Prabowo: Polisi Urus Pertanian, TNI Turun ke Sawah
ORBITINDONESIA.COM – Pernyataan Prabowo soal polisi mengurus pertanian dan TNI turun ke sawah kembali menyalakan debat tentang peran aparat dalam ketahanan pangan nasional. Di Gorontalo, ia menyebut bahkan TNI AL menanam kedelai dan TNI AU menanam tebu, sebuah ironi yang ia klaim sebagai strategi.
Ucapan itu disampaikan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII, sebuah panggung yang biasanya merayakan kerja petani, bukan kerja seragam. Namun dalam beberapa tahun terakhir, isu swasembada dan stabilitas harga membuat negara cenderung memakai pendekatan komando.
Di banyak negara, urusan pertanian ditangani kementerian teknis, riset, penyuluhan, dan pasar yang tertata. Di Indonesia, keterlibatan TNI-Polri sering muncul saat pemerintah ingin percepatan, pengawasan, dan kepastian distribusi.
Prabowo berkata, “Hanya di Indonesia, polisi ngurus pertanian,” lalu menambahkan, “Angkatan Laut tanam kedelai” dan “Angkatan Udara tanam tebu.” Ia menutupnya dengan klaim, “ini adalah strategis,” serta keyakinan Indonesia akan “bangkit menjadi negara yang hebat.”
Secara kebijakan, keterlibatan aparat bisa dibaca sebagai respons terhadap problem klasik produksi pangan. Lahan menyusut, irigasi banyak yang tua, dan produktivitas kerap tertinggal dari target, sehingga pemerintah mencari cara paling cepat untuk menggerakkan sumber daya.
Dalam logika krisis, aparat menawarkan disiplin, jaringan komando, dan kemampuan mobilisasi. Mereka bisa membantu pembukaan lahan, pendampingan tanam, hingga pengamanan distribusi, terutama saat terjadi gejolak harga atau kelangkaan.
Namun efektivitas jangka panjang pertanian tidak ditentukan oleh jumlah pasukan yang turun ke sawah. Ia ditentukan oleh benih unggul, pupuk tepat sasaran, akses pembiayaan, riset varietas, mekanisasi, dan kepastian pasar yang membuat petani mau bertahan.
Ada risiko ketika pendekatan komando menutupi kelemahan tata kelola. Jika penyuluh kurang, data lahan tidak rapi, dan rantai pasok bocor, maka aparat hanya menjadi penyangga sementara, bukan solusi struktural.
Di sisi lain, keterlibatan TNI AL dan TNI AU dalam penanaman komoditas memunculkan pertanyaan tentang pembagian kerja negara. Publik bisa melihatnya sebagai inovasi lintas lembaga, tetapi juga bisa membacanya sebagai gejala kementerian teknis belum cukup kuat.
Prabowo memberi penghargaan kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Daftar ini menunjukkan ketahanan pangan sedang diposisikan sebagai agenda lintas sektor yang sangat politis.
Pernyataan “hanya di Indonesia” sebenarnya bukan sekadar candaan, melainkan pengakuan bahwa negara sedang bekerja dengan cara tidak lazim. Jika aparat menjadi aktor utama, maka ada sinyal bahwa sistem sipil belum dipercaya mampu bergerak secepat yang dibutuhkan.
Ini bisa menghasilkan dua wajah sekaligus, yaitu percepatan dan ketergantungan. Percepatan terjadi karena komando memotong hambatan birokrasi, tetapi ketergantungan muncul karena reformasi institusional menjadi tidak mendesak.
Ketahanan pangan yang sehat seharusnya membuat petani menjadi pusat, bukan objek program. Aparat boleh membantu, tetapi indikator keberhasilan mestinya bukan berapa banyak seragam di sawah, melainkan naiknya pendapatan petani dan turunnya biaya produksi.
Jika keterlibatan TNI-Polri dibiarkan tanpa batas tujuan dan waktu, ruang sipil berisiko menyempit. Pertanian bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal hak tanah, tata niaga, dan demokrasi ekonomi di desa.
Ucapan Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional sedang dikejar dengan cara yang dianggap paling cepat, yaitu mobilisasi aparat. Ia mungkin efektif untuk mengatasi kebuntuan jangka pendek, tetapi tidak boleh menggantikan pembenahan inti pertanian.
Pertanyaan kuncinya sederhana, kapan pertanian bisa kuat tanpa perlu “dibantu” oleh logika komando. Saat negara mampu menjawab itu, kebangkitan yang dijanjikan tidak hanya terdengar heroik, tetapi juga terasa adil bagi petani.
(Orbit dari berbagai sumber, 30 Juni 2026)
