Parama Dharma untuk Jaja Miharja, Ujian Serius Pelestarian Budaya Betawi
ORBITINDONESIA.COM – Parama Dharma Cultural Star dan Jaja Miharja mendadak berada dalam satu kalimat resmi negara. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa kementeriannya mengusulkan tanda kehormatan itu saat menerima kunjungan seniman Betawi senior tersebut di Jakarta, Kamis, 9 April.
Betawi sering hadir sebagai ikon Jakarta, tetapi dukungan struktural untuk ekosistem senimannya kerap tertinggal. Penghargaan negara bisa menjadi pengakuan penting, namun juga bisa berhenti sebagai seremoni bila tidak diikuti kebijakan yang konkret.
Dalam pertemuan di kantor Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon menyebut pengusulan Parama Dharma untuk Jaja Miharja sebagai bentuk apresiasi. Informasi ini menegaskan bahwa negara masih menempatkan figur seniman sebagai pintu masuk narasi pelestarian.
Penghargaan seperti Parama Dharma bekerja pada dua level, yakni simbolik dan politis. Ia mengangkat martabat pelaku budaya, sekaligus mengirim sinyal prioritas pemerintah tentang budaya mana yang dianggap layak dirawat.
Namun, sinyal saja tidak cukup untuk menyelamatkan tradisi dari erosi ruang hidup. Banyak kesenian urban bertahan bukan karena plakat penghargaan, melainkan karena panggung rutin, kontrak kerja yang adil, dan regenerasi yang terstruktur.
Jaja Miharja adalah contoh seniman yang melintasi generasi dan medium, dari panggung hiburan hingga identitas Betawi yang lebih luas. Ketika negara mengusulkan bintang budaya untuk figur seperti ini, pertanyaan publik bergeser dari “siapa yang dihargai” menjadi “apa yang diperbaiki setelahnya”.
Di titik ini, penghargaan seharusnya menjadi awal audit kebijakan budaya, bukan akhir perayaan. Pemerintah bisa mengikat momen ini dengan target terukur, misalnya program residensi seniman Betawi, dukungan sanggar, dan kurasi festival yang tidak sekadar musiman.
Penguatan budaya Betawi juga menuntut keberpihakan ruang kota. Tanpa akses ruang pertunjukan yang terjangkau dan kalender acara yang pasti, seniman akan terus bergantung pada undangan seremonial dan panggung komersial yang fluktuatif.
UNESCO dalam berbagai dokumen tentang perlindungan warisan budaya takbenda menekankan pentingnya transmisi antargenerasi dan keterlibatan komunitas. Prinsip ini relevan untuk Betawi, karena keberlanjutan tradisi lebih ditentukan oleh ekosistem belajar dan tampil daripada satu kali penganugerahan.
Usulan Parama Dharma untuk Jaja Miharja patut diapresiasi, tetapi ia juga membuka risiko romantisasi. Negara mudah jatuh pada pola “mengabadikan tokoh” sambil membiarkan infrastruktur budaya rapuh di tingkat akar rumput.
Jika penghargaan ini dimaknai serius, kementerian perlu menunjukkan langkah lanjutan yang bisa diuji publik. Misalnya, transparansi kriteria penghargaan, peta kebutuhan komunitas Betawi, dan anggaran yang jelas untuk program pelestarian.
Penghormatan kepada seniman senior seharusnya juga menjadi kontrak moral untuk melindungi seniman muda. Tanpa jalur regenerasi, penghargaan hari ini bisa berubah menjadi monumen nostalgia, bukan jembatan masa depan.
Lebih jauh, pengakuan negara idealnya tidak memusat pada Jakarta sebagai etalase, melainkan pada kampung-kampung budaya yang menjadi sumber hidup tradisi. Di sanalah kebudayaan diuji setiap hari, bukan hanya saat konferensi pers dan foto bersama.
Parama Dharma Cultural Star untuk Jaja Miharja adalah kabar baik, sekaligus ujian apakah negara berani melampaui simbol. Apresiasi sejati baru terasa ketika seniman punya ruang, penghidupan, dan penerus yang disiapkan dengan serius.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa sederhana namun tajam: apakah penghargaan ini akan menguatkan ekosistem Betawi, atau hanya menambah daftar seremoni tahunan. Publik berhak menagih jawaban melalui kebijakan yang bisa dilihat, diukur, dan dirasakan. (Orbit dari berbagai sumber, 22 Oktober 2026)
