Prabowo Minta Rosan Buka Data Investasi Indonesia Global
ORBITINDONESIA.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta Rosan Roeslani memaparkan hasil kunjungan AS, Eropa, dan Asia soal investasi Indonesia. Instruksi ini menegaskan kata kunci yang diburu publik: data investasi, kepercayaan investor, dan arah hilirisasi.
Permintaan itu muncul dalam rapat di Kertanegara yang dihadiri sejumlah pejabat ekonomi, dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sampai Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden menerima laporan “fakta dan data valid” terkait meningkatnya kepercayaan internasional.
Di ruang publik, istilah “minat investasi tinggi” sering terdengar, tetapi jarang disertai rincian yang bisa diuji. Karena itu, perintah Prabowo agar Rosan membuka data di Istana Merdeka menjadi momen uji: transparansi atau sekadar seremoni.
Teddy menyatakan laporan Rosan menunjukkan tingginya minat dan masuknya investasi ke sektor strategis nasional. Namun publik berhak tahu ukuran “tinggi” itu: apakah berbentuk komitmen (MoU), pipeline, atau realisasi investasi yang benar-benar masuk ke pabrik dan proyek.
Dalam praktik, perbedaan komitmen dan realisasi adalah jurang yang menentukan dampak ekonomi. Komitmen bisa mengangkat sentimen, tetapi realisasi yang menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan basis pajak yang berkelanjutan.
Jika pemerintah serius menghadirkan informasi “utuh dan berbasis fakta”, maka paparan Rosan semestinya memuat angka yang terstruktur. Minimal ada pembagian per negara, sektor, nilai investasi, tahap proyek, serta estimasi serapan tenaga kerja dan kebutuhan impor mesin.
Transparansi juga perlu menyentuh risiko yang biasanya disembunyikan di balik optimisme. Misalnya, syarat investor terkait insentif fiskal, ketersediaan energi, kepastian lahan, hingga isu lingkungan yang bisa memicu penolakan sosial.
Di titik ini, agenda hilirisasi menjadi sub-keyword yang tak bisa dipisahkan dari investasi Indonesia. Investasi yang masuk ke hilirisasi harus dinilai bukan hanya dari nilai dolar, tetapi dari rantai pasok lokal, kandungan dalam negeri, dan kualitas ekspor yang dihasilkan.
Publik juga perlu pembanding agar klaim “kepercayaan internasional meningkat” tidak berhenti sebagai slogan. Pemerintah bisa merujuk indikator yang lazim dipakai, seperti arus FDI, yield surat utang, atau peringkat risiko negara dari lembaga pemeringkat, bila memang selaras.
Instruksi Prabowo kepada Rosan pada dasarnya adalah langkah komunikasi politik yang cerdas. Namun komunikasi hanya bernilai jika mengubah pola lama: dari narasi kemenangan menjadi akuntabilitas yang bisa diverifikasi.
Jika paparan hanya berisi daftar pertemuan dan foto berjabat tangan, publik akan membaca ini sebagai upaya mengelola persepsi. Sebaliknya, bila disertai data mentah, definisi istilah, dan metodologi, pemerintah sedang menaikkan standar baru keterbukaan investasi.
Ada juga pertanyaan yang lebih tajam: investasi untuk siapa dan dengan harga sosial apa. Ketika investasi masuk ke sektor strategis, negara wajib memastikan manfaatnya tidak terkunci di pusat, melainkan menyebar ke daerah, UMKM pemasok, dan tenaga kerja lokal.
Karena itu, paparan Rosan idealnya tidak hanya memamerkan angka besar, tetapi juga menjawab hal kecil yang menentukan keadilan. Misalnya, berapa porsi kemitraan lokal, standar upah dan keselamatan kerja, serta mekanisme pengaduan warga terdampak proyek.
Prabowo meminta Rosan membuka data investasi Indonesia ke publik, dan itu bisa menjadi titik balik budaya kebijakan yang lebih transparan. Di tengah ketidakpastian global, kepercayaan investor penting, tetapi kepercayaan warga jauh lebih menentukan.
Pertanyaannya sederhana namun menentukan: apakah data yang dibuka nanti cukup rinci untuk diuji, atau hanya cukup indah untuk dipercaya. Jika pemerintah berani memilih yang pertama, publik tidak sekadar mendengar kabar baik, tetapi ikut mengawasi agar kabar baik itu benar-benar menjadi kesejahteraan.
(Orbit dari berbagai sumber, 19 Juni 2026)
