Dalam layanan publik yang menjangkau seluruh wilayah, kebebasan bisnis tanpa pagar pengaman bisa berakhir pada ketimpangan akses, terutama di daerah rural.
Karena itu, opsi CSRS reform tampak paling rasional sebagai langkah awal, karena menyasar “kebocoran struktural” tanpa memotong layanan. Namun, mengandalkan koreksi pensiun dan utang baru saja tidak cukup bila model bisnis surat terus menyusut dan paket terus bergejolak.
(Orbit dari berbagai sumber, 4 Agustus 2026)
Krisis keuangan USPS memaksa negara memilih: mempertahankan layanan universal dengan subsidi atau merombak mandat layanan dengan konsekuensi sosial. Dokumen internal mereka menunjukkan pertarungan antara logika bisnis dan janji pelayanan publik yang selama ini dianggap hak warga.
Reformasi yang paling masuk akal adalah yang memperbaiki struktur biaya tanpa mempercepat eksodus pelanggan, seperti CSRS reform dan fleksibilitas investasi dana pensiun yang lebih modern. Tetapi setiap langkah harus dibayar dengan transparansi, karena kepercayaan publik adalah “modal” yang tidak bisa dicetak ulang.
Pertanyaan akhirnya bukan sekadar bagaimana USPS selamat sampai 2027, melainkan USPS seperti apa yang ingin dipertahankan setelahnya. Apakah layanan pos akan tetap menjadi perekat akses nasional, atau berubah menjadi perusahaan logistik yang meninggalkan wilayah yang tidak menguntungkan.
(Orbit dari berbagai sumber, 4 Agustus 2026)
