World Bank Kucurkan Hibah US$20 Juta untuk Reformasi Keuangan Publik Suriah
ORBITINDONESIA.COM – World Bank menyetujui hibah US$20 juta untuk memperkuat public financial management (PFM) Suriah, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi anggaran. Di negeri yang pendapatannya merosot dari hampir 20% PDB menjadi kurang dari 5% PDB, proyek ini diposisikan sebagai fondasi tata kelola sebelum rekonstruksi besar dimulai.
Empat belas tahun konflik meninggalkan Suriah dengan ruang fiskal yang nyaris habis dan kemampuan negara yang tergerus untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. World Bank mencatat penerimaan negara menyusut tajam, dipukul turunnya pendapatan minyak dan pajak.
Di sisi lain, bea cukai disebut “marginal” meski Suriah bergantung pada impor komoditas sejak 2011. Ketimpangan ini memberi sinyal bahwa kebocoran, lemahnya administrasi, atau disfungsi institusi telah menjadi masalah struktural, bukan sekadar siklus ekonomi.
Karena itu, bantuan yang datang bukan lagi sekadar soal uang, melainkan soal cara uang dikelola. Tanpa sistem yang rapi, tambahan dana rekonstruksi berisiko terserap oleh prosedur yang rapuh, tumpang tindih, dan minim pengawasan.
Hibah IDA ini membiayai Syria Public Financial Management Capacity Strengthening Project, yang menargetkan “fungsi inti” seperti penyusunan anggaran, eksekusi belanja, pengadaan, dan pelaporan keuangan. Di atas kertas, ini adalah paket yang menyasar akar: aturan main, kapasitas aparatur, dan data fiskal yang tepat waktu.
World Bank menekankan pendekatan bertahap “basics first” untuk membangun fondasi sebelum reformasi yang lebih canggih. Jean-Christophe Carret menyatakan, pengelolaan dana publik yang disiplin dan transparan krusial agar negara mendapat kembali kepercayaan warga dan komunitas internasional.
Tiga komponen proyek memperlihatkan arah reformasi yang khas lembaga donor: pengawasan reformasi PFM, pengembangan kapasitas, dan pembangunan Syria Integrated Financial Management Information System (SIFMIS). Bila SIFMIS berjalan, negara dapat mengurangi pencatatan manual, mempercepat rekonsiliasi, dan menutup celah belanja di luar sistem.
Namun digitalisasi bukan obat mujarab bila proses bisnisnya tetap berbelit dan kewenangan tak jelas. Proyek ini menyebut penyederhanaan proses, yang penting karena teknologi justru bisa “mengabadikan” birokrasi buruk bila hanya memindahkan kertas ke layar.
Bagian yang menarik adalah pembentukan Syria External Assistance Fiduciary Section (SEAFS) di Kementerian Keuangan untuk mengawasi bantuan eksternal lintas kanal. Secara desain, ini bisa menjadi simpul koordinasi agar proyek nasional dan internasional memakai standar fiduciary yang seragam dan dapat diaudit.
Tetapi simpul koordinasi juga bisa berubah menjadi simpul kekuasaan bila akses data dan keputusan terkonsentrasi tanpa transparansi publik. Karena itu, ukuran sukses bukan hanya kepatuhan prosedur, melainkan keterbukaan informasi anggaran yang bisa dibaca warga, media, dan parlemen.
Pemerintah Suriah mengaitkan proyek ini dengan tanda pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Yisr Barnieh menyebut Suriah diperkirakan mencatat pertumbuhan positif pada 2025 dan 2026, serta menekankan bahwa kolaborasi dengan World Bank membuka kemitraan setelah “dekade non-engagement”.
Pernyataan itu memberi konteks politik: reformasi PFM menjadi pintu masuk rekonstruksi dan normalisasi kerja sama internasional. Dalam strategi World Bank yang disebut sedang dikembangkan, PFM ditempatkan sebagai prioritas lintas sektor untuk stabilisasi ekonomi, pemulihan layanan, dan pemicu pertumbuhan berbasis swasta.
Hibah US$20 juta terdengar kecil dibanding kebutuhan rekonstruksi Suriah yang masif, tetapi nilainya justru simbolik dan institusional. Ini seperti membiayai “mesin kas negara” agar setiap dolar bantuan berikutnya bisa dilacak, dipertanggungjawabkan, dan diarahkan ke layanan publik.
Namun ada dilema yang tak bisa dihindari: tata kelola bukan hanya soal sistem, melainkan soal insentif politik. Jika reformasi hanya berhenti pada pelatihan, modul, dan perangkat lunak, ia mudah menjadi proyek teknokratis yang rapi di laporan, tetapi tipis dampaknya di lapangan.
Karena itu, indikator reformasi seharusnya keras dan terukur. Misalnya, ketepatan waktu laporan fiskal, persentase belanja melalui sistem terintegrasi, keterbukaan data pengadaan, dan penurunan transaksi di luar anggaran.
World Bank menyatakan perbaikan payroll, pengadaan, dan penganggaran pada akhirnya meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Klaim ini masuk akal, tetapi hanya terjadi bila belanja sosial benar-benar diprioritaskan dan kebocoran ditekan, bukan sekadar dipindahkan bentuknya.
Publik juga layak bertanya: seberapa jauh transparansi akan dibuka, dan kepada siapa akuntabilitas dijalankan. Kepercayaan warga tidak lahir dari jargon “good governance”, melainkan dari pengalaman nyata bahwa uang negara terlihat jejaknya dan terasa manfaatnya.
Proyek PFM World Bank di Suriah menempatkan disiplin anggaran, transparansi pengadaan, dan digitalisasi data fiskal sebagai fondasi pemulihan. Ia menawarkan jalan yang logis: perbaiki sistem dulu, baru perluas bantuan dan rekonstruksi.
Tetapi masa depan reformasi ini akan ditentukan oleh satu hal yang sering luput dari desain proyek: kemauan untuk membuka diri pada pengawasan publik. Jika negara berani menjadikan anggaran sebagai dokumen warga, bukan sekadar arsip birokrasi, maka hibah kecil bisa menjadi pemantik perubahan besar.
(Orbit dari berbagai sumber, 30 Juli 2026)
